Badan Gizi Nasional Perluas MBG ke Wilayah 3T, 3.400 Lokasi Masuk Verifikasi
Inforiau – 21 November 2026 | JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema khusus untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Perluasan itu mencakup daerah terpencil, kawasan kepulauan, hingga wilayah dengan angka stunting tinggi. Hingga Jumat, 20 November 2026, sebanyak 3.400 lokasi telah masuk tahap verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan program.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan perluasan ke daerah yang sulit dijangkau tidak bisa disamakan dengan pola pelaksanaan di wilayah perkotaan. Persiapan harus lebih cermat agar program berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi,” ujar Sudaryono saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi.
Sebaran Calon Lokasi Perluasan
- Indonesia Timur: 480 lokasi
- Indonesia Tengah: 980 lokasi
- Sumatera dan Jawa: 1.900 lokasi
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa perluasan MBG mulai bergeser dari pusat-pusat penduduk di Jawa ke kawasan yang secara geografis lebih menantang. Bagi BGN, tantangan terbesarnya bukan sekadar menambah jumlah dapur, melainkan memastikan rantai pasok bahan pangan, tenaga pengolah, dan distribusi tetap berjalan di daerah yang aksesnya terbatas.
Wilayah 3T disebut membutuhkan perlakuan berbeda, misalnya dari sisi biaya logistik, ketersediaan air bersih, sampai kapasitas listrik di lokasi dapur. Karena itu, verifikasi dan validasi dilakukan lebih ketat sebelum sebuah titik dinyatakan layak beroperasi.
1.637 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG
Di sisi lain, BGN mencoret 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat MBG secara nasional. Penertiban itu dilakukan agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
Menurut Sudaryono, sebagian sekolah yang dikeluarkan merupakan sekolah dengan kemampuan ekonomi memadai, termasuk lembaga pendidikan yang mematok biaya tinggi.
“Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu,” katanya di Jambi, Jumat, 20 November 2026.
Evaluasi juga menyasar sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program, tetapi sebelumnya tetap menerima bantuan karena berkaitan dengan kebutuhan operasional dapur. Pada tahap awal pelaksanaan, dapur diwajibkan memiliki penerima manfaat sebagai salah satu syarat agar bisa segera beroperasi. Kondisi itu membuat sejumlah pengelola dapur berupaya menjangkau sekolah yang tidak termasuk kelompok prioritas.
Penataan daftar penerima manfaat dinilai penting agar anggaran negara digunakan sesuai tujuan program. Sekolah dengan kemampuan ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas selama masih ada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
Mitra SPPG Terbebani Cicilan Dapur
Persoalan lain muncul dari kalangan mitra SPPG yang membangun dapur MBG menggunakan modal pribadi dan pinjaman bank. Mereka masih harus membayar cicilan utang meski dapur yang dibangun belum beroperasi dan belum menghasilkan pemasukan.
Koordinator aksi berkemah di depan Gedung BGN, Jakarta Pusat, Iman Rohiman, mengungkapkan beban keuangan mitra terus berjalan tanpa pemasukan dari dapur yang telah dibangun.
“Kekurangan uang kami pinjam bank, kami pinjam teman, pinjam saudara, demi terlaksananya program ini,” kata Iman kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026.
Biaya pembangunan dapur bervariasi tergantung lokasi dan akses wilayah. Untuk daerah di Jawa Barat, kebutuhan dana berkisar Rp1,3 miliar hingga Rp1,5 miliar. Sementara di wilayah pegunungan atau daerah yang harus dilintasi lewat laut, biayanya bisa mencapai Rp2 miliar sampai Rp3 miliar. Tagihan operasional tetap berjalan, dan salah satu dapur di Kuningan sempat mengalami pemutusan listrik setelah menunggak tiga bulan.
Urusan Kerawanan Gizi Beralih ke BGN
Beban kerja BGN juga bertambah dari sisi kelembagaan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang selama ini dijalankan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.
Pasal 55 beleid tersebut mengatur pula peralihan pegawai aparatur sipil negara, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen di bidang kerawanan gizi. Pasal 56 ayat 3 menyebutkan peralihan itu dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak peraturan presiden berlaku, dengan koordinasi bersama kementerian yang menangani aparatur negara dan keuangan.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Hadi menyatakan institusinya mendukung pembentukan Badan Gizi Nasional. “Badan Pangan Nasional intinya sangat mendukung dalam membidani Pembentukan Badan Gizi Nasional. Untuk NKRI ke depan. Bismillah, semoga cita cita bersama kita dapat terwujud dengan baik,” ujarnya.
Pembenahan dan Pengakuan atas Persoalan
Di tengah berbagai persoalan itu, BGN menegaskan komitmennya menyempurnakan pelaksanaan MBG. Saat mengunjungi SDN 07 Jambi, Sudaryono mengakui masih ada kekurangan yang harus diselesaikan, namun menekankan kebutuhan nyata di lapangan.
“Betul, ada persoalan, kita tidak tutup mata terhadap itu. Kita sedang mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan itu dan kita menghadapi kenyataan bahwa memang MBG sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa banyak peserta didik di berbagai daerah berangkat ke sekolah tanpa sempat mendapatkan asupan makanan. “Kita harus mengakui bahwa banyak sekolah di belahan Indonesia di daerah-daerah memang MBG ini sangat berarti. Banyak anak-anak siswa didik kita yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar,” tuturnya.
Dengan perpaduan perluasan ke wilayah 3T, penertiban daftar penerima, dan penataan kelembagaan, arah kebijakan BGN terlihat jelas: memperluas jangkauan program sekaligus merapikan sasaran agar anggaran negara tidak salah alamat. Pemerintah mengajak seluruh pihak ikut mengawal program ini demi peningkatan kualitas gizi dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
