TNI Ganti Sebutan OPM Jadi Kelompok Ekstremis Bersenjata, Ini Alasannya
Inforiau – 21 November 2026 | JAKARTA – Markas Besar TNI resmi mengubah sebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB). Perubahan sebutan OPM itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Panglima TNI Nomor STR/107/2026 yang diterbitkan pada 18 November 2026, kemudian disosialisasikan ke jajaran prajurit dan disampaikan ke publik pada Jumat, 20 November 2026.
Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, menjelaskan kebijakan tersebut diambil agar penyebutan terkait Papua tidak digeneralisasi. Menurut dia, tidak semua warga Papua merupakan bagian dari kelompok bersenjata yang selama ini dilabeli OPM.
“Perubahan tersebut dengan alasan agar jangan menggeneralisasi penyebutan Papua,” kata Riyanto kepada wartawan pada Jumat (20/11/2026). Ia menambahkan, “Karena banyak masyarakat Papua yang baik, dan tidak semuanya bagian kelompok ekstrem.”
Dengan istilah baru itu, TNI ingin memisahkan secara tegas antara pelaku kekerasan bersenjata dan masyarakat Papua secara umum. Kebijakan ini disebut telah disosialisasikan ke seluruh jajaran prajurit agar dipakai dalam komunikasi resmi maupun di lapangan.
Berawal dari Rapat Satgas Habema
Riyanto memaparkan, perubahan nomenklatur merupakan tindak lanjut rapat koordinasi dan brainstorming Satgas Swasembada Koops TNI Habema pada 10 November 2026. “Perubahan ini juga berdasarkan hasil rapat koordinasi dan brainstorming Satgas Swasembada Koops TNI Habema tanggal 10 November 2026 tentang perubahan penyebutan OPM menjadi KEB,” jelasnya.
Dengan demikian, keputusan itu bukan muncul tiba-tiba, melainkan melalui pembahasan internal di lingkungan komando operasi yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
Sejarah Panjang Pergantian Istilah
Penyebutan OPM sendiri bukan hal baru. Istilah itu digunakan sekitar tahun 1963 dan dipakai baik oleh TNI maupun Polri dalam berbagai dokumen serta pernyataan resmi.
Namun, label yang dipakai aparat sempat beberapa kali berubah. TNI pernah menyebut kelompok bersenjata di Papua sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB), lalu sempat memakai istilah Kelompok Separatis Teroris (KST). Pada April 2024, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengeluarkan Surat Nomor STR/41/2024 yang mengembalikan penggunaan istilah OPM.
Saat itu Agus menjelaskan, penyebutan OPM dipakai karena kelompok tersebut menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). “Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara,” kata Agus kala itu.
Hingga kini, Kepolisian Negara Republik Indonesia masih menggunakan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk menyebut kelompok bersenjata yang melakukan aksi kekerasan di Papua. Artinya, di tingkat institusi negara pun belum ada satu label tunggal yang seragam.
Siapa yang Disebut OPM
OPM merupakan gerakan organisasi prokemerdekaan yang berkembang di Papua. Di tingkat internasional, gerakan ini dikenal dengan nama resmi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Organisasi tersebut memiliki sayap milisi bernama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau West Papua National Liberation Army (WPNLA).
Perubahan istilah di lingkungan aparat sebelumnya juga terkait dengan keputusan pemerintah yang menyatakan kelompok kriminal bersenjata sebagai organisasi teroris, menyusul rentetan bentrokan dengan aparat. Salah satu peristiwa yang menjadi pemicu adalah tewasnya Kepala Badan Intelijen Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.
Amnesty: Label Tak Selesaikan Akar Masalah
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai perubahan terminologi apa pun terhadap kelompok bersenjata di Papua tidak otomatis menurunkan angka kekerasan. Menurutnya, yang lebih penting adalah pendekatan yang berbasis hukum dan hak asasi manusia.
“Lebih baik tidak terjebak ke dalam labelisasi. Segala pendekatan di dalam menangani situasi Papua harus tetap menghormati kaidah hukum dan hak asasi manusia (HAM),” kata Usman melalui pesan pendek pada Jumat (20/11/2026).
Pandangan itu menjadi pengingat bahwa pergantian nama di atas kertas tidak dengan sendirinya menyentuh persoalan mendasar, seperti pembangunan, pelayanan publik, dan rasa aman warga sipil di wilayah konflik.
Kontak Senjata Masih Berlanjut
Di lapangan, rangkaian peristiwa bersenjata masih terjadi. Satuan Koops Habema tercatat tiga kali terlibat kontak tembak dengan kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua, pada 15 hingga 17 November 2026. Akibat peristiwa itu, tiga anggota kelompok bersenjata tewas pada hari yang berbeda.
Sebelumnya, pada Sabtu (26/9/2026), Riyanto menerima penyerahan senjata api dari anggota kelompok bersenjata di Puncak Jaya yang memilih meninggalkan aksi kekerasan dan kembali ke tengah masyarakat. Sementara di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, tim Satgas Yonif 9 Marinir pernah terlibat kontak tembak dengan anggota OPM Kodap IV/Sorong Raya.
Rangkaian fakta itu menunjukkan bahwa perubahan nama menjadi Kelompok Ekstremis Bersenjata belum mengubah situasi keamanan secara signifikan. Bagi publik Papua, yang paling dinanti bukanlah pergantian label, melainkan jaminan keselamatan, kepastian hukum, dan hadirnya negara yang melindungi seluruh warga tanpa membeda-bedakan.
