Satgas PKH Ambil Alih Pabrik Kelapa Sawit dan Lahan 42 Hektare Milik PT GSL di Kuansing Riau, Diduga Olah Buah dari Hutan Ilegal
Inforiau – 20 November 2026 | PEKANBARU — Langkah Satgas PKH Ambil Alih Pabrik Kelapa Sawit dan Lahan 42 Hektare Milik PT GSL di Kuansing Riau menandai babak baru penertiban kawasan hutan di Provinsi Riau. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH mengambil alih pabrik kelapa sawit beserta lahan kebun seluas 42 hektare milik PT Gemilang Sawit Lestari di Kabupaten Kuantan Singingi. Penindakan itu dilakukan tim lintas kementerian dan lembaga setelah muncul temuan dugaan aktivitas pengolahan hasil perkebunan dari dalam kawasan hutan tanpa izin.
Riau selama ini dikenal sebagai salah satu pusat industri perkebunan kelapa sawit nasional. Karena itu, penertiban di wilayah tersebut dinilai strategis untuk menekan laju perambahan hutan sekaligus mengembalikan fungsi kawasan lindung. PT GSL diduga mengoperasikan pabrik pengolahan sawit tanpa kebun sendiri. Perusahaan itu disebut membeli dan mengolah tandan buah segar dari areal hutan ilegal.
Praktik penerimaan hasil panen dari kawasan hutan tersebut dinilai memicu maraknya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit secara tidak sah di wilayah sekitarnya. Satgas PKH menilai pola itu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperluas tekanan terhadap ekosistem hutan yang seharusnya dilindungi. Atas pelanggaran itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus menolak seluruh pengajuan perusahaan.
Selain menolak permohonan pelepasan kawasan, tim gabungan langsung menguasai kembali areal bangunan pabrik beserta kebun kelapa sawit yang dikelola perusahaan tersebut. Penindakan ini diarahkan untuk menghentikan kerusakan kawasan lindung dan menjaga kelestarian ekosistem penyangga Taman Nasional Tesso Nilo maupun habitat gajah Sumatera. Kawasan penyangga memiliki peran penting karena menjadi ruang hidup satwa dan penopang keseimbangan lingkungan di sekitar taman nasional.
Pelaksanaan penertiban kawasan hutan di Bumi Lancang Kuning tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi pusat dan daerah. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa penanganan dugaan perambahan kawasan hutan dilakukan secara lintas sektor, bukan hanya oleh satu instansi. Pejabat yang hadir meliputi:
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP;
- Wakil Menteri Pertahanan;
- Wakil Menteri Kehutanan;
- Wakil Menteri Investasi;
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus;
- pejabat Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri.
Hadir pula jajaran pimpinan daerah di Provinsi Riau, yakni Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Riau, Panglima Komando Daerah Militer XIX/Tuanku Tambusai, serta Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Riau. Keterlibatan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa penguasaan kawasan hutan secara ilegal akan ditindak secara berlapis.
Satgas PKH menegaskan bahwa penertiban terhadap penguasaan kawasan hutan secara ilegal terus dijalankan secara terukur dan berkelanjutan demi menjaga aset negara. Penertiban tidak hanya berhenti pada pengambilalihan fisik pabrik dan lahan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan yang diajukan perusahaan. Dengan begitu, setiap proses administrasi diharapkan tidak menjadi celah bagi perluasan kebun sawit di dalam kawasan hutan.
Bagi masyarakat sekitar, penertiban ini diharapkan memberi kepastian bahwa kawasan lindung tetap terjaga. Fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem, sumber air, dan habitat satwa dilindungi tidak boleh dikorbankan demi aktivitas ekonomi jangka pendek. Pengelolaan kelapa sawit tetap dapat berjalan, tetapi harus berada dalam koridor hukum, memiliki izin yang sah, dan tidak berasal dari hasil pembukaan hutan ilegal.
Dengan pengambilalihan pabrik dan lahan 42 hektare tersebut, Satgas PKH memperlihatkan bahwa penegakan hukum di sektor perkebunan menyentuh pula aktor pengolahan, bukan hanya pembukaan lahan. Langkah ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar tidak menerima tandan buah segar dari areal hutan ilegal. Keberlanjutan industri sawit nasional, terutama di Riau, bergantung pada kepatuhan terhadap aturan dan kemampuan menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, serta lingkungan.
Editor: Sukri Mustakim
