Meranti dan Karimun Terima Rekomendasi Perlindungan PMI, Skema SBT Kian Dekat Terwujud
Inforiau – 18 November 2026 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Karimun resmi menerima rekomendasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan perbatasan. Penyerahan itu menandai capaian penting yang oleh kedua daerah disebut sebagai Meranti dan Karimun Terima Rekomendasi Kebijakan Perlindungan PMI di Wilayah Perbatasan dari Menko Kumham Imipas RI Selangkah Lagi Skema SBT Terwujud.
Rekomendasi diserahkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko Kumham Imipas, Prof. Dr. Otto Hasibuan, dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Forum itu dihadiri perwakilan 50 kementerian dan lembaga pemerintah. Dari seluruh Indonesia, hanya tiga gubernur dan dua kepala daerah kabupaten yang diundang, termasuk Bupati Kepulauan Meranti dan Bupati Karimun.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar hadir bersama Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M., dan Bupati Karimun Iskandarsyah. Keduanya menilai diterimanya rekomendasi tersebut merupakan buah perjuangan dan koordinasi intensif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Karimun selama hampir satu tahun terakhir, dengan dukungan Kemenko Kumham Imipas serta kementerian dan lembaga terkait.
Skema SBT dan Kebutuhan Warga Perbatasan
Gagasan Special Border Treatment atau Skema SBT berangkat dari kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di dua wilayah yang memiliki kedekatan akses dengan Malaysia. Selama ini, warga Meranti dan Karimun yang bekerja sebagai PMI di Malaysia masih menghadapi keterbatasan, mulai dari waktu bekerja, jenis pekerjaan yang dapat diakses, hingga aspek perlindungan dan keamanan.
Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat. Karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat perbatasan tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan perlindungan terhadap pekerja migran.
‘Kita menyadari bahwa pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, bagaimana kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja, dengan tetap memastikan perlindungan dan keamanan mereka,’ ungkap Muzamil.
Tahapan Tindak Lanjut dan Target Waktu
Untuk mempersiapkan tahapan tersebut, Kemenko Kumham Imipas akan membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun. Kedua pemerintah daerah berharap proses pembahasan dan koordinasi internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan pada 2026, sehingga pembicaraan bilateral dengan Malaysia dapat dilaksanakan pada 2027.
‘Kita menargetkan pada 2026 seluruh proses dan koordinasi di internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan. Selanjutnya, pada 2027 kita berharap sudah masuk pada tahap pembahasan bilateral dengan Malaysia,’ jelas Muzamil.
- Penyusunan tim tindak lanjut oleh Kemenko Kumham Imipas bersama Meranti dan Karimun.
- Koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyiapkan posisi Indonesia.
- Pembahasan bilateral dengan Malaysia yang ditargetkan mulai 2027.
- Penguatan data, kajian hukum, dan skema perlindungan PMI di wilayah perbatasan.
Harapan bagi PMI dan Ekonomi Daerah
Muzamil optimistis, apabila skema kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui kesepakatan antar pemerintah, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kepulauan Meranti dan Karimun. Selain membuka peluang kerja yang lebih luas, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, serta mendorong kesejahteraan keluarga pekerja migran.
Sementara itu, Menko Kumham Imipas RI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam arahannya menegaskan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara nyata. Ia menyampaikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan harus berangkat dari persoalan konkret di lapangan, didukung data dan kajian hukum yang memadai, serta memuat langkah penyelesaian yang jelas sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Dengan diterimanya rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Karimun berharap perjuangan menghadirkan Skema SBT bagi PMI di kedua daerah dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya. Upaya ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah perbatasan, sehingga masyarakat Kepulauan Meranti dan Karimun memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas, kepastian hukum, serta perlindungan yang layak saat bekerja di luar negeri.
Bagi kedua daerah, rekomendasi ini bukan akhir perjuangan. Ia menjadi pijakan awal untuk memastikan bahwa kebijakan perbatasan tidak hanya berbicara soal mobilitas orang dan barang, tetapi juga tentang martabat, keselamatan, dan kesejahteraan warga yang mencari penghidupan di negeri tetangga. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Skema SBT dapat menjadi model perlindungan PMI kawasan perbatasan yang berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat.
Editor: Ahmad Syafwan
