KPK Periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas, Ditjen Bea Cukai Hadapi Ujian Integritas
Inforiau – 20 November 2026 | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan. Pada Kamis, 19 November 2026, penyidik memeriksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Khoirul Hadziq sebagai saksi dalam pengembangan perkara yang menjerat Kepala Bea Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka GH, sapaan Gatot Heroe, yang menjabat Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Ditjen Bea Cukai. “Beberapa pihak dari Bea Cukai Tanjung Emas, di mana dalam pemeriksaan hari ini para saksi dikonfirmasi berkaitan dengan penyitaan yang sudah dilakukan oleh penyidik terhadap satu kontainer yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas,” ujar Budi kepada wartawan.
Selain Khoirul, KPK memanggil wiraswasta Leo Panca Putra serta dua aparatur sipil negara di lingkungan Bea dan Cukai, Sutopo. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Penyidik mendalami proses dan mekanisme importasi barang oleh pihak swasta di Pelabuhan Tanjung Emas, termasuk kaitan kontainer yang telah disita.
Jalur Suap dan Pengondisian Impor
Perkara ini mencuat setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menetapkan delapan tersangka. Dari pengembangan itu, penyidik menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru: satu menetapkan Gatot Heroe sebagai tersangka, dan satu lagi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor.
KPK juga menelusuri aliran uang suap yang diterima Gatot. Dua hari sebelumnya, Selasa, 17 November 2026, penyidik memeriksa saksi swasta Sri Pengestuti dan pegawai Ditjen Bea Cukai Umar Khayam. Menurut Budi, keterangan keduanya memperkuat dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan kewenangan Gatot “untuk melakukan pengondisian atau setting jalur importasi barang”.
Vonis Mantan Pejabat Kasus Blueray
Isu integritas di Ditjen Bea Cukai bukan kali ini saja. Pada Kamis, 12 November 2026, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada tiga mantan pejabat Bea Cukai dalam kasus suap dan gratifikasi dari PT BlueRay Cargo terkait impor barang tiruan periode 2025-2026.
Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal divonis sembilan tahun penjara. Mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Sisprian Subiaksono dihukum tujuh tahun, sedangkan mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Orlando Hamonangan dijatuhi enam tahun. Hakim Ketua Brelly Yuniar menyatakan ketiganya terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana badan, mereka dikenai denda Rp1 miliar subsider 190 hari serta uang pengganti.
Prestasi Penindakan: 1,7 Ton Narkoba
Di tengah badai korupsi, Ditjen Bea Cukai memamerkan capaian penindakan. Melalui operasi Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika (PATMA BERANI) 2026 yang berlangsung 16 September hingga 16 Oktober 2026, Bea Cukai mengungkap 140 kasus peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) dengan total sitaan 1.701,51 kilogram atau sekitar 1,7 ton.
Jumlah itu naik lebih dari dua kali lipat dibanding 2025 yang tercatat 818,01 kilogram. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Netty Hartawati menyebut operasi tersebut diperkirakan melindungi 8,4 juta jiwa dan mencegah kerugian sosial-ekonomi hingga Rp13,516 triliun. “Penguatan kolaborasi dan analisis bersama menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PATMA BERANI 2026. Melalui strategi ini, pengawasan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran sehingga upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, operasi itu menitikberatkan joint analysis dengan Badan Narkotika Nasional dan Polri, bukan sekadar jumlah penindakan. Seluruh unit vertikal dikerahkan serentak melalui joint operation hingga controlled delivery.
Emas Ilegal dan Komitmen Dirjen
Sebelumnya, Senin, 16 November 2026, Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan komitmen pemerintah memberantas penyelundupan. “Kami kembali menegaskan bahwa komitmen tegas pemerintah, tidak ada tempat aman bagi penyelundup di Indonesia,” katanya saat konferensi pers.
Pernyataan itu disampaikan usai pengungkapan ekspor emas ilegal ke Malaysia melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 5 dan 12 November 2026. Bea Cukai mengamankan 21,8 kilogram emas senilai lebih dari Rp50 miliar. Pengawasan diperketat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 yang mewajibkan ekspor emas dalam bentuk apa pun diberitahukan dan dikenakan bea keluar.
Kepala Kanwil Banjarmasin Muhtadi menjelaskan penindakan pertama terjadi Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul 10.00 WITA di Terminal Keberangkatan Internasional. Pencegahan itu, kata Djaka, berkat analisis intelijen yang matang terhadap gerak-gerik penumpang tujuan Malaysia.
Dengan rentetan kasus korupsi yang menjerat pejabatnya, ujian terbesar Ditjen Bea Cukai bukan hanya menjaga perbatasan dari barang haram, tetapi juga membersihkan rumah sendiri. Sebab, tanpa integritas, prestasi penindakan apa pun berisiko kehilangan kepercayaan publik.
