RANS Buka Suara soal Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar, Raffi Ahmad Siap Diperiksa BPK dan BPKP
Inforiau – 19 November 2026 | JAKARTA – PT RANS Entertainment Indonesia Tbk akhirnya angkat bicara soal sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap kontrak influencer RANS senilai Rp14,69 miliar yang berasal dari dua kementerian. Klarifikasi disampaikan manajemen melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada Rabu, 11 November 2026, beberapa hari setelah temuan lembaga pemantau antikorupsi itu ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam penjelasannya, perusahaan menegaskan bahwa kerja sama dengan instansi pemerintah dijalankan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan serta regulasi yang berlaku.
Polemik bermula dari laporan ICW yang menyoroti delapan paket pengadaan jasa pemengaruh atau influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, anak usaha RANS. Nilai totalnya mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar untuk periode 2024 hingga 2026. Perusahaan media dan hiburan yang didirikan Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina itu disebut menerima kontrak di tengah gencarnya seruan efisiensi belanja pemerintah.
Rincian Paket yang Disorot
ICW memetakan kontrak tersebut berasal dari dua kementerian berbeda dengan komposisi nilai yang tidak seimbang. Lima paket pertama diberikan pada 2024 melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kementerian Kebudayaan, dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3,9 miliar. Adapun tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan nilai sekitar Rp10,79 miliar untuk periode 2025–2026.
| Instansi | Jumlah Paket | Nilai | Periode |
|---|---|---|---|
| Kementerian Kebudayaan (Museum dan Cagar Budaya) | 5 | ±Rp3,9 miliar | 2024 |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan | 3 | ±Rp10,79 miliar | 2025–2026 |
| Total | 8 | Rp14.696.955.002 | 2024–2026 |
Sejumlah item dalam kontrak ikut menjadi perbincangan publik karena nominalnya dinilai jumbo. Antara lain penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, serta Instagram Story pada akun @raffinagita1717 yang tercatat sekitar Rp575,65 juta per penayangan.
Klarifikasi Perusahaan: 150 Output dan Prosedur yang Diikuti
Menanggapi hal itu, manajemen RANS menyatakan menghargai perhatian, masukan, dan pengawasan publik. Perusahaan menjelaskan bahwa setiap kerja sama memiliki tujuan dan ruang lingkup yang telah ditentukan sejak awal, bukan pembelian jasa tanpa perencanaan. RANS juga menyebut kerja sama senilai total Rp14,6 miliar itu telah menghasilkan 150 keluaran atau output yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lewat keterbukaan informasi kepada bursa, perusahaan menguraikan mekanisme kerja sama, tujuan kampanye, rincian nilai kontrak, hingga isu potensi konflik kepentingan yang turut menjadi perhatian masyarakat. Manajemen menegaskan bahwa kerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak lain dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Raffi Ahmad Membuka Diri untuk Diperiksa
Raffi Ahmad, yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, menyatakan kesiapannya menjalani pemeriksaan resmi. Dalam unggahan video melalui akun Instagram pribadinya yang beredar Senin, 16 November 2026, ia menyampaikan permohonan maaf terbuka dan mengakui isu ini memicu perdebatan soal benturan kepentingan pejabat publik.
Ia menegaskan tidak akan menghalangi penelusuran tata kelola proyek tersebut oleh aparat pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Menurut penjelasannya, kerja sama PT Rans Animasi Indonesia dengan kementerian bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi diteken pada 2024, sebelum dirinya resmi dilantik sebagai utusan khusus presiden.
Dorongan Perbaikan Tata Kelola
ICW tidak berhenti pada hitungan angka. Lembaga itu mendorong pemerintah membenahi tata kelola anggaran dan pengadaan barang serta jasa, sekaligus menyusun aturan yang lebih jelas untuk mencegah konflik kepentingan dalam kerja sama antara perusahaan dan instansi pemerintah. ICW juga meminta proses penganggaran diungkap secara terperinci dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Sejumlah persoalan teknis yang diangkat antara lain besarnya alokasi jasa influencer saat belanja negara sedang dipangkas, minimnya transparansi dalam mengukur manfaat kampanye, serta mekanisme pengadaan yang dinilai berpotensi membatasi persaingan ketika spesifikasi mencantumkan kanal atau akun tertentu. Spesifikasi yang menyebut akun secara eksplisit membuat penyedia lain sulit menawarkan alternatif yang setara.
Bukan Bukti Korupsi
Perlu ditegaskan, temuan ICW merupakan sorotan terhadap tata kelola pengadaan dan penggunaan anggaran, bukan dengan sendirinya menjadi bukti adanya tindak pidana korupsi. Karena itu, hasil pemeriksaan inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maupun Badan Pemeriksa Keuangan akan menjadi penentu apakah terdapat pelanggaran prosedur yang perlu ditindaklanjuti.
Di ruang publik, perdebatan tidak hanya menyentuh substansi kontrak, tetapi juga melebar ke gaya hidup keluarga pesohor tersebut. Isu ini menjadi ujian bagi transparansi pengadaan pemerintah sekaligus bagi batas antara kepentingan bisnis dan jabatan publik yang dipegang seorang figur hiburan.
Editor: Alwira Fanzary
