Natalius Pigai Klaim Pendidikan HAM Nomor Satu Dunia, Siapkan Perpres Tutup Perusahaan Perusak Lingkungan
Inforiau – 18 November 2026 | JAKARTA – Menteri HAM Natalius Pigai memaparkan sejumlah capaian kerja kementeriannya di hadapan Komisi XIII DPR RI, Selasa, 17 November 2026. Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu, ia menyoroti dua hal yang saling bertolak belakang: prestasi pendidikan HAM yang diklaim mendunia, dan pengakuan bahwa penanganan kasus HAM masih jauh dari sempurna. Sehari setelahnya, Pigai kembali menjadi sorotan lewat pernyataannya soal rencana Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM yang menyiapkan sanksi hingga penutupan perusahaan perusak lingkungan.
Rekor Guinness dan Opini WTP
Dalam pemaparannya, Pigai menyebut Kementerian HAM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun 2025. Selain itu, kementeriannya memecahkan rekor Guinness World Records untuk kategori largest human rights lesson atau pelajaran HAM terbesar di Indonesia.
Pencapaian itu lahir dari kegiatan pendidikan HAM yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, dengan 2.008 peserta yang terdiri atas civitas akademika dan praja. Jumlah tersebut melampaui pemegang rekor sebelumnya, Policía Nacional de Ecuador dari Ekuador, yang pada 2018 mengumpulkan 1.772 partisipan.
Menurut Pigai, pendidikan dan pelatihan HAM memang menjadi salah satu tugas pokok kementeriannya berdasarkan penugasan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024. Karena itu, ia menilai capaian tersebut menempatkan Indonesia di posisi teratas di dunia.
“Jadi pendidikan dan pelatihan yang dikasih oleh presiden melalui Perpres 156 Tahun 2024, yaitu Kementerian HAM melaksanakan tugas pokok, salah satu tugas pokok adalah melaksanakan pendidikan pelatihan, kami pecahkan rekor dunia dan sekarang di seluruh dunia kami nomor satu,” katanya.
Keyakinan itu membuat Pigai menyatakan bidang pendidikan dan pelatihan HAM tidak semestinya menjadi sasaran kritik. “Jadi tidak ada orang yang bisa kritik, karena dunia ini kami sudah nomor satu dalam pendidikan pelatihan,” tegasnya.
Pintu Kritik Tetap Terbuka untuk Penanganan Kasus
Meski begitu, Pigai tidak menutup diri sepenuhnya. Ia mengakui bahwa siapa pun masih boleh mengkritik Kementerian HAM dalam persoalan penanganan kasus, sebab di bidang itu Indonesia belum tentu menjadi yang terbaik di dunia.
“Kalau penanganan kasus boleh kritik, kita harus tahu diri, karena di dunia belum tentu kami nomor satu. Media juga boleh muat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memberi ruang bagi publik untuk menilai kinerja kementerian dari sisi penegakan dan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM, yang selama ini menjadi sorotan kelompok masyarakat sipil.
Sanksi hingga Penutupan Perusahaan
Sehari setelah rapat dengan DPR, Pigai mengungkap langkah lain yang tengah disiapkan pemerintah. Kementerian HAM mendorong penguatan norma HAM dan lingkungan hidup dalam revisi Undang-Undang HAM. Bersamaan dengan itu, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM yang memuat sanksi tegas bagi perusahaan perusak lingkungan.
Pigai menjelaskan mekanisme yang akan diatur dalam beleid tersebut. Jika sebuah perusahaan terbukti melakukan pelanggaran HAM, temuan itu akan disampaikan kepada Presiden. Kepala negara kemudian dapat memerintahkan Menteri HAM mengambil langkah tertentu.
“Nanti menteri menyampaikan kepada Presiden, kalau ada perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran HAM, maka sampaikan kepada Presiden, Presiden akan mengambil, memerintahkan Menteri HAM untuk satu, menutup perusahaan, banned di perbankan, atau memberi teguran tegas. Di dalam Perpres itu,” kata Pigai.
Rencana itu memberi sinyal bahwa kementerian akan memakai pendekatan bisnis dan HAM untuk menekan praktik eksploitasi lingkungan, termasuk kasus yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar lokasi usaha. Sanksi perbankan dinilai menjadi instrumen paling menekan, karena dapat memutus akses pendanaan perusahaan yang terbukti melanggar.
Respons soal Meme Calon Wakil Presiden
Di hari yang sama, Pigai juga menanggapi ramainya meme yang mengaitkan namanya dengan kursi Wakil Presiden. Ia meminta wartawan mengajukan pertanyaan yang lebih realistis, dan menyebut latar belakang identitasnya sebagai kaum minoritas membuat peluang itu tertutup.
“Saya ini kan tripel minoritas. Orang Papua, orang Katolik, Kristen, orang Indonesia Timur. Mana ada sih jadi pemimpin di Republik Indonesia,” ujarnya usai rapat kerja.
Pigai menegaskan jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden dan menyebut sudah banyak tokoh asal Papua yang dipercaya memegang posisi menteri. Ketika ditanya soal kemungkinan ditunjuk secara tiba-tiba, ia menjawab singkat: “Tidak mungkin, tidak mungkin.”
Ia juga menyatakan bersyukur atas amanah yang diembannya dan menilai pencapaiannya sebagai menteri sudah maksimal.
Indeks HAM sebagai Alat Ukur
Di sisi lain, Kementerian HAM sejak sebelumnya telah menyiapkan indeks HAM Indonesia sebagai instrumen untuk mengukur kondisi implementasi norma dan prinsip HAM. Indeks itu digadang-gadang menjadi alat pemantauan sekaligus bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam menyusun kebijakan.
Dengan kombinasi antara klaim rekor dunia, rencana sanksi bagi korporasi, dan indeks pengukuran, publik akan menilai apakah capaian pendidikan HAM berjalan seiring dengan perbaikan nyata dalam penanganan kasus di lapangan.
