Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun, Transaksi PMSE Jadi Penyumbang Terbesar
Inforiau – 21 November 2026 | Jakarta — Penerimaan negara dari aktivitas ekonomi digital terus menggeliat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat laporan bertajuk Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60 1 Triliun Transaksi PMSE Jadi Penyumbang Terbesar, yang merinci realisasi setoran dari empat sektor digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Keempat sektor itu adalah perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menuturkan, perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola kegiatan ekonomi dan transaksi masyarakat secara mendasar. Perubahan itu, katanya, menuntut otoritas pajak bergerak cepat menyesuaikan strategi.
“Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital,” ujar Bimo melalui keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Dari total penerimaan tersebut, sektor PMSE menempati posisi teratas sebagai penyumbang terbesar. Berikut rinciannya:
| Sektor Ekonomi Digital | Realisasi Penerimaan (per 31 Oktober 2026) |
|---|---|
| Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) | Rp46,36 triliun |
| Pajak SIPP | Rp6,02 triliun |
| Fintech | Rp5,5 triliun |
| Aset kripto | Rp2,23 triliun |
Kontribusi PMSE tidak lepas dari peran pelaku usaha digital yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menetapkan 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Sepanjang Oktober 2026, tidak ada penambahan pelaku usaha yang ditunjuk maupun perubahan data pemungut. Dari jumlah itu, 249 pelaku usaha di antaranya telah menjalankan kewajiban pemungutan dan penyetoran dengan akumulasi penerimaan Rp46,36 triliun.
Penerimaan PPN PMSE sendiri terkumpul secara bertahap sejak 2020. Pada tahun pertama, setoran tercatat Rp731,4 miliar. Angka itu melesat menjadi Rp3,9 triliun pada 2021, lantas Rp5,51 triliun pada 2022. Tren kenaikan berlanjut ke Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, dan Rp10,32 triliun sepanjang 2025. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, penerimaan PPN PMSE tercatat Rp10,69 triliun.
| Tahun | PPN PMSE | Pajak Aset Kripto | Pajak Fintech | Pajak SIPP |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Rp731,4 miliar | — | — | — |
| 2021 | Rp3,9 triliun | — | — | — |
| 2022 | Rp5,51 triliun | Rp246,54 miliar | Rp446,39 miliar | Rp402,38 miliar |
| 2023 | Rp6,76 triliun | Rp220,89 miliar | Rp1,11 triliun | Rp1,12 triliun |
| 2024 | Rp8,44 triliun | Rp620,38 miliar | Rp1,48 triliun | Rp1,33 triliun |
| 2025 | Rp10,32 triliun | Rp796,74 miliar | Rp1,37 triliun | Rp1,23 triliun |
| Januari–Oktober 2026 | Rp10,69 triliun | Rp341,61 miliar | Rp1,09 triliun | Rp1,95 triliun |
Sementara itu, dari transaksi aset kripto, DJP membukukan penerimaan pajak Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Rinciannya terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri senilai Rp881,82 miliar. Bila ditelaah per tahun, penerimaan pajak kripto mulai terkumpul Rp246,54 miliar pada 2022, lalu turun menjadi Rp220,89 miliar pada 2023. Capaian itu kembali menanjak ke Rp620,38 miliar pada 2024 dan Rp796,74 miliar pada 2025.
Adapun dari sektor fintech, penerimaan pajak mencapai Rp5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026. Setoran itu berasal dari tiga komponen, yaitu PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri senilai Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri Rp3,24 triliun. Secara historis, setoran pajak fintech tercatat Rp446,39 miliar pada 2022, naik menjadi Rp1,11 triliun pada 2023, dan Rp1,48 triliun pada 2024.
Dari sisi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pajak SIPP menghasilkan penerimaan Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Nilai tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar serta PPN senilai Rp5,57 triliun. Realisasi Pajak SIPP pada Januari–Oktober 2026 yang mencapai Rp1,95 triliun bahkan telah melampaui capaian sepanjang 2025 yang sebesar Rp1,23 triliun.
Sejumlah pengamat menilai pertumbuhan aktivitas ekonomi digital perlu diimbangi pengembangan ekosistem perpajakan yang adaptif. Sebab, model bisnis digital bergerak jauh lebih cepat ketimbang siklus penyusunan regulasi. Tanpa pembenahan administrasi, potensi kebocoran penerimaan dari transaksi lintas batas berisiko membesar seiring makin bervariasinya kanal pembayaran dan bentuk layanan digital yang ditawarkan pelaku usaha.
DJP pun terus membenahi sistem administrasi serta mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengakomodasi perkembangan model bisnis dan variasi transaksi digital. Langkah itu diarahkan untuk mengoptimalkan kontribusi sektor digital terhadap penerimaan negara tanpa menghambat iklim usaha.
“Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha,” pungkas Bimo.
Dengan demikian, capaian Rp60,1 triliun menjadi penanda bahwa ekonomi digital bukan lagi sekadar potensi, melainkan sumber penerimaan yang nyata. Dominasi PMSE sebesar Rp46,36 triliun menunjukkan bahwa belanja daring masyarakat telah menjadi tulang punggung setoran pajak digital. Ke depan, tantangannya bukan hanya mengejar nominal, tetapi juga memastikan setiap pelaku usaha—baik yang sudah ditunjuk sebagai pemungut maupun yang baru tumbuh—mendapat perlakuan setara dalam kerangka perpajakan yang transparan dan berkeadilan.
Editor: Sukri Mustakim
