UMP Jakarta 2027 Resmi Rp6.136.941, Naik 7,10 Persen tetapi Buruh Minta Rp6,24 Juta
Inforiau – 20 November 2026 | JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat, 20 November 2026, atau sehari sebelum tenggat resmi penetapan yang sebenarnya jatuh pada 21 November.
Nilai tersebut naik Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP Jakarta 2026 yang berada di Rp5.729.876. Persentase kenaikan tahun ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang tercatat 6,1 persen, sehingga tambahan penghasilan pekerja di Ibu Kota melampaui Rp400 ribu per bulan.
Dasar Hukum dan Indikator yang Dipakai
Penghitungan UMP Jakarta 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pemerintah daerah juga merujuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026 serta semangat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan menjadi bahan pertimbangan, antara lain:
- kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja lajang di Jakarta;
- tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- indeks tertentu atau nilai alfa yang dibahas bersama;
- masukan dari tiga unsur Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, yakni pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.
Pembahasan berlangsung secara tripartit melalui rangkaian rapat dan kajian sepanjang 2026. Menurut Pramono, pengambilan keputusan sebenarnya memakan waktu tiga hari, tetapi seluruh unsur berhasil menyelesaikan pembahasan lebih cepat dari batas waktu.
“Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Namun, alhamdulillah, bisa diselesaikan lebih awal. Saya berulang kali menekankan agar pemerintah, sebagai mediator dan fasilitator, mampu menjembatani perbedaan pandangan antara serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan,” kata Pramono.
Jalan Tengah dan Peringatan bagi Perusahaan
Pramono mengakui keputusan pengupahan hampir tidak mungkin memuaskan semua pihak sekaligus. Karena itu, ia menyebut penetapan ini sebagai upaya mencari titik temu yang moderat dan rasional, termasuk dalam memenuhi aspek kebutuhan hidup layak.
“Begitu saya sudah mengeluarkan Pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan nggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha,” ujarnya saat ditemui di kawasan Pluit, Jakarta Utara.
“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional, yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya,” tuturnya. Ia menambahkan, “Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif.”
Gubernur juga memberi peringatan tegas kepada perusahaan yang tidak menjalankan aturan baru tersebut. “Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” tegasnya.
Buruh Menilai Kenaikan Belum Cukup
Penetapan itu langsung menuai penolakan. Elemen buruh mendatangi Balai Kota Jakarta pada hari yang sama dan meminta Pramono mempertimbangkan ulang besaran upah minimum, bahkan menuntut angka Rp6,24 juta atau di atas Rp6,2 juta.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (SPN) M. Andre Nasrullah menyatakan pihaknya tidak menyetujui keputusan tersebut karena nilai alfa yang dipakai dinilai lebih rendah dari usulan pekerja.
“Indeks alfa kita yang kita ajukan itu adalah 1 persen, itu yang menjadi tuntutan,” kata Andre di Balai Kota Jakarta.
Buruh menyatakan akan berkonsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan. Dalam pembahasan di Dewan Pengupahan, ketiga unsur mengajukan angka berbeda setelah tidak tercapai kesepakatan, sehingga gubernur mengambil keputusan melalui kewenangannya.
Perbandingan dengan Provinsi Lain
DKI Jakarta bukan satu-satunya daerah yang sudah menetapkan upah minimum untuk tahun berikutnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.602.441, naik 5,97 persen atau Rp146.543 dari Rp2.455.498, dengan nilai alfa 0,70.
“Penetapan UMP ini telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan pemerintah,” kata Gubernur NTT Melki Laka Lena.
Perbedaan angka alfa menjelaskan mengapa persentase kenaikan antardaerah berbeda meski formula nasionalnya sama. Jakarta memakai alfa yang lebih tinggi, sejalan dengan biaya hidup di Ibu Kota yang juga lebih besar. Perbandingan ini penting bagi pekerja yang mempertimbangkan migrasi kerja antardaerah, karena selisih nominal UMP Jakarta dan NTT mencapai lebih dari Rp3,5 juta per bulan.
Dampak bagi Pekerja dan Dunia Usaha
Upah minimum merupakan jaring pengaman bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sementara pekerja yang lebih lama diatur lewat struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan. Kenaikan UMP karena itu biasanya ikut mendorong penyesuaian upah di lapisan di atasnya, termasuk bagi pekerja yang sudah lama bekerja.
Bagi pekerja, tambahan Rp407.065 per bulan memberi ruang lebih besar untuk menutup biaya transportasi, sewa, dan pangan yang menjadi porsi terbesar pengeluaran di Jakarta. Bagi pengusaha, terutama sektor padat karya seperti ritel, jasa kuliner, dan manufaktur ringan, kenaikan dua digit persen pada komponen upah menuntut penyesuaian efisiensi agar harga jual tetap kompetitif.
Pemerintah daerah berharap besaran baru ini meningkatkan daya dukung penghasilan pekerja tanpa mengganggu kelangsungan kegiatan usaha. Namun, penolakan buruh menunjukkan bahwa pembahasan soal keadilan pengupahan di Ibu Kota belum berakhir, dan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan akan menjadi ujian berikutnya.
