Gelombang Kontroversi Azerbaijan: Larangan Hijab, Penangkapan Jurnalis, dan Bayang-Bayang Represi Soviet

Inforiau – 21 Oktober 2026 | Ketegangan politik dan sosial kembali melanda Azerbaijan setelah serangkaian peristiwa kontroversial mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Mulai dari larangan penggunaan hijab di sekolah-sekolah yang memicu protes, hingga penerbitan surat perintah penangkapan terhadap tujuh warga negara Turki, termasuk sejumlah jurnalis dan aktivis, telah menempatkan Azerbaijan di pusat perhatian internasional. Situasi ini semakin rumit dengan adanya ketegangan diplomatik antara Baku dan Ankara, serta bayang-bayang represi era Soviet yang kembali menghantui kebebasan beragama di negara mayoritas Muslim tersebut.

Larangan Hijab di Sekolah Picu Gelombang Protes

Beberapa pekan terakhir, sekolah-sekolah di Azerbaijan menyaksikan adegan-adegan penuh emosi. Anak-anak menangis sambil memeluk guru-guru mereka yang menghadapi pemecatan karena mengenakan hijab. Gadis-gadis yang menolak melepas kerudung mereka dipaksa keluar dari ruang kelas. Siswa lain turut memprotes bersama teman sekelas, sementara para orang tua menuntut agar putri-putri mereka tetap mendapatkan pendidikan tanpa harus melepaskan keyakinan mereka.

Gulshan Aliyeva, seorang guru bahasa Inggris dengan pengalaman 23 tahun, ditolak masuk ke sekolahnya di Baku. Putrinya juga mengalami hal serupa. Pelanggaran mereka tidak lain adalah menutup rambut, di negara yang mayoritas penduduknya mengaku Muslim. Perselisihan ini jauh melampaui sekadar aturan seragam sekolah. Ia mengungkap sistem politik di mana negara telah lama mengklaim otoritas luas atas kehidupan warganya, mulai dari politik, penghidupan, hingga praktik ibadah dan identitas.

Dinasti Kekuasaan dan Represi Politik

Selama lebih dari tiga dekade, Azerbaijan diperintah oleh satu keluarga. Ilham Aliyev menggantikan ayahnya sebagai presiden pada 2003, setelah pemilihan yang banyak dikritik karena pelanggaran serius. Sentralisasi kekuasaan dan permusuhan terhadap organisasi politik independen terus berlanjut, seiring Azerbaijan merangkul kapitalisme, kekayaan minyak, dan investasi asing. Di bawah kepemimpinan Ilham Aliyev, partai oposisi dibatasi secara ketat, jurnalis dan aktivis dipenjara, dan ruang perbedaan pendapat terus menyempit. Koneksi politik menjadi pintu masuk menuju peluang ekonomi.

Di pusat sistem ini terdapat konsentrasi kekuasaan keluarga yang mencolok. Pada 2017, Aliyev mengangkat istrinya, Mehriban Aliyeva, sebagai wakil presiden pertama, menempatkannya di urutan pertama suksesi konstitusional. Ia berasal dari keluarga Pashayev yang berpengaruh, dengan kepentingan di bidang perbankan, asuransi, dan konstruksi. Presiden memegang jabatan tertinggi, istrinya menduduki posisi kedua, sementara kerabat mereka memiliki saham di beberapa bisnis paling menguntungkan di negara itu. Fusi antara otoritas politik dan kekayaan keluarga ini telah memicu tuduhan konflik kepentingan dan penguasaan ekonomi oleh orang-orang terdekat kekuasaan.

Surat Perintah Penangkapan terhadap Tujuh Warga Turki

Di tengah memanasnya situasi, Azerbaijan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tujuh warga negara Turki yang dituduh menyerukan penggulingan pemerintah secara kekerasan dan menghasut kebencian agama. Kasus ini muncul saat ketegangan antara Baku dan Ankara terus berlanjut akibat perselisihan publik mengenai pembatasan hijab di sekolah-sekolah Azerbaijan dan kritik beberapa politisi Turki terhadap hubungan Azerbaijan dengan Israel.

Pengumuman tersebut bertepatan dengan unggahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan di platform X, yang memperingatkan upaya memecah belah umat Islam. Erdoğan tidak secara eksplisit merujuk pada kebijakan anti-hijab Azerbaijan. Surat perintah penangkapan tidak secara spesifik menyebut penolakan terhadap pembatasan hijab, namun pernyataan itu menyebut salah satu tersangka, Rıdvan Kaya, berbicara dalam protes di depan Konsulat Jenderal Azerbaijan di Istanbul pada 3 Oktober. Kaya dan Zekeriya Ceran juga berpidato di depan Kedutaan Azerbaijan di Ankara pada 13 Oktober. Kedua aksi tersebut digelar untuk memprotes larangan hijab di sekolah Azerbaijan.

Penyidik menuduh pidato mereka mengandung seruan untuk perebutan kekuasaan secara paksa. Kasus pidana dibuka pada 16 Oktober berdasarkan beberapa pasal dalam KUHP Azerbaijan tentang seruan publik melawan negara, hasutan kebencian nasional, rasial, sosial, atau agama, serta persiapan, kepemilikan, atau distribusi materi ekstremis agama. Kejaksaan mengutip pernyataan dan materi tak terspesifikasi yang tampaknya dipublikasikan oleh warga Turki tersebut di berbagai platform media sosial dan media online antara 25 September dan 18 Oktober.

Para tersangka meliputi Rıdvan Kaya, kontributor majalah Haksöz dan situs Haksöz Haber; Zekeriya Ceran, penulis untuk Köklü Değişim dan presenter di Değişim TV, yang juga dikenal sebagai Abdullah İmamoğlu; Fatih Tezcan, pendiri situs Analiz Merkezi; pengacara Ahmet Şanlı; peneliti Fahrettin Taşkaya Saral; Abdurrahman Tumer; dan Alparslan Tanrıkulu, seorang moderator dan atlet. Di media sosial, Şanlı sebelumnya mengatakan bahwa legitimasi pemerintah Azerbaijan dapat diperdebatkan dan mengisyaratkan bahwa Aliyev pada akhirnya bisa menghadapi nasib yang sama seperti mantan presiden Suriah Bashar al-Assad, yang digulingkan pada 2024. Tezcan mengklaim ada kemungkinan pemimpin Turki Erdoğan dapat menggulingkan Aliyev.

Dampak pada Sepak Bola dan Citra Negara

Sementara itu, di dunia olahraga, Piala Azerbaijan 2026–2027 dijadwalkan bergulir mulai 27 Oktober 2026. Kompetisi ini akan menampilkan babak 1/16 dan seterusnya, dengan jadwal yang disesuaikan dengan waktu Vietnam. Meski demikian, situasi politik yang memanas dikhawatirkan dapat memengaruhi stabilitas penyelenggaraan turnamen, terutama jika ketegangan dengan Turki berlanjut. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai dampak langsung konflik terhadap ajang sepak bola tersebut, namun publik Azerbaijan tentu berharap agar gejolak politik tidak mengganggu jalannya kompetisi.

Kesimpulan

Rangkaian peristiwa di Azerbaijan menunjukkan bahwa negara tersebut masih bergulat dengan warisan represi era Soviet yang membatasi kebebasan beragama dan berekspresi. Larangan hijab di sekolah telah memicu protes dari dalam negeri dan kritik dari luar, sementara penangkapan terhadap warga Turki menambah ketegangan diplomatik dengan Ankara. Di tengah semua itu, dinamika politik dalam negeri yang didominasi satu keluarga terus menjadi sorotan. Bagaimana Azerbaijan menavigasi tekanan internal dan eksternal ini akan menentukan arah masa depannya, termasuk dalam menjaga stabilitas sosial dan hubungan internasional.