UMR 2027: UMK Boleh Bayar Gaji Setengah, UMP Diumumkan 21 November
Inforiau – 20 November 2026 | JAKARTA – Penetapan UMR 2027 atau upah minimum untuk tahun depan memasuki fase krusial. Kementerian Ketenagakerjaan meminta seluruh gubernur menuntaskan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan maksimal 25 November 2026.
Perintah itu tertuang dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta para kepala daerah mematuhi pedoman dan jadwal tersebut serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing wilayah agar proses penetapan tidak mengalami keterlambatan.
Bagi provinsi atau kabupaten/kota yang sudah memiliki UMP maupun UMK pada 2026, penghitungan upah minimum 2027 dilakukan memakai formula penyesuaian. Seluruh besaran yang ditetapkan nanti baru berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Jadwalnya berjenjang. Setelah UMP diumumkan, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) paling lambat lima hari kemudian. Adapun UMK memiliki tenggat 25 November 2026, disusul Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) maksimal lima hari setelah UMK atau 30 November 2026.
Pengecualian Upah bagi Usaha Mikro dan Kecil
Di tengah persiapan itu, perhatian publik justru tersedot ke beleid baru, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini secara eksplisit mengecualikan pelaku usaha mikro dan kecil dari kewajiban membayar upah minimum.
Alih-alih mengikuti standar daerah, pengusaha pada kategori tersebut diperbolehkan membayar gaji berdasarkan kesepakatan bersama, dengan batas paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku di wilayah setempat. Ketentuan inilah yang memicu kegelisahan di kalangan serikat pekerja dan kelompok advokasi buruh.
Perwakilan Departemen Politik Perempuan Mahardhika, Eka Pratiwi, menilai kelonggaran tersebut sangat berisiko merugikan kesejahteraan pekerja karena melegitimasi ruang bagi pemberi kerja untuk membayar upah jauh di bawah standar kelayakan hidup minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya pikir ini bisa menjadi celah karena kita tahu bahwa antara buruh dan pemberi kerja atau pengusaha ini kita memiliki ketimpangan relasi kuasa yang besar begitu,” kata Eka dalam konferensi pers Koalisi Rakyat untuk Kerja Layak yang digelar daring, Jumat, 20 November 2026.
Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan aturan oleh oknum pelaku usaha yang semata-mata ingin memangkas komponen biaya tenaga kerja. Menurutnya, pengecualian ini dapat mendorong manipulasi status badan usaha, ketika sebuah entitas sengaja didaftarkan sebagai usaha skala kecil agar lepas dari kewajiban membayar upah minimum daerah.
“Ini membuka celah bagi siapa pun untuk mendaftarkan dirinya sebagai pengusaha mikro dan menengah begitu,” ujarnya.
Kekhawatiran lain datang dari sisi daya tawar pencari kerja. Di tengah ketatnya persaingan memperoleh pekerjaan di kota besar maupun daerah, pekerja yang terdesak kebutuhan ekonomi dinilai tidak memiliki posisi untuk menolak tawaran upah rendah.
Beda UMR, UMP, UMK, dan Upah Sektoral
Istilah UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional. Sebutan ini paling akrab di telinga masyarakat, tetapi penggunaannya secara resmi sudah tidak dipakai dan digantikan UMP serta UMK berdasarkan cakupan wilayah sejak awal 2000-an.
UMP diberlakukan bagi pekerja di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi, ditetapkan oleh gubernur, dan wajib diumumkan setiap tahun. Sementara UMK berlaku spesifik di kabupaten atau kota tertentu. Adapun UMSP dan UMSK hanya mengikat sektor usaha tertentu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Perbedaan cakupan ini penting dipahami pekerja, sebab besaran yang diumumkan pada 21 November 2026 belum tentu menjadi acuan final di daerah yang menetapkan UMK lebih tinggi atau memiliki upah sektoral.
Formula dan Faktor Penentu
Mekanisme penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga Pasal 139 beleid tersebut. Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, sedangkan penetapan UMK serta UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.
Ada tiga faktor utama yang dipertimbangkan, yakni Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan. Formula penghitungannya memakai indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 sampai 1,0.
Untuk mendukung perhitungan itu, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun estimasi kebutuhan hidup layak berdasarkan data konsumsi rumah tangga dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional yang digelar Badan Pusat Statistik. Komposisi indeks inilah yang kerap menjadi titik debat antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja setiap tahun.
Ketika UMR Tak Lagi Jadi Satu-satunya Sumber Penghasilan
Di sisi lain, pekerja bergaji UMR didorong mencari sumber penghasilan tambahan. Praktisi pemasaran digital Aditya Satriawan, yang dikenal sebagai Capt Adit, menyebut pekerja dengan pendapatan upah minimum berpotensi meraih keuntungan bersih hingga Rp10 juta per bulan dalam waktu kurang dari enam bulan melalui berjualan di marketplace.
Menurutnya, pencapaian itu menuntut pengelolaan operasional dan pemasaran digital yang tepat. Salah satu keuntungan berjualan daring adalah fleksibilitas waktu, karena karyawan cukup meluangkan sekitar satu hingga dua jam per hari tanpa meninggalkan pekerjaan utama.
Operasional toko bisa disederhanakan lewat layanan pemenuhan pesanan atau sistem dropshipper, sehingga pemilik usaha tidak perlu mengemas barang sendiri maupun merekrut karyawan. Ia menyarankan empat langkah awal: memilih sekitar lima produk dan mempelajari kata kunci, membangun reputasi lewat ulasan pembeli, mengoptimalkan foto produk serta fitur gratis, dan menghitung cermat margin setelah potongan marketplace.
Meski demikian, klaim tersebut perlu dibaca sebagai peluang, bukan jaminan. Penetapan UMR 2027 tetap menjadi penentu utama daya beli pekerja, dan skema upah 50 persen bagi usaha mikro-kecil berpotensi mengubah peta itu bila pengawasannya lemah.
Dengan tenggat yang tinggal menghitung hari, publik kini menunggu dua hal sekaligus: besaran UMP dan UMK 2027 yang akan berlaku 1 Januari 2027, serta kejelasan pengawasan atas pasal pengecualian upah yang dinilai menjadi celah baru bagi pekerja berpendapatan rendah.
