Jokowi Sebut Tak Ada Lagi Kader PSI di Kabinet Prabowo, Soroti Pengabdian di Luar Pemerintahan
Inforiau – 19 November 2026 | SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan tidak ada lagi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang duduk di Kabinet Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026), menanggapi mundurnya tiga elite PSI dari partai tersebut.
“Yang jelas sudah tidak ada dari PSI yang ada di kabinet, ya,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan dari kursi kabinet. Ia menilai bekerja di luar pemerintahan justru bisa memberi ruang lebih leluasa untuk mengabdi kepada rakyat.
“Ya tugas-tugas pengabdian terhadap negara kan tidak harus di kabinet. Di luar kabinet pun juga tidak masalah, malah bisa lebih lincah untuk tugas-tugas pengabdian pada rakyat, bisa lebih lincah,” ujarnya.
Latar Belakang Mundurnya Tiga Elite PSI
Pernyataan itu muncul setelah tiga elite PSI kompak mengumumkan mundur dari partai yang dipimpin Kaesang Pangarep. Ketiganya adalah Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Surat pengunduran diri mereka diterima bersamaan oleh DPP PSI. Pengumuman itu disampaikan pada Senin (9/11).
“Saya izin pamit dari PSI,” kata Giring dalam akun Instagram resminya. Sementara Raja Juli Antoni menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep. “Hari ini saya sudah menyampaikan surat pengunduran diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep,” ujarnya.
Dalam susunan kabinet, Raja Juli Antoni menjabat Menteri Kehutanan, Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, dan Isyana Bagoes Oka sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dengan keluarnya mereka dari PSI, partai tersebut tidak lagi memiliki representasi di kabinet. Namun status ketiganya sebagai pejabat negara tidak otomatis berubah hanya karena pilihan partai.
Posisi PSI di Koalisi Pemerintah
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai PSI tak lagi menjadi bagian dari koalisi Presiden Prabowo. Menurut dia, alasan utamanya adalah Gibran Rakabuming Raka telah mundur dari jabatan wakil presiden dan tiga kader PSI memutuskan keluar dari partai. Penilaian itu menambah lapisan diskusi politik tentang posisi PSI setelah sejumlah tokohnya meninggalkan partai.
Jokowi juga menyinggung strategi PSI menghadapi pemilu mendatang dan target menembus parlemen. Ia menyebut PSI kini fokus membenahi dan memperkuat struktur organisasi. “Ya sebab itu sekarang PSI fokus pada perbaikan dan memperkuat struktur partai, itu ya,” kata Jokowi.
Reshuffle Kabinet yang Terus Berjalan
Di sisi lain, Kabinet Merah Putih memang beberapa kali mengalami perombakan. Pada 1 Oktober 2026, Prabowo melantik sejumlah menteri, pejabat setingkat menteri, dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta. Dudung Abdurachman diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Djamari Chaniago. Sugiono bergeser dari Menteri Luar Negeri menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggantikan Pratikno.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipercaya merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Arrmanatha Nasir dilantik sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono, sedangkan M. Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Di pucuk pimpinan Polri, Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo. Listyo kemudian mengisi jabatan Kepala Staf Kepresidenan yang sebelumnya diduduki Dudung Abdurachman. Dedi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Perombakan berlanjut pada 15 Oktober 2026. Prabowo melantik sembilan pejabat baru di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dua di antaranya mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan, yakni Yusuf Djauhari dan Richard Taruli Horja Tampubolon. Pelantikan itu juga mencakup Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta sejumlah pimpinan lembaga. Rangkaian reshuffle tersebut menjadikan komposisi kabinet dan lembaga negara terus berubah sejak Prabowo memimpin pemerintahan. Perombakan 1 Oktober tercatat sebagai reshuffle ketujuh, setelah sebelumnya pemerintah juga mengubah susunan kabinet pada September 2026.
Dampak Politik dan Makna Pengabdian
Dalam konteks politik, keluarnya tiga elite PSI menunjukkan bagaimana partai pendukung pemerintah bisa kehilangan akses formal ke kabinet tanpa harus menarik menteri dari jabatannya. Kursi kabinet tetap diisi orang yang sama, tetapi afiliasi partainya berubah. Kondisi ini membuat peta koalisi lebih cair dan dapat memengaruhi cara partai menavigasi kepentingan menjelang pemilu.
Bagi PSI, tantangannya bukan hanya menjaga soliditas internal setelah kepergian sejumlah tokoh, tetapi juga membuktikan bahwa partai tetap relevan di luar kursi pemerintahan. Pernyataan Jokowi memberi sinyal bahwa kerja politik tidak selalu diukur dari posisi di kabinet. Namun, dalam praktiknya, akses ke pemerintahan sering menjadi modal penting untuk membangun citra dan jaringan menjelang kontestasi elektoral.
Langkah ini bisa dibaca dari dua sisi. Pertama, sebagai upaya PSI merapikan struktur dan memposisikan diri ulang setelah ditinggal tokoh-tokohnya. Kedua, sebagai konsekuensi dari dinamika koalisi yang lebih longgar, di mana dukungan politik tidak selalu berbanding lurus dengan pembagian kursi kabinet. Yang jelas, pernyataan Jokowi menegaskan bahwa tidak ada lagi kader PSI di Kabinet Prabowo, sekaligus mengingatkan bahwa pengabdian publik bisa dilakukan melalui jalur lain.
