Kuansing Tetap Anggarkan Belanja Instansi Vertikal Meski Dilarang KPK
Inforiau – 21 November 2026 | TELUKKUANTAN — Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, tetap menganggarkan belanja untuk instansi vertikal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2027. Langkah itu menjadi sorotan karena bertentangan dengan larangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga publik menilai bahwa meski sudah dilarang KPK, Kuansing tetap anggarkan belanja untuk instansi vertikal. Kebijakan ini muncul di tengah pembahasan R-APBD senilai Rp1,2 triliun lebih yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasi, bukan belanja modal.
Kebijakan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Kuansing, Muradi, saat ditemui di Gedung DPRD Kuansing, Jumat (20/11/2026). Menurut Muradi, belanja untuk instansi vertikal masuk prioritas R-APBD 2027, terutama untuk operasional Komandan Distrik Militer (Dandim) yang telah diresmikan. Ia beralasan pemerintah daerah ingin memastikan dukungan anggaran bagi TNI agar operasional berjalan setelah struktur Dandim dilantik.
“Kita memang lebih fokus ke operasional Dandim. Dandim sudah diresmikan, secara struktur juga sudah dilantik. Operasional Dandim ini menjadi prioritas kita,” kata Muradi kepada GoRiau.com di Gedung DPRD Kuansing.
Muradi mengaku tidak mengingat angka pasti besaran belanja modal untuk instansi vertikal. Ia menegaskan bahwa Pemda Kuansing ingin mempercepat operasional Dandim sehingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi lengkap. “Kita takut, nanti sudah operasi, tapi anggaran TNI tak ada, makanya Pemda yang memberikan dukungan,” ujarnya.
Namun, kebijakan itu bersinggungan dengan larangan KPK. KPK menilai instansi vertikal sudah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemberian anggaran oleh pemerintah daerah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Arahan Menteri Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 juga menjadi rujukan dalam penataan belanja daerah.
Muradi menegaskan bahwa penganggaran belanja instansi vertikal telah berpedoman pada regulasi yang ada. “Tentunya, kita menganggarkan sesuai regulasi yang ada,” katanya. Pernyataan itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik mengenai rincian penerima, besaran, dan dasar hukum setiap alokasi bagi instansi vertikal.
Saat ini DPRD Kuansing masih membahas R-APBD Kuansing 2027 senilai Rp1,2 triliun. Dari dana tersebut, belanja operasi mencapai Rp958,3 miliar, belanja modal Rp104 miliar, belanja tidak terduga Rp7,1 miliar, dan belanja transfer Rp162,2 miliar. Struktur itu menunjukkan porsi belanja modal yang relatif kecil dibandingkan total anggaran.
| Pos Belanja | Nominal |
|---|---|
| Belanja operasi | Rp958,3 miliar |
| Belanja modal | Rp104 miliar |
| Belanja tidak terduga | Rp7,1 miliar |
| Belanja transfer | Rp162,2 miliar |
Dengan komposisi tersebut, alokasi untuk instansi vertikal menjadi salah satu titik kritis dalam pembahasan anggaran. Di satu sisi, pemerintah daerah ingin memastikan operasional Dandim berjalan dan Forkopimda lengkap. Di sisi lain, larangan KPK dan arahan Mendagri menuntut kehati-hatian agar belanja daerah tidak tumpang tindih dengan pembiayaan APBN.
Secara substantif, persoalan ini bukan sekadar perdebatan teknis anggaran. Kepatuhan terhadap larangan KPK menyangkut integritas pengelolaan keuangan daerah. Jika belanja untuk instansi vertikal tetap dianggarkan, pemerintah daerah perlu membuka rincian secara transparan, termasuk dasar hukum, tujuan, dan mekanisme pertanggungjawabannya.
DPRD Kuansing memiliki peran penting untuk menelisik setiap pos belanja sebelum R-APBD 2027 disahkan. Pembahasan tidak cukup berhenti pada besaran total Rp1,2 triliun, tetapi harus masuk ke rincian program, penerima manfaat, dan risiko fiskal. Dengan begitu, publik dapat menilai apakah kebijakan itu benar-benar untuk kepentingan daerah atau justru berpotensi menyimpang dari arahan pemberantasan korupsi.
Polemik ini juga menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam menyeimbangkan kebutuhan operasional, kepatuhan regulasi, dan transparansi anggaran. Dukungan bagi TNI di daerah dapat dijalankan melalui skema yang sesuai dengan ketentuan, tanpa menabrak larangan KPK. Karena itu, klarifikasi resmi dan rincian belanja menjadi langkah yang ditunggu publik.
Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa persoalan anggaran bukan hanya soal angka, melainkan juga soal kepatuhan dan akuntabilitas. Meski sudah dilarang KPK, Kuansing tetap anggarkan belanja untuk instansi vertikal; sikap itu kini menuntut penjelasan yang transparan, dasar hukum yang kuat, dan pengawasan DPRD agar kebijakan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Editor: Sukri Mustakim
