Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Mengarah ke Makar, Yusril Dorong Dalang Diungkap
Inforiau – 20 November 2026 | JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa penyidik menemukan indikasi adanya tujuan melumpuhkan pemerintahan, sehingga perkara ini kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar.
Temuan itu disampaikan Yusril di Jakarta, Kamis (19/11), sehari setelah penyidik menggelar perkara secara internal di Bareskrim Polri. Menurut dia, penyidikan yang semula berpusat pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan meluas ke pihak lain, termasuk kalangan elite politik dan birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.
Dari Penyadapan ke Dugaan Makar
Yusril menjelaskan, dalam KUHP yang baru, makar tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Penyidik diminta membaca seluruh rangkaian perbuatan, mulai dari tahap pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.
“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” kata Yusril.
Ia menegaskan, penelusuran dugaan makar harus menyentuh tiga lapis sekaligus: siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berdiri di belakang perbuatan tersebut. Karena itu, menurutnya, pemeriksaan sangat mungkin melebar ke luar institusi Kepolisian.
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril.
Ia menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara ini. Menurut Yusril, kasus tersebut merupakan kejadian luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar. Atas dasar itu, pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Di jalur penyidikan penyadapan, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Keempatnya adalah:
- Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta
- Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso
- Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi
Sementara itu, dalam perkara dugaan makar yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, penyidik belum menetapkan satu pun tersangka. Perkara tersebut sudah masuk tahap penyidikan dan tengah dikembangkan.
Terkait dugaan pengguna akhir atau end user perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada Listyo Sigit, Yusril menilai penyidik perlu menelusuri lebih jauh tujuan penggunaan perangkat tersebut beserta pihak-pihak yang berada di baliknya. Penelusuran itu dinilai krusial untuk menentukan apakah tindakan penyadapan berkaitan dengan tujuan yang lebih besar.
Penggeledahan di Bogor dan Tangerang
Perkembangan lain datang dari tim penyidik. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyatakan ekspose perkara yang sedianya digelar bersama Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11) ditunda hingga pekan depan karena tim masih melakukan penggeledahan lanjutan di wilayah Bogor dan Tangerang.
“Ekspose diundur minggu depan karena saat ini tim penyidik Tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang,” kata Susatyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11).
Ia belum memerinci titik lokasi maupun objek yang menjadi sasaran penggeledahan, begitu pula waktu pasti pelaksanaan ekspose pengganti. Sebelumnya, penyidik telah menggeledah dan melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam, yang disebut digunakan sebagai posko oleh Eko Hadi Santoso.
“Penyidik Dirtipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi),” ujar Susatyo.
Sorotan pada Relasi Listyo dan Jokowi
Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Burhanudin Muhtadi menilai perkara ini bukan sekadar persoalan teknis penyadapan. Dalam dialog Kompas Petang, Kamis (5/11), ia menegaskan bahwa intersepsi ilegal terhadap kepala negara adalah pelanggaran serius, terlebih bila dilakukan oleh anak buah.
“Kita bicara dari sisi normatif dulu. Jangankan kepada presiden, kepada orang biasa kalau tidak tersangkut hukum, kemudian ada proses illegal tapping, itu sudah luar biasa, apalagi terhadap presiden,” kata Burhanudin.
Ia juga menyinggung kedekatan Listyo Sigit dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Burhanudin menegaskan belum ada bukti yang meyakinkan bahwa ada perintah dari Jokowi, namun menurutnya pertanyaan publik tetap muncul karena posisi Listyo sebagai Kapolri dinilainya lekat dengan sosok Jokowi.
“Tetapi, tentu ada pertanyaan yang muncul, karena bagaimana pun Pak Listyo dilantik sebagai Kapolri zaman Pak Prabowo bukan karena Pak Listyo-nya, tetapi karena beliau proksi dari Pak Jokowi,” ujarnya.
Menurut Burhanudin, fenomena itu tidak berdiri sendiri. Banyak orang yang dianggap memiliki kedekatan dengan Jokowi kemudian dipilih menjadi anggota kabinet oleh Prabowo, sehingga pembahasan soal aktor di balik dugaan penyadapan selalu bersinggungan dengan peta politik kekuasaan saat ini.
Hingga kini, penyidik belum mengumumkan nama tersangka baru dalam perkara dugaan makar. Publik menantikan hasil ekspose yang dijadwalkan ulang pekan depan, termasuk apakah temuan di Bogor dan Tangerang menambah alat bukti yang mengarah pada perencana maupun pihak yang disebut berada di belakang rangkaian perbuatan tersebut. Pemerintah sendiri menegaskan akan mendorong pengusutan tuntas tanpa pandang institusi, dengan catatan seluruh proses tetap berpijak pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
