Ekskavator dan Motor Trail Rusak Hutan Gunung Sibayak, Gubernur Bobby Minta Pemulihan
Inforiau β 19 November 2026 | KARO β Dugaan kerusakan ekosistem di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, masih menjadi sorotan. Pembukaan jalur evakuasi baru selebar lima meter menggunakan ekskavator hingga mendekati kawah, ditambah aktivitas balap motor trail saat jalur pendakian ditutup, memantik kritik dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, anggota DPR RI, dan pegiat lingkungan. Kawasan yang masuk wilayah hutan konservasi itu kini dihadapkan pada tuntutan evaluasi menyeluruh serta pemulihan kondisi alam seperti semula.
Gubernur Minta Jalur Ditutup dan Ditanami Kembali
Bobby meninjau langsung kawasan Gunung Sibayak pada Rabu (18/11/2026). Ia menilai jalur evakuasi memang diperlukan untuk mempercepat penanganan keadaan darurat saat pendakian, tetapi pembukaan jalur baru yang ada saat iniι dianggap tidak tepat, termasuk karena lokasinya salah.
“Jalur evakuasi tetap diperlukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat saat pendakian. Namun, pembukaan jalur baru yang ada saat ini masih kurang tepat. Lokasinya juga salah. Jadi, saya minta dicari titik baru yang sesuai. Saya minta juga agar LHK kembali menanam pohon dan kembalikan kondisi alam seperti semula,” tegas Bobby.
Ia memberi tenggat singkat kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya Bukit Barisan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumut. “Saya minta seminggu, ini hari Rabu ya, paling lama satu minggu atau Minggu ini harus sudah ditanami kembali, harus sudah ditutup kembali jalurnya,” ujarnya.
Menurut Bobby, kebutuhan jalur evakuasi muncul menyusul sejumlah insiden pendakian, termasuk pendaki yang mengalami hipotermia hingga meninggal dunia. Lamanya waktu evakuasi menjadi pertimbangan utama. Karena itu, ia meminta jalur pengganti nanti tidak harus bisa dilalui kendaraan roda empat, yang penting waktu tempuhnya lebih singkat.
Gubernur juga mengecam kegiatan motor trail yang berlangsung di kawasan tersebut karena tidak mengantongi izin dari federasi olahraga terkait. Ia meminta organisasi perangkat daerah mengejar komunitas itu agar bertanggung jawab, dan menyerahkan persoalan ke aparat hukum bila mereka menolak. “Atas kesalahan ini, pasti ada evaluasi kepala UPTD,” kata Bobby.
Aktivis Soroti Peran Pengelola dan Aturan Kehutanan
Aktivis lingkungan hidup dan kehutanan di Medan, Yudha Pohan, melontarkan kritik tajam. Ia mempertanyakan sejauh mana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengetahui aktivitas pembukaan jalur dengan ekskavator yang diklaim sebagai jalur evakuasi pendaki itu. Sorotannya mengarah ke PT PSZ selaku pengelola objek wisata di kawasan Gunung Sibayak, perusahaan yang mulai mengelola sejak Oktober 2023 dan terlibat dalam pengelolaan pos serta jalur pendakian, evakuasi pendaki, hingga pembersihan sampah.
Yudha menyoroti pula informasi bahwa pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut memiliki kedekatan dengan pejabat Pemerintah Provinsi Sumut sekaligus menempati posisi penting di badan usaha milik daerah. “Ada apa ini? Sandiwara apa yang sedang terjadi?” ujarnya di Medan, Kamis (19/11/2026).
Ketua Ikatan Alumni Kehutanan Universitas Sumatera Utara itu menilai pembukaan jalur berskala besar dengan ekskavator menyalahi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025. Ia merujuk Pasal 258 ayat (1) yang menyatakan pembangunan harus menyesuaikan kondisi alam serta sedapat mungkin menghindari perubahan karakteristik bentang alam, sementara ayat (2) mewajibkan pembangunan memperhatikan dampak ekologis kawasan, aspek teknis, dan kondisi geografis.
“Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam tidak boleh melakukan penebangan pohon. Apabila terpaksa, wajib menggantikan pohon yang ditebang dengan perbandingan 1 banding 100 anakan pohon,” jelas Yudha.
UPTD Bantah Terkait Event Trail
Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan Faisal Simangungsong mengeluarkan surat klarifikasi bernomor 500.4/108/UPTD TAHURA BB/XI/2026. Ia menyatakan kegiatan yang berlangsung di kawasan Gunung Sibayak merupakan kegiatannya dan pada prinsipnya untuk mendukung peningkatan aksesibilitas jalur pendakian serta penyediaan dan peningkatan fungsi jalur evakuasi bagi pendaki.
Soal balapan motor trail yang berlangsung pada Minggu (15/11/2026), Faisal menegaskan pihaknya tidak dikoordinasikan. “Aktivitas sepeda motor trail tersebut tidak dikoordinasikan dengan pihak UPTD Tahura Bukit Barisan,” katanya, seraya menyebut kegiatan itu bukan alasan maupun dasar kebijakan penutupan jalur pendakian. Ia juga menyebut pembukaan lahan dilakukan secara terkendali sesuai kebutuhan dengan memperhatikan upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
DPR Desak Evaluasi dan Penghentian Aktivitas
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bob Andika Mamana Sitepu, meminta Pemprov Sumut mengevaluasi pembukaan jalur evakuasi tersebut. Menurutnya, dampak kerusakan kawasan hutan cukup serius, apalagi jalur yang dibuka alat berat jenis ekskavator itu masuk wilayah hutan konservasi.
“Kami di DPR RI meminta Pemprov Sumatra Utara mengevaluasi aktivitas pembukaan jalur evakuasi. Kerusakan Gunung Sibayak akibat aktivitas itu cukup serius,” kata Bob di Jakarta, Kamis (19/11).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III itu mengingatkan bahwa tujuan evakuasi tidak boleh menjadi pembenaran bagi perusakan kawasan hutan. Ia menyoroti potensi dampak terburuk, termasuk banjir bandang yang menghantui warga di sekitar gunung. “Evaluasi harus segera dilakukan, paling penting kembalikan kondisi alam seperti awal,” tegasnya, sambil memastikan akan mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas.
Mengapa Kawasan Ini Penting
Gunung Sibayak yang berketinggian sekitar 2.094 meter di atas permukaan laut merupakan gunung api aktif di dataran tinggi Karo dan salah satu destinasi unggulan Sumatera Utara. Kawasan ini berada di bawah pengelolaan Tahura Bukit Barisan dan menjadi jalur pendakian populer bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga tekanan aktivitas manusia terhadap tutupan vegetasi cukup tinggi.
Karena statusnya sebagai hutan konservasi, setiap pembukaan lahan di kawasan ini semestinya melewati kajian dampak lingkungan dan izin yang ketat. Pembukaan jalur selebar lima meter dengan alat berat tidak hanya menghilangkan pohon, tetapi juga berpotensi memicu erosi, memperbesar aliran permukaan, dan mengganggu habitat di sekitar kawah.
Sejumlah pihak kini menunggu apakah tenggat satu minggu yang diberikan Gubernur dipenuhi, bagaimana evaluasi terhadap kepala UPTD berjalan, dan apakah komunitas motor trail benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Yang paling dinanti warga Karo: apakah jalur yang telah terbuka benar-benar ditutup dan ditanami kembali, agar fungsi hutan sebagai pelindung kawasan tetap terjaga.
