162 Negara Dukung Kemerdekaan Palestina, Delapan Menolak di Komite PBB
Inforiau – 21 November 2026 | Dukungan internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina kembali menguat di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pemungutan suara Komite Ketiga Majelis Umum PBB, 162 Negara Anggota PBB Dukung Kemerdekaan Palestina Hanya Delapan Negara Menolak, sedangkan delapan negara lain memilih abstain. Hasil ini menegaskan bahwa mayoritas anggota PBB tetap mendorong hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan hidup berdaulat di tanah air mereka.
Pemungutan suara berlangsung pada Kamis setelah komite yang menangani isu hak asasi manusia dan urusan kemanusiaan itu mengadopsi rancangan resolusi tahunan tentang hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Resolusi tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menegaskan kembali posisi hukum dan politik bahwa Kemerdekaan Palestina merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat. Dokumen itu juga menekankan bahwa hak tersebut berlaku tanpa syarat serta tidak dapat dilepaskan, dinegosiasikan, maupun dikompromikan.
Barisan pendukung mencakup seluruh negara anggota Uni Eropa, Kanada, Australia, serta mayoritas negara di kawasan Amerika Selatan, Asia, dan Afrika. Komposisi ini menunjukkan bahwa posisi mendukung hak Palestina tidak lagi terbatas pada satu blok geopolitik tertentu, melainkan tersebar di berbagai kawasan. Dukungan yang lebar tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan Palestina tetap menjadi agenda penting dalam diplomasi multilateral.
Peta Suara di Komite PBB
Berdasarkan hasil pemungutan suara, posisi negara-negara anggota terbagi dalam tiga kelompok utama. Berikut ringkasannya:
| Posisi | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Dukung | 162 | Termasuk seluruh Uni Eropa, Kanada, Australia, serta mayoritas Amerika Selatan, Asia, dan Afrika |
| Menolak | 8 | Amerika Serikat, Israel, Argentina, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Palau |
| Abstain | 8 | Tidak dirinci secara lengkap dalam laporan |
Delapan negara yang menolak rancangan resolusi tersebut adalah Amerika Serikat, Israel, Argentina, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Palau. Sementara itu, delapan negara lainnya memilih abstain. Dalam laporan yang beredar, nama-nama negara yang abstain tidak dirinci secara lengkap. Meski demikian, jumlah penolakan yang hanya delapan negara menjadi sorotan karena berbanding jauh dengan 162 negara yang menyatakan dukungan.
Rujukan Mahkamah Internasional
Rancangan resolusi ini mengacu pada pendapat Mahkamah Internasional atau ICJ yang menyatakan bahwa pendudukan berkelanjutan Israel atas wilayah Palestina merupakan tindakan melanggar hukum. ICJ menyerukan agar pendudukan tersebut segera diakhiri tanpa penundaan. Dalam pendapat yang sama, Mahkamah Internasional menyebut pendudukan Israel menjadi hambatan bagi rakyat Palestina untuk menggunakan hak mereka menentukan nasib sendiri.
PBB melalui resolusi itu menegaskan hak rakyat Palestina yang tidak dapat diganggu gugat untuk merdeka dan hidup bebas di tanah air mereka, terbebas dari pendudukan Israel. Dokumen tersebut turut menekankan bahwa hak ini berlaku tanpa syarat serta tidak dapat dilepaskan, dinegosiasikan, maupun dikompromikan. Dengan kata lain, Kemerdekaan Palestina diposisikan sebagai hak dasar yang tidak bergantung pada perundingan politik jangka pendek.
Arti Penting Dukungan 162 Negara
Angka 162 negara anggota PBB yang mendukung Kemerdekaan Palestina memberi tekanan diplomatik bagi negara-negara yang masih menolak. Dukungan itu juga memperlihatkan bahwa mayoritas komunitas internasional menginginkan penyelesaian konflik berdasarkan hukum internasional dan hak asasi manusia. Bagi Palestina, hasil pemungutan suara di Komite Ketiga Majelis Umum PBB menjadi penguatan legitimasi politik dalam perjuangan mereka di berbagai forum internasional.
Namun, keputusan komite tidak serta-merta mengubah situasi di lapangan. Rancangan resolusi masih harus melalui proses politik di Majelis Umum PBB dan menghadapi realitas hubungan internasional yang kompleks. Meski demikian, dukungan yang besar tetap menjadi catatan penting bahwa isolasi terhadap posisi penolakan semakin terlihat. Negara-negara pendukung dinilai ingin memastikan bahwa hak menentukan nasib sendiri tidak menjadi korban kepentingan geopolitik jangka pendek.
Dalam konteks hukum internasional, rujukan kepada ICJ memperkuat argumen bahwa pendudukan Israel tidak dapat dipertahankan. Resolusi menegaskan kembali bahwa rakyat Palestina berhak hidup bebas di tanah air mereka tanpa syarat. Seruan agar pendudukan segera diakhiri juga menempatkan tanggung jawab negara-negara anggota PBB untuk menghormati dan mendukung kepatuhan terhadap putusan hukum internasional.
Dengan komposisi 162 negara mendukung, delapan menolak, dan delapan abstain, pesan yang muncul dari Komite Ketiga Majelis Umum PBB cukup jelas. Kemerdekaan Palestina tetap menjadi aspirasi yang mendapat dukungan luas, sementara penolakan terhadap hak tersebut berada di posisi minoritas. Hasil ini diharapkan mendorong langkah diplomasi berikutnya, termasuk upaya agar hak rakyat Palestina terus diperjuangkan secara damai, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB.
Editor: Sukri Mustakim
