Antrean BBM Mengular hingga Listrik Byarpet, Gubernur Rudy Mas'ud Bongkar Akar Masalah Kaltim
Inforiau – 25 Oktober 2026 | Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kembali menjadi sorotan publik setelah secara terbuka menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih membelit provinsi kaya sumber daya energi itu, mulai dari antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di SPBU, persoalan pasokan listrik yang masih byarpet, hingga harapan agar investasi migas raksasa berdampak langsung bagi tenaga kerja lokal. Dalam berbagai kesempatan selama sepekan terakhir, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kekayaan energi Kaltim seharusnya berbanding lurus dengan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Persoalan BBM menjadi perhatian utama. Saat meninjau proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kamis (22/10/2026), Rudy Mas’ud menyampaikan keluhan masyarakat kepada Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, klaim bahwa stok BBM aman belum sepenuhnya menjawab persoalan riil yang dihadapi warga.
“Alhamdulillah kalau stok kita cukup Pak Menko. Tapi kasihan masyarakat kita masih antri panjang di SPBU-SPBU Pak Menteri,” kata Rudy, yang akrab disapa Harum itu.
Ia menjelaskan, masyarakat tidak selalu memahami hitungan teknis soal ketersediaan stok. Yang mereka rasakan adalah sulitnya memperoleh bahan bakar, terutama Pertalite dan Solar, yang harganya jauh lebih murah dibanding BBM nonsubsidi. Pada jam-jam tertentu, kata dia, sejumlah SPBU bahkan mengalami kekosongan.
“Terpenting Pak Menteri, itu barang ada dan distribusi Pertamina maksimal, tentu masyarakat kita tenang dan nyaman membeli tanpa harus lama mengantri,” harap Rudy Mas’ud.
Menanggapi hal itu, Bahlil Lahadalia memastikan stok Pertalite nasional berada pada level aman untuk kebutuhan 16–18 hari. Stok Solar dinyatakan aman karena produksi dalam negeri mencukupi, sementara stok Pertamax RON 92, 95, dan 98 berada di atas 20 hari atau melampaui standar minimum nasional.
Di sisi lain, Gubernur menyoroti persoalan kelistrikan. Saat menerima massa aksi di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (21/10/2026), Rudy Mas’ud membongkar penyebab pemadaman listrik bergilir yang belum tuntas. Ia menegaskan masalahnya bukan kekurangan batu bara, melainkan gangguan pasokan gas dan pemeliharaan sejumlah pembangkit.
“Pertama, PLTGU yang ada di Senipah sekarang mengalami gangguan berkaitan dengan suplai gasnya. Yang kedua di Teluk Balikpapan, beliau janji hari ini akan dipercepat untuk bisa selesai agar bisa mendistribusikan,” ujarnya.
Ia juga menyebut sejumlah pembangkit tengah menjalani overhaul, termasuk PLTU Cahaya Fajar Kaltim (CFK) di Embalut, Kutai Kartanegara. Rudy berencana bertemu Direktur Utama PLN untuk membahas keandalan pasokan dan rasio elektrifikasi yang diklaim 98 persen.
“Kenyataannya kita bergiliran hidup, bukan bergiliran mati. Ini yang perlu kita suarakan bersama-sama,” katanya.
Gubernur turut menyoroti kepemilikan saham PT CFK yang sebelumnya 79 persen kini tinggal 17,6 persen. Ia mendorong perusahaan itu diambil alih dan dikelola sebagai perusahaan daerah agar menjadi milik Kalimantan Timur.
Pada sektor migas, Rudy Mas’ud berharap investasi senilai USD 841 juta atau sekitar Rp15,17 triliun pada proyek Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha–South Hub di FPU Jangkrik, Muara Bakau, Samboja, mampu memperkuat ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja lokal. Investasi itu diperkirakan menyerap hingga 700 tenaga kerja.
“Seperti harapan kita semua bahwa Kaltim benar-benar bisa menjadi sumber energi nasional,” ungkapnya.
Bahlil menambahkan, pemerintah juga berencana mengembangkan industri petrokimia di Kaltim, seperti amoniak, amoniak biru, dan metanol, dengan memanfaatkan gas dari FPU Jangkrik. Survei seismik 3D/4D Deepwater Kutai Basin seluas 12.000 kilometer persegi pun tengah dilakukan untuk mencari cadangan baru, mendukung target produksi nasional 900.000 hingga 1 juta barel.
Di tengah rentetan persoalan itu, insiden yang melibatkan ajudan Gubernur, Asky Rizal Toding, sempat mencuat. Asky menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada mahasiswa dan masyarakat setelah menyenggol demonstran di kawasan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/10/2026). Ia mengakui tindakannya sebagai sikap arogan yang tidak dapat dibenarkan dan terjadi spontan tanpa instruksi siapa pun.
Dari antrean BBM, pemadaman listrik, hingga dampak investasi migas, rangkaian persoalan itu menunjukkan bahwa bagi Rudy Mas’ud, ketersediaan energi di atas kertas tidak cukup. Yang paling penting adalah bagaimana distribusi dan layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat Kaltim secara adil dan merata.
