Komdigi Hadapi Tekanan Dua Arah: Debat Moderasi Konten sampai Penipuan Digital
Inforiau – 19 November 2026 | JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghadapi tekanan dari dua arah dalam sepekan terakhir. Koalisi masyarakat sipil SAFEnet dan Remotivi menuntut debat terbuka soal kebijakan moderasi konten dan menyiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sementara Komisi I DPR RI mendesak Komdigi memperketat pencegahan penipuan digital dari hulu setelah kerugian yang dilaporkan ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menembus Rp9,3 triliun.
Di sisi lain, kementerian yang dipimpin Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid itu juga melaporkan kinerja penanganan konten ilegal, mengembangkan portal pengecekan nomor seluler, dan menggelar ajang penghargaan komunikasi publik.
Ajakan Debat yang Tak Berjawab
Aksi digelar di Taman Pandang Istana, Jakarta Pusat, pada 17 November. Massa tiba sejak pukul 13.30 WIB, tetapi aparat kepolisian sempat meminta mereka berpindah ke belakang kantor Komdigi pada pukul 13.42 WIB. Setelah bernegosiasi, aksi mengundang debat Meutya tetap berlangsung di lokasi semula. Massa menyampaikan orasi soal moderasi konten sembari menunggu respons kementerian.
Karena tak kunjung mendapat tanggapan, pada pukul 14.27 WIB massa berjalan menuju kantor Komdigi untuk menjemput perwakilan kementerian. Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, Balqis Zakkiyah, memandu langkah massa sambil menyoroti berbagai bentuk pembatasan dan serangan digital yang dialami pengguna media sosial ketika menyampaikan kritik.
Setibanya di depan kantor Komdigi, massa memasang dua spanduk: “Kementerian Komdigi Ditangguhkan” dan “Hal ini dilakukan atas perintah warga karena Kementerian Komdigi telah melanggar konstitusi”. Poster bergambar Meutya dengan tulisan “Ratu Sensor” turut dipampang di depan spanduk.
Balqis lantas mengajak peserta aksi memanggil perwakilan kementerian agar keluar memberi penjelasan. Ajakan itu disampaikan berulang kali, tetapi tak satu pun pejabat Komdigi menemui massa. “Ayok kita panggil sekali lagi ya, atau tiga kali, siapa tahu kayak jelangkung tiba-tiba muncul. Ayok kita panggil, Komdigi, Komdigi, debat yuk,” katanya.
Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden kemudian berorasi soal pembatasan konten terkait bencana yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, tindakan itu melanggar konstitusi karena informasi merupakan hak warga yang seharusnya dilindungi, bukan dibatasi lewat sensor. Karena tak ada respons, SAFEnet dan Remotivi menyiapkan gugatan ke PTUN.
26.869 Konten Pornografi Anak
Dari sisi penegakan, Komdigi mencatat penanganan 26.869 konten pornografi anak pada periode Oktober 2024 hingga November 2026. Angka itu disampaikan Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November.
Meutya menegaskan penanganan kejahatan seksual terhadap anak di internet tidak cukup dengan menghapus konten. Pemerintah, katanya, perlu memastikan pelaku dilacak, jaringan penyebaran dibongkar, dan korban mendapat perlindungan. Upaya itu menuntut sinergi pemerintah, kepolisian, dan perusahaan platform digital.
“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujarnya.
Ia menyoroti penyebaran materi bermuatan seksual yang kini merambah media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memakai media sosial dan Telegram untuk mencari korban. September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi via TikTok dan Tevi dengan enam tersangka. Meutya juga menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk membuat konten seksual dari karakter maupun objek digital.
Desakan dari Senayan
Kritik datang pula dari DPR. Anggota Komisi I, Ahmad Iman Sukri, meminta pemerintah memperkuat pencegahan penipuan digital dari sisi hulu, bukan sekadar meningkatkan literasi dan imbauan agar masyarakat waspada. Dorongan itu muncul menyusul kerugian akibat penipuan digital yang dilaporkan ke IASC sebesar Rp9,3 triliun.
Hingga pertengahan 2026, IASC menerima 608.168 laporan penipuan digital, tetapi dana yang berhasil diamankan Otoritas Jasa Keuangan baru Rp674 miliar. “Literasi itu penting, tetapi warga tidak bisa terus disuruh waspada sendirian. Kalau nomor penipu masih mudah beredar, sewaspada apa pun warga akan tetap kalah cepat,” kata Iman, Rabu, 18 November.
Ia mendorong Komdigi memperketat pengawasan mulai dari registrasi nomor seluler hingga tanggung jawab platform digital, dengan indikator keberhasilan yang terukur. “Saya mendorong Komdigi memperkuat pencegahan dari hulu, mulai dari registrasi nomor seluler sampai tanggung jawab platform. Ukurannya harus jelas: berapa nomor penipu yang berhasil dihentikan,” ujarnya. Laporan Global Anti-Scam Alliance 2025 mencatat 66 persen orang dewasa di Indonesia pernah mengalami percobaan penipuan, dengan rata-rata 55 kali per tahun.
Portal Cek Nomor dan Penghargaan
Komdigi juga tengah mengembangkan portal pengecekan nomor telepon seluler melalui cekdomain.komdigi.go.id. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dany Suwardany, menyebut portal itu disiapkan untuk membersihkan data pelanggan seluler yang tidak valid sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas untuk kejahatan digital.
“Ke depan, dalam rangka juga meningkatkan cleansing data pelanggan yang tidak valid, saat ini kami sedang menyusun atau mengembangkan portal cek nomor,” ujar Dany di Jakarta. Layanan itu masih diuji coba. Nantinya pelanggan operator bisa mengecek apakah NIK, nomor KK, atau data wajah mereka dipakai mendaftarkan nomor tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Pada 17 November malam, Komdigi menggelar Anugerah Media Humas 2026 di Jakarta yang dihadiri Meutya dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Universitas Sumatera Utara meraih Juara III kategori Media Audio visual Perguruan Tinggi Negeri. Rektor USU Muryanto Amin menyebut penghargaan itu menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik, sementara Sekretaris Universitas Ikhsan Siregar menilai komunikasi publik merupakan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja.
Rangkaian peristiwa itu memperlihatkan posisi Komdigi yang berada di persimpangan: dituntut transparan dan akuntabel oleh organisasi masyarakat sipil dalam kebijakan moderasi konten, sekaligus diminta bergerak lebih cepat menghadapi penipuan digital dan eksploitasi anak di ruang daring. Sejauh mana tuntutan itu dijawab akan menentukan kepercayaan publik terhadap pengelolaan ruang digital Indonesia.
Editor: Darma Yanto
