Resmi Dilantik Jadi Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja Dapat Tugas Penting dari KDM: Fokus Dokter Desa hingga Larangan Bisnis Limbah
Inforiau – 25 Oktober 2026 | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi melantik dr. Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Momen bersejarah itu berlangsung di Bale Gede Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 1, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026). Begitu resmi dilantik jadi bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja dapat tugas penting dari KDM, sapaan karib Gubernur Jawa Barat, yang langsung menitipkan sederet pekerjaan prioritas mulai dari peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan hingga percepatan pembangunan infrastruktur serta penataan wilayah Kabupaten Bekasi.
Pelantikan tersebut dilaksanakan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3282 yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Pengangkatan Asep sekaligus mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Bupati Bekasi dan Plt. Bupati Bekasi. Ia kini melanjutkan kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Bekasi sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan publik setelah adanya keputusan hukum berkekuatan hukum tetap terhadap Ade Kuswara Kunang.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki potensi ekonomi dan pendapatan daerah yang besar. Potensi tersebut, menurutnya, harus tercermin dalam kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat, terutama warga asli Bekasi yang belum merasakan manfaat optimal dari pertumbuhan ekonomi daerah.
“Untuk itu, hari ini saya minta Pak dr. Asep memfokuskan Bekasi dari sisi layanan kesehatan. Kenapa? Karena mayoritas warga yang harus mendapat perhatian Pak dr. Asep adalah warga asli Kabupaten Bekasi yang tersisih karena gagal dalam meraih pergulatan ekonomi,” ujar KDM.
Sejak resmi dilantik jadi bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja dapat tugas penting dari KDM untuk memperkuat sektor kesehatan. Gubernur meminta rumah sakit dan puskesmas meningkatkan mutu pelayanan sekaligus memperluas akses hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurut KDM, pelayanan medis tidak semestinya hanya terpusat di puskesmas dan rumah sakit.
“Sekarang menjadi bupati, rumah sakitnya harus lebih baik, layanan puskesmasnya harus lebih baik. Dokternya jangan hanya ada di puskesmas, tetapi sudah selayaknya ada dokter keluarga,” katanya.
KDM menyarankan Pemerintah Kabupaten Bekasi merekrut dokter kontrak untuk memberikan pelayanan langsung kepada warga yang sakit di rumah. Dokter tersebut ditempatkan di setiap desa dan kelurahan dengan tugas harian mendatangi warga yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan.
“Kalau warga sakit dijemput ambulans itu biasa. Warga yang sakit dirujuk itu biasa. Tapi orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti orang kaya punya dokter pribadi. Itu baru luar biasa,” tuturnya.
Dedi mengaku pernah menerapkan pendekatan serupa saat menjabat Bupati Purwakarta. Ia pun menegaskan bahwa kehadiran dokter keluarga menjadi bentuk pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat kurang mampu.
Target Jalan Mulus hingga Sekolah Layak pada 2027
Selain kesehatan, KDM menitipkan sejumlah target konkret kepada bupati baru. Ia menargetkan jalan di Kabupaten Bekasi tidak lagi berlubang dan sekolah tidak lagi dalam kondisi buruk pada 2027.
“Tidak boleh lagi tahun 2027 ada jalan bolong di Bekasi. 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemkab Bekasi membangun sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan fasilitas memadai. Selain itu, warga harus memiliki kesempatan menamatkan pendidikan hingga SMA atau SMK agar dapat bekerja di kawasan industri Kabupaten Bekasi.
Dedi turut menyoroti penataan lingkungan. Menurutnya, Kabupaten Bekasi memiliki sumber daya keuangan yang besar, tetapi kondisi wilayahnya masih menghadapi persoalan sampah, sungai kotor, serta spanduk dan baliho yang bertebaran.
“Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi. Sungainya penuh sama sampah, udah ijo-ijo, sampah tiap daerah numpuk, spanduk baliho di mana-mana bertebaran,” katanya.
Karena itu, ia meminta Asep membenahi estetika wilayah dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penataan tersebut harus tetap memperhatikan keberadaan sawah, sungai, dan rawa. Trotoar serta shelter juga perlu dibenahi, sementara sungai harus dibersihkan.
Bupati Diminta Turun ke Lapangan dan Tak Berbisnis Limbah
KDM meminta Asep memberikan target yang jelas kepada seluruh perangkat daerah. Camat, lurah, hingga kepala dinas harus bertanggung jawab terhadap kondisi wilayah dan pelayanan masyarakat. Ia bahkan mengusulkan pemotongan tunjangan bagi pejabat yang tidak mampu memenuhi target kerja.
“Kalau daerah situ tidak bersih, potong tunjangan camatnya. Kalau lurah tidak bisa mengendalikan lingkungan, potong tunjangan lurahnya. Kepala dinas enggak bisa kerja, bikin pakta integritas, potong,” ucapnya.
Menurut KDM, kepala daerah juga harus rutin turun ke lapangan untuk memeriksa kinerja aparatur, kondisi lingkungan, dan pelayanan publik, termasuk memastikan tidak ada pungutan liar.
“Saya minta jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati selokan, harus jadi trotoar, bupati sawah, bupati kebon, bupati pabrik. Muter tiap hari,” katanya.
Dalam pengelolaan pemerintahan, KDM mengingatkan Asep agar memastikan seluruh proses lelang pekerjaan berlangsung terbuka dan profesional. Ia menegaskan kepala daerah tidak boleh mengintervensi penentuan pemenang lelang.
“Lakukan seluruh pekerjaan lelang terbuka, yang memang profesional. Bupati enggak boleh nitip-nitip siapa yang akan menang,” tegasnya.
KDM juga meminta Asep tidak mencampuradukkan jabatan dengan kepentingan bisnis pribadi, termasuk usaha pengelolaan limbah. Menurutnya, bupati harus fokus menjalankan tugas pemerintahan dan melayani masyarakat.
“Bupati enggak usah ikut bisnis-bisnisan. Bisnis limbah, enggak boleh. Bupati fokus pada pekerjaan,” katanya.
Ia menambahkan, pemimpin Kabupaten Bekasi harus memiliki keberanian, ketegasan, dan integritas dalam menjalankan tugas. Sikap tersebut diperlukan untuk memimpin masyarakat yang berasal dari beragam latar belakang.
“Pemimpinnya harus punya integritas, maju terus. Kalau sudah maju enggak boleh mundur. Kalau sudah digas tidak boleh ngerem,” tandasnya.
Dengan resmi dilantik jadi bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja dapat tugas penting dari KDM yang menuntut kerja cepat dan terukur. Kombinasi latar belakangnya sebagai dokter dengan tekanan Gubernur untuk menghadirkan pelayanan kesehatan hingga ke desa menjadi ujian pertama kepemimpinannya. Publik Kabupaten Bekasi kini menanti apakah janji jalan mulus, sekolah layak, lingkungan bersih, dan pemerintahan yang bebas kepentingan bisnis dapat diwujudkan sebelum 2027.
About the Author
