Prabowo Diam Soal Gibran, Jokowi Siapkan Langkah Politik? Sinyal Perpisahan Mulai Terendus Jelang 2029
Inforiau – 25 Oktober 2026 | Isu Prabowo diam soal Gibran, Jokowi siapkan langkah politik? Ini kata Amri Piliang – Hendri Satrio kembali menyeruak ke permukaan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Dalam dinamika politik nasional yang memanas belakangan ini, pertanyaan soal Prabowo diam soal Gibran, Jokowi siapkan langkah politik? Ini kata Amri Piliang – Hendri Satrio menjadi salah satu sorotan utama para pengamat, terutama ketika hubungan antara istana dan keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo mulai diuji oleh kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.
Pengamat politik Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensat, menilai putusan MK tersebut justru bukan beban bagi siapa pun. Sebaliknya, ia melihat keputusan Mahkamah sebagai jalan keluar yang elegan apabila Prabowo Subianto dan kubu Jokowi-Gibran ingin memisahkan diri secara politik pada kontestasi mendatang. “Keputusan MK bukan beban bagi Prabowo ataupun Gibran/Jokowi, keputusan MK justru dapat jadi solusi, alasan, jalan keluar bila mereka ingin berpisah jalan di 2029,” kata Hensat kepada wartawan, Sabtu (24/10).
Pernyataan tersebut seolah mempertegas diskursus Prabowo diam soal Gibran, Jokowi siapkan langkah politik? Ini kata Amri Piliang – Hendri Satrio yang tengah menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Menurut Hensat, perbedaan kepentingan politik adalah hal yang wajar dan bisa menjadi pemicu kedua kubu memilih membangun kekuatan sendiri-sendiri. Ia pun menyampaikan alasannya dengan sederhana. “Alasannya simpel saja. Anda enggak mau lindungi saya, saya juga punya jalan sendiri. Ya sudah, kita pisah saja,” ujarnya.
Putusan MK dan Bayang-Bayang Ijazah Gibran
Sebagaimana diketahui, MK telah membacakan putusan terkait gugatan syarat pendidikan Gibran pada 6 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima sehingga Gibran tidak didiskualifikasi. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA. Mahkamah juga menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) lalai dalam memeriksa persyaratan administrasi pencalonan.
Temuan dalam pertimbangan hakim konstitusi inilah yang kemudian menjadi pintu masuk bagi berbagai spekulasi politik. Sejumlah analis menilai, putusan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun narasi baru, termasuk soal arah dukungan pada Pemilu 2029. Dalam konteks inilah frasa Prabowo diam soal Gibran, Jokowi siapkan langkah politik? Ini kata Amri Piliang – Hendri Satrio relevan untuk dibaca sebagai sinyal bahwa relasi antarporos kekuatan politik sedang mengalami pergeseran.
Koalisi Gemuk dan Tantangan Konsolidasi
Dinamika ini tidak bisa dilepaskan dari karakter pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan dua tahun sejak dilantik pada Oktober 2024. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dua tahun kepemimpinan tersebut merupakan fase penting untuk merapikan barisan sekaligus menguji daya tahan koalisi. Dukungan luas partai politik serta masuknya sejumlah figur dari kubu berseberangan memang memperkuat pemerintahan, tetapi di baliknya tersimpan pekerjaan rumah besar: menyatukan beragam kepentingan tanpa membuat arah kebijakan kehilangan fokus.
“Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya. Dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memang menopang pemerintahan, tetapi tidak menghapus kebutuhan Prabowo untuk membangun kekuatan politik yang lebih solid dan mandiri,” ujar Arifki.
Ia menyoroti keberadaan empat poros kekuatan utama di balik koalisi, yakni Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara. Keempatnya memiliki jaringan pengaruh dan orientasi politik yang tidak selalu searah. Menurut Arifki, penyatuan kepentingan membutuhkan lebih dari sekadar komunikasi rutin dan pembagian kursi di pemerintahan. Pemerintah harus memastikan koalisi besar ini tidak berubah menjadi kapal besar dengan banyak nakhoda yang terkesan solid di atas kertas, tetapi hatinya sudah mengarah ke Pilpres 2029.
Politik Rangkul Semua dan Risiko Ke depan
Strategi akomodasi atau politik rangkul semua yang dijalankan pemerintahan saat ini dinilai sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas dan meredam gejolak. Namun, konsekuensinya adalah semakin banyak kepentingan yang harus dikelola. Semakin gemuk koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda-beda.
Di sisi lain, publik juga dihadapkan pada derasnya arus informasi palsu yang menyasar kedua pemimpin. Berbagai hoaks yang menerpa Prabowo-Gibran, mulai dari klaim pembagian bantuan melalui WhatsApp hingga isu gambar pada uang baru nominal Rp 1 juta, menjadi pengingat bahwa ruang digital turut memainkan peran dalam membentuk persepsi politik. Literasi digital dan sikap kritis masyarakat menjadi kunci agar diskursus politik tidak mudah dibelokkan oleh kabar bohong.
Kembali pada pertanyaan besar soal hubungan Prabowo dan kubu Jokowi-Gibran, pernyataan Hensat memberi gambaran bahwa perpisahan politik bukan hal yang mustahil. Jika kepentingan tidak lagi sejalan, maka berpisah jalan bisa menjadi pilihan rasional. Isu Prabowo diam soal Gibran, Jokowi siapkan langkah politik? Ini kata Amri Piliang – Hendri Satrio pun tampaknya akan terus bergulir seiring mendekatnya tahun politik.
Dengan peta kekuatan yang terus berubah, sikap diam Prabowo dan manuver politik yang disiapkan kubu Jokowi akan menjadi penentu arah koalisi ke depan. Publik tentu menantikan apakah kedua kubu akan tetap berlayar bersama atau memilih kapal masing-masing menuju 2029.
About the Author
