Petisi Ijazah DPR Tembus 27 Ribu Tanda Tangan, Desak Verifikasi Seluruh Legislator
Inforiau – 19 November 2026 | JAKARTA – Desakan agar riwayat pendidikan para wakil rakyat dibuka ke hadapan publik semakin menguat. Petisi ijazah DPR yang digagas warga bernama Farida Octavia melalui platform Change.org pada 12 November 2026 terus mengumpulkan dukungan dan menembus lebih dari 27.000 tanda tangan terverifikasi hingga Rabu (18/11/2026) pukul 14.35 WIB.
Petisi berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” itu menuntut keterbukaan dokumen pendidikan para legislator, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang disandang masing-masing anggota Dewan.
Lonjakan dukungan terjadi dalam waktu singkat. Pada Sabtu (14/11/2026) pukul 19.00 WIB, petisi yang sama tercatat baru mengumpulkan 15.783 tanda tangan. Sehari kemudian, jumlahnya melewati 20.000 dukungan, sebelum akhirnya melampaui 27.000 tanda tangan pada pertengahan pekan berikutnya.
Delapan Petisi Serupa dan 41 Ribu Dukungan di Platform Lain
Gelombang tuntutan tidak berhenti pada satu inisiatif. Pantauan di laman Change.org menunjukkan sedikitnya delapan petisi berbeda mengangkat persoalan transparansi dan verifikasi ijazah pejabat publik. Substansinya serupa: meminta rekam jejak pendidikan penyelenggara negara dapat diperiksa lewat mekanisme resmi dan hasilnya diketahui masyarakat.
Selain di Change.org, petisi bertajuk “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR” di Petisionline.com tercatat mengumpulkan 41.719 dukungan. Angka itu menjadikannya salah satu inisiatif daring dengan dukungan terbesar dalam isu yang sama.
Maraknya petisi dinilai menandai tingginya atensi publik terhadap akuntabilitas dan integritas moral penyelenggara negara di tengah dinamika politik nasional. Isu ini mencuat tidak hanya soal polemik ijazah satu tokoh publik, tetapi meluas menjadi pertanyaan tentang latar belakang pendidikan seluruh anggota DPR RI.
Tiga Tuntutan Utama dalam Petisi
Dalam keterangannya, pembuat petisi merinci tiga permintaan yang ditujukan kepada pimpinan Dewan dan lembaga negara terkait:
- Pimpinan DPR RI diminta mewajibkan seluruh anggotanya membuka riwayat pendidikan dan salinan dokumen ijazah kepada publik, mencakup jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi beserta gelar akademiknya.
- KPU RI bersama kementerian terkait didesak proaktif memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif, dengan mekanisme yang independen, transparan, dan hasilnya dapat diakses masyarakat luas.
- Setiap anggota DPR diminta secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing sebagai bukti integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif.
Pembuat petisi berargumen bahwa sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis anggota DPR merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik. “Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka,” demikian bunyi pernyataan dalam petisi.
Petisi itu juga menegaskan bahwa ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, legitimasi kebijakan yang dihasilkan pun ikut dipertaruhkan. Karena itu, publik dinilai berhak memastikan setiap figur pemegang otoritas pembentuk kebijakan memiliki kualifikasi pendidikan yang sah dan bersih dari indikasi pemalsuan dokumen.
Respons Pimpinan DPR
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menanggapi gelombang desakan tersebut. Menurutnya, informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota Dewan sebenarnya sudah dapat ditelusuri melalui laman resmi DPR maupun laman KPU. Pernyataan itu menegaskan bahwa keterbukaan dokumen pendidikan sudah tersedia melalui kanal resmi lembaga, meski publik menilai akses tersebut belum memadai sebagai bentuk verifikasi.
Mengapa Verifikasi Independen Dianggap Penting
Dalam sistem pemilu Indonesia, verifikasi persyaratan administrasi bakal calon legislatif memang menjadi bagian dari tugas penyelenggara pemilu, termasuk pengecekan kelengkapan dokumen pendidikan. Namun, dokumen yang telah diverifikasi pada tahap pencalonan umumnya tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Celah inilah yang coba disorot para penggagas petisi.
Prinsip keterbukaan informasi publik yang diatur dalam undang-undang memberi ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai penyelenggara negara, dengan sejumlah pengecualian yang diatur tersendiri. Transparansi dokumen pendidikan pun dipandang sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral, bukan sekadar urusan privasi individu, terutama bagi pejabat yang memegang kewenangan legislasi dan anggaran.
Bagi publik, verifikasi ijazah bukan perkara administratif semata. Anggota DPR menentukan arah undang-undang dan mengawasi penggunaan uang negara, sehingga kualifikasi akademis yang sah dianggap relevan untuk menilai kapasitas dan kredibilitas seorang legislator. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif pun disebut berada pada fase krusial, sehingga keterbukaan dinilai menjadi jalan paling masuk akal untuk memulihkannya.
Hingga berita ini ditulis, jumlah tanda tangan pada petisi utama masih berpeluang bertambah. Yang jelas, desakan agar seluruh anggota DPR membuka dan memverifikasi ijazah mereka kini bukan lagi suara tunggal, melainkan gerakan kolektif daring yang melibatkan puluhan ribu warga.
