DPRD Pekanbaru Desak Puing Jalan Todak Segera Diangkut Jelang Penilaian Adipura
Inforiau – 18 November 2026 | Jelang Penilaian Adipura DPRD Pekanbaru Minta Puing Pembongkaran Bangunan Liar di Jalan Todak Segera Diangkut menjadi sorotan setelah sisa material pembongkaran tujuh bangunan liar di Kecamatan Marpoyan Damai masih menumpuk. Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Zulfahmi, menilai penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan langkah positif, tetapi kebersihan lokasi pascabongkar belum tuntas. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Pekanbaru bergerak cepat agar tumpukan kayu, papan, seng, dan puing tidak mengganggu pemandangan serta kenyamanan warga.
Penertiban Diapresiasi, Kebersihan Lokasi Disorot
Penertiban di kawasan Jalan Todak, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, dilakukan Satpol PP Pekanbaru pada Senin, 9 November 2026. Tujuh bangunan liar dibongkar karena menggunakan ruang jalan dan mengganggu akses kendaraan. Camat Marpoyan Damai, Tengku Ardi Dwisasti, sebelumnya menjelaskan bahwa keberadaan bangunan tersebut membuat akses jalan menyempit hingga sekitar lima meter. Namun, sembilan hari setelah pembongkaran, sisa material masih terlihat di lokasi.
Zulfahmi menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemko Pekanbaru yang gencar menertibkan bangunan liar dan pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum. Menurutnya, penertiban itu penting untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang mulai memasuki musim hujan membuat kawasan rawan banjir perlu mendapat perhatian, termasuk bangunan yang berdiri di atas saluran drainase.
Meski demikian, ia menyoroti lambannya pembersihan material bekas pembongkaran. Dalam pertemuan dengan awak media di Gedung DPRD Pekanbaru, Rabu, 18 November 2026 sore, Zulfahmi mempertanyakan koordinasi antara instansi terkait. Menurutnya, jika koordinasi dengan DLHK sudah berjalan, tumpukan puing tidak seharusnya dibiarkan merusak pemandangan dan mengganggu kenyamanan lingkungan.
Adipura dan Risiko Citra Kota
Persoalan kebersihan ini dinilai semakin penting karena Pekanbaru sedang menghadapi penilaian Adipura dari pemerintah pusat. Kebersihan dan penataan lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun citra kota. Zulfahmi menilai akan menjadi ironi apabila pemerintah gencar menertibkan bangunan untuk memperindah kota, tetapi material bekas pembongkaran justru masih berserakan.
Ia berharap DLHK Pekanbaru segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Koordinasi antara Satpol PP, DLHK, dan pihak kecamatan perlu diperkuat agar penertiban tidak berhenti pada pembongkaran bangunan. Pemerintah kota juga diminta memastikan pembagian tugas yang jelas, mulai dari penegakan ketertiban hingga pengangkutan dan pembersihan sisa material.
Di sisi lain, Kepala Satpol PP Pekanbaru, Desheriyanto, saat dikonfirmasi pada Rabu, 18 November 2026 siang, menyatakan bahwa pembersihan sisa material sudah mulai dilakukan oleh DLHK Pekanbaru. Pernyataan itu memberi harapan bahwa persoalan di Jalan Todak dapat segera diselesaikan. Namun, proses pembersihan tetap perlu diawasi agar tidak berlarut-larut dan benar-benar tuntas.
Penertiban di Kawasan Lain
Sebelumnya, Pemko Pekanbaru juga membongkar 13 bangunan liar yang berdiri di atas parit Jalan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, pada Selasa, 17 November 2026. Penertiban itu dilakukan setelah adanya aduan masyarakat karena bangunan dinilai mengganggu aliran air dan berkaitan dengan persoalan banjir di kawasan sekitar. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penataan kota tidak hanya menyasar satu lokasi, tetapi juga kawasan yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.
Zulfahmi berharap langkah penertiban yang sedang digencarkan Pemko Pekanbaru diikuti dengan penanganan lanjutan yang maksimal. Kawasan yang telah ditertibkan harus benar-benar bersih, tertata, dan kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan antara pemerintah kota, kecamatan, dan dinas terkait dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama menjelang penilaian Adipura.
Bagi warga, kebersihan pascabongkar bukan sekadar soal estetika. Tumpukan kayu, papan, seng, dan puing dapat menjadi sumber masalah baru, mulai dari gangguan lalu lintas, potensi kecelakaan, hingga persoalan drainase saat hujan. Karena itu, penertiban yang baik semestinya berakhir dengan lingkungan yang aman dan nyaman, bukan meninggalkan bekas pekerjaan yang belum selesai. DPRD Pekanbaru pun mendorong agar persoalan puing di Jalan Todak menjadi perhatian serius semua pihak.
Dengan pengawasan yang berkelanjutan, penertiban bangunan liar dapat menjadi bagian dari perbaikan tata kota yang nyata. Adipura bukan hanya soal penghargaan, tetapi juga cermin pelayanan publik dalam menghadirkan lingkungan bersih bagi masyarakat. Editor: Apriyanto
