Kasus Hamenang Wajar Ismoyo: KPK Periksa 18 Camat soal Rp50 Juta per Kecamatan
Inforiau – 20 November 2026 | KLATEN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 18 camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, untuk mendalami dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo. Pemeriksaan berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, di Surakarta, dan menyorot salah satu mata anggaran paling sensitif dalam perkara ini: dugaan pengutipan dana kecamatan sekitar Rp50 juta per camat untuk membiayai perayaan Hari Ulang Tahun ke-222 Kabupaten Klaten.
Ke-18 camat itu hadir memenuhi panggilan penyidik. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, materi pemeriksaan menyangkut pengadaan barang dan jasa, termasuk jasa penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan tersangka dari pihak swasta, Muhammad Amin Wahyu Utomo, dari PT Madani Winasis Creative.
Dana Kecamatan Dipakai Membiayai Perayaan
Budi menjelaskan, penyidik mendalami dugaan bahwa sebagian anggaran kegiatan HUT ke-222 Kabupaten Klaten berasal dari plotting anggaran di tingkat kecamatan. Nilainya bervariasi, namun ia menyebut salah satu kisaran yang ditemukan mencapai puluhan juta rupiah per kecamatan.
“Masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka 50 juta,” kata Budi kepada wartawan pada Kamis, 19 November 2026.
Penyidik belum memastikan bagaimana aliran dana itu berjalan. Budi menyatakan masih akan mendalami apakah uang mengalir langsung dari bupati ke setiap camat atau melalui pihak lain yang bertindak sebagai perantara.
“Untuk teknisnya, tentu nanti akan diperdalam lagi apakah langsung dari Bupati kepada setiap camat atau kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara,” ujarnya.
Rekor MURI 9.222 Porsi Sop Ayam
Perayaan HUT ke-222 Kabupaten Klaten digelar pada 1 Agustus 2026 dan menjadi sorotan karena menyajikan 9.222 porsi sop ayam yang memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Penyidik memastikan pengadaan untuk acara tersebut termasuk dalam rangkaian materi yang sedang diperiksa.
“Benar, di antaranya untuk pengadaan itu,” ujar Budi ketika dikonfirmasi soal kaitan acara pemecahan rekor tersebut dengan perkara korupsi yang menjerat Hamenang.
KPK menilai ironis perayaan yang dipromosikan sebagai ajang menarik kunjungan wisatawan ke Klaten itu justru menyimpan dugaan penyimpangan. Lembaga antirasuah menyatakan keprihatinannya karena acara yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dibiayai dengan cara yang diduga melanggar hukum.
“Tentu kami menyayangkan, ya, event untuk hari ulang tahun pemerintah kabupaten yang di sana mengajak seluruh lapisan masyarakat, bahkan melakukan banyak promosi untuk peningkatan apa namanya, daya tarik begitu ya, daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Klaten, tapi kemudian di belakangnya ada dugaan praktik-praktik korupsi yang terjadi,” kata Budi.
Penunjukan Langsung Tanpa Mekanisme Pengadaan
Selain soal sumber anggaran, penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam proses penunjukan penyelenggara kegiatan. Pihak swasta disebut ditunjuk secara langsung tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang semestinya.
“Dalam perayaan tersebut, diduga proses pengadaan event organizer-nya atau penyelenggara kegiatan ini juga diduga ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan,” terang Budi.
Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya aliran balik atau feedback dari pihak swasta kepada Hamenang. Pendalaman mencakup teknis dan prosedural pengadaan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar struktur kecamatan.
Lima Klaster Korupsi dan Tiga Tersangka
Perkara ini terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK. Setelah OTT, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Hamenang Wajar Ismoyo selaku Bupati Klaten nonaktif, Ahmad Luthfi H Rahmatullah yang tercatat sebagai pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Penyidikan mencakup lima klaster dugaan korupsi, antara lain pengadaan barang dan jasa, tambang galian C, badan layanan umum daerah (BLUD), badan usaha milik daerah (BUMD), organisasi perangkat daerah (OPD), hingga proses pemeriksaan di BPK.
18 Camat yang Diperiksa
Pemeriksaan menyasar camat dari wilayah yang tersebar di Klaten. Mereka adalah:
- Anna Fajria Hidayati (Camat Klaten Selatan)
- Supardiyono (Camat Klaten Utara)
- Sutopo (Plt. Camat Wedi)
- I Nyoman Gunadika (Camat Kebonarum)
- Tri Suryantoro (Camat Jogonalan)
- Sulistya Setiawan (Camat Kalikotes)
- Heru Wijoyo (Camat Gantiwarno)
- Amalia Rahmawati (Camat Prambanan)
- Poniran (Camat Ngawen)
- Rasidi (Camat Manisrenggo)
- Sumarsih Kuncoro (Camat Kemalang)
- Erni Kusumawati (Camat Karangnongko)
- Agus Sunyata (Camat Jatinom)
- Hendri Pamukas (Camat Tulung)
- Joko Handoyo HS (Camat Karanganom)
- Yoenanto Sinung Noegroho (Camat Delanggu)
- Sri Wahyuningsih (Camat Wonosari)
- Aris Munandar (Camat Ceper)
Menelusuri Jejak Korupsi ke Era Sebelumnya
Perkara ini tidak berhenti pada perayaan HUT. KPK sebelumnya memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi, pada Jumat, 6 November 2026, untuk mendalami dugaan penerimaan yang dilakukan bupati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” ungkap Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Penyidik juga membuka kemungkinan praktik serupa terjadi pada periode kepemimpinan sebelumnya. Penelusuran itu, kata Budi, masih berjalan dan perkembangannya akan disampaikan kemudian.
“Termasuk penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini juga diduga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa, semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik sehingga kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini,” imbuh dia.
Bagi warga Klaten, kasus ini menjadi ujian atas tata kelola keuangan daerah, terutama karena dana yang seharusnya menopang layanan di tingkat kecamatan diduga dialihkan untuk kepentingan seremonial. KPK memastikan pemeriksaan pekan itu menjadi bagian dari rangkaian yang lebih luas, dengan fokus pada aktor, aliran dana, dan proses pengadaan yang menyimpang.
