Aturan Baru Polri Jelang Sidang Etik Listyo Sigit: Majelis Boleh Berpangkat Lebih Rendah
Inforiau – 20 November 2026 | JAKARTA – Aturan baru Polri resmi terbit beberapa hari sebelum sidang etik Listyo Sigit Prabowo digelar. Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengubah sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk soal siapa yang boleh duduk di majelis persidangan etik.
Regulasi itu diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 799. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa rencana persidangan mantan Kapolri berpangkat bintang empat itu menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan beleid tersebut.
Listyo Sigit sendiri menyandang status tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuknya dijadwalkan berlangsung pekan depan, sebagaimana disampaikan Isir di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Majelis Boleh Berpangkat Dua Tingkat Lebih Rendah
Perubahan paling mencolok berada pada Pasal 42 ayat (3). Dalam aturan lama, anggota majelis KKEP wajib berpangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Prinsip hierarki ketat itu membuat pilihan pimpinan sidang untuk memeriksa seorang jenderal bintang empat sangat terbatas, sebab hanya segelintir perwira yang memenuhi syarat.
Lewat Perpol Nomor 4 Tahun 2026, anggota majelis kini diperbolehkan memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar. Susunan organisasi KKEP tetap terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.
Artinya, seorang perwira yang lebih junior secara kepangkatan bisa memimpin atau duduk dalam majelis yang memeriksa jenderal. Bagi institusi, ketentuan ini melonggarkan kebuntuan administratif. Namun dari sisi tata kelola, muncul pertanyaan soal seberapa kuat bobot putusan ketika atasan diadili oleh bawahan.
Sidang Etik Kini Bisa Digelar Daring
Perubahan kedua yang menyita perhatian menyangkut kehadiran terduga pelanggar. Pasal 59 ayat (2) dalam aturan baru berbunyi, “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.”
Sebelumnya, terduga pelanggar diwajibkan hadir secara langsung di ruang sidang. Dengan ketentuan anyar, ia dapat mengikuti persidangan dari jarak jauh alias daring, sepanjang ketua majelis memberi izin. Bagi kasus yang menyangkut perwira tinggi, mekanisme ini dinilai memberi keleluasaan sekaligus menimbulkan kekhawatiran soal transparansi.
Sembilan Ketentuan yang Direvisi
Secara keseluruhan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 memuat sembilan perubahan dan penambahan ketentuan dalam mekanisme penegakan kode etik. Selain soal susunan majelis dan persidangan daring, sejumlah poin lain ikut disesuaikan:
- Hak mengajukan banding dibatasi hanya untuk anggota Polri yang dinyatakan melanggar. Sebelumnya, hak itu juga bisa diajukan pasangan, anak, dan orang tua pelanggar.
- Hasil audit investigasi wajib ditindaklanjuti melalui gelar perkara dengan melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta Profesi dan Pengamanan (Propam).
- Batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan berubah dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan.
Perubahan ketiga terlihat teknis, tetapi berdampak langsung pada praktik di lapangan. Pemangkasan tenggat dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender memperpendek ruang persiapan terduga pelanggar, terutama bila surat jatuh pada akhir pekan.
Ujian bagi Akuntabilitas Institusi
Perkara ini bukan urusan biasa. Ini pertama kalinya seorang jenderal polisi aktif berpangkat bintang empat menjalani sidang etik internal. Sebelum Listyo, dua perwira tinggi Polri, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso, telah lebih dulu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam perkara yang sama.
Rekam jejak itu menempatkan majelis KKEP di bawah sorotan. Publik akan menakar apakah proses pemeriksaan terhadap mantan pucuk pimpinan kepolisian berjalan setara dengan perkara-perkara sebelumnya, atau justru melunak karena posisi yang diperiksa.
Perubahan aturan yang terbit tepat menjelang persidangan menambah lapisan pertanyaan. Di satu sisi, revisi regulasi bisa dibaca sebagai upaya mengakomodasi kasus yang belum pernah ada presedennya. Di sisi lain, publik menuntut penjelasan mengapa revisi tidak dilakukan lebih awal, jauh sebelum perkara ini mencuat.
Yang paling ditunggu sekarang adalah bagaimana majelis KKEP memeriksa Listyo Sigit dan menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran etik yang disangkakan. Sebab, sebagaimana prinsip dasar penegakan kode etik, tidak ada pejabat yang kebal dari pemeriksaan internal — termasuk orang yang pernah memimpin korps itu sendiri.
