Menhan Sjafrie Bantah Isu Pergantian Panglima TNI: Agus Subiyanto Masih Bertugas
Inforiau – 19 November 2026 | JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan tidak ada rencana pergantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Bantahan itu disampaikan Sjafrie di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.
“Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian Panglima,” kata Sjafrie kepada awak media.
Mantan Kepala Pusat Penerangan TNI itu menuturkan, Jenderal Agus Subiyanto masih menjalankan seluruh fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tertinggi militer. Sjafrie juga memastikan belum ada pembahasan mengenai pengiriman surat presiden (surpres) ke DPR untuk pergantian pucuk pimpinan TNI.
Bantahan di Tengah Sorotan
Kedatangan Sjafrie ke gedung parlemen berlangsung saat perhatian publik sedang tertuju pada susunan pimpinan TNI. Sebelumnya, ia sempat diminta keterangan soal kemungkinan adanya surpres, tetapi tidak memberi jawaban rinci mengenai hal itu.
Pernyataan menteri pertahanan tersebut menjadi respons paling tegas atas spekulasi yang berkembang beberapa hari terakhir. Isu pergantian Panglima TNI memang bukan hal baru, tetapi pemicunya kali ini datang dari luar lingkungan TNI.
Pemicu Spekulasi: Pergantian Kapolri
Wacana pergantian Panglima TNI mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Kapolri baru Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Sebelumnya, posisi Kapolri dijabat Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang dilantik Presiden ketujuh RI Joko Widodo pada 2021.
Listyo sempat diberi jabatan Kepala Kantor Staf Presiden sebelum akhirnya dicopot Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan presiden bersama sejumlah jenderal. Rangkaian peristiwa itu memunculkan dugaan bahwa kursi Panglima TNI akan ikut dirombak.
Dugaan tersebut sempat dibantah di lingkup parlemen. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hingga kini Presiden belum berencana mengganti Panglima TNI.
Batas Usia Pensiun yang Berubah
Jenderal Agus Subiyanto menjabat Panglima TNI sejak dilantik Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 22 November 2023. Ia saat itu menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa purnatugas.
Agus lahir pada 5 Agustus 1967 dan kini berusia 59 tahun. Berdasarkan ketentuan lama dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, batas usia pensiun maksimal perwira tinggi adalah 58 tahun. Dengan aturan itu, ia sejatinya dijadwalkan pensiun pada 5 Agustus 2025.
Namun, UU TNI terbaru memberi ruang berbeda. Untuk perwira tinggi bintang empat, batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Perubahan aturan inilah yang membuat masa dinas Agus masih berjalan hingga kini.
Perombakan Internal yang Sudah Berjalan
Meski kursi Panglima TNI tidak berubah, tubuh militer sempat mengalami pergeseran di tingkat pimpinan. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mendapat tugas baru dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat menjadi Wakil Panglima TNI.
Posisi KSAD kemudian dijabat Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, yang sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI. Rotasi itu menunjukkan bahwa perombakan di lingkungan TNI berlangsung pada tingkat yang lebih rendah daripada posisi panglima.
Agenda Lain: Revisi UU Pertahanan
Pertemuan Sjafrie dengan Dasco dan Utut Adianto pada Kamis itu ternyata membahas hal lain. Sjafrie mengaku datang untuk membicarakan revisi Undang-Undang Pertahanan, yakni UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang belum pernah disempurnakan.
“Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik, dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi,” ujarnya.
Menurut Sjafrie, sejumlah perkembangan yang semestinya dikerjakan saat ini akan tertinggal bila tetap berpegang pada UU Pertahanan yang terbit 24 tahun lalu. Sementara itu, UU TNI sudah lebih dulu dilakukan perbaikan atau revisi.
Hasil pertemuan dengan Ketua Komisi I DPR menghasilkan rencana pembentukan kelompok kerja untuk membahas revisi UU Pertahanan. Sjafrie berharap revisi itu bisa dilakukan pada tahun depan.
Dengan bantahan resmi dari menteri pertahanan, spekulasi pergantian Panglima TNI untuk sementara mereda. Namun, dinamika di lingkup pimpinan TNI dan Polri tetap menjadi perhatian, terutama karena sejumlah posisi strategis masih berpotensi berubah mengikuti kebutuhan organisasi dan keputusan presiden.
