Krisis Kudeta Hakim MK Polandia Memanas: Presiden Putar Balik Pesawat, Polisi Huru-hara Dikerahkan

Inforiau – 31 Oktober 2026 | Ketegangan politik di Polandia kembali memuncak setelah penangguhan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Bogdan Swieczkowski memicu gelombang protes dan perseteruan terbuka antara pemerintah berhaluan tengah dan kubu oposisi sayap kanan. Situasi di sekitar gedung MK di Warsawa pun memanas, memaksa aparat mengerahkan polisi antihuru-hara untuk mengamankan kawasan tersebut pada Jumat (30/10/2026).

Puluhan petugas kepolisian berjaga di pintu masuk gedung pengadilan tertinggi Polandia itu ketika pendukung partai oposisi Law and Justice (PiS) turun ke jalan memprotes pencopotan Swieczkowski. Akun resmi MK di media sosial X bahkan menyebut peristiwa tersebut sebagai sebuah “kudeta”, istilah yang langsung memperkeruh suasana politik nasional.

Demonstran Teriakkan Kecaman terhadap Tusk

Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh, sejumlah demonstran meneriakkan “Tusk Pengkhianat” untuk mengecam pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk. Beberapa peserta aksi bahkan berupaya menerobos barikade pengamanan yang dipasang aparat. Kepolisian menyatakan telah menangkap tiga orang yang mencoba memasuki kompleks gedung pengadilan, sementara sejumlah demonstran dilaporkan memanjat pagar dan melemparkan benda ke arah petugas.

“Tusk sedang menginjak-injak hak konstitusional kami,” kata Tomasz Zaleski, salah seorang demonstran, di tengah aksi yang berlangsung di depan gedung MK.

Penangguhan jabatan Swieczkowski diumumkan oleh Hakim Anna Korwin-Piotrowska, yang menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan supremasi hukum di Polandia. Pemerintahan Tusk selama beberapa pekan terakhir memang gencar berupaya mencopot para hakim MK yang ditunjuk oleh pemerintah PiS, partai yang berkuasa pada periode 2015 hingga 2023.

Dukungan Menteri Kehakiman dan Pembelaan Tusk

Langkah penangguhan itu mendapat dukungan langsung dari Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Waldemar Zurek. Ia bahkan meminta pencabutan kekebalan hukum bagi Swieczkowski dan wakilnya, Bartlomiej Sochanski.

“Pengadilan ini seolah telah menjadi milik pribadi; kita harus mengembalikan fungsinya sebagaimana mestinya,” ujar Zurek.

Perdana Menteri Donald Tusk turut membenarkan manuver tersebut melalui akun media sosial X miliknya. Ia menggambarkan pembenahan lembaga peradilan sebagai proses sulit yang membutuhkan tindakan tegas untuk mengakhiri pelanggaran hukum selama pemerintahan PiS.

“Setelah bertahun-tahun maraknya pelanggaran hukum di bawah pimpinan PiS, ini adalah proses yang sulit, terkadang menyakitkan, dan membutuhkan tindakan tegas. Tidak ada jalan lain,” ujar Tusk.

Meski demikian, pihak pengadilan mempersoalkan keabsahan Korwin-Piotrowska sebagai ketua sementara karena belum dilantik oleh presiden. Korwin-Piotrowska sendiri tetap mempertahankan posisinya di tengah polemik tersebut.

Pesawat Presiden Putar Balik ke Warsawa

Gejolak politik ini ternyata mulai mengganggu agenda diplomasi Polandia. Presiden Karol Nawrocki memutuskan membatalkan kunjungan resmi ke Senegal dan memerintahkan pesawat kepresidenan kembali ke Warsawa ketika sedang dalam perjalanan pada Jumat (30/10/2026).

“Dalam situasi seperti ini, Presiden harus berada di Polandia. Saya menghentikan penerbangan ke Senegal dan kembali,” tulis Nawrocki melalui akun media sosial X.

Setibanya di Warsawa, Nawrocki langsung menggelar pertemuan darurat dengan Swieczkowski dan Ketua Pertama Mahkamah Zbigniew Kapinski di istana kepresidenan. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah perbedaan sikap antara kubu presiden dan pemerintah mengenai keabsahan kepemimpinan lembaga peradilan tertinggi itu.

Perseteruan ini juga berkaitan erat dengan perbedaan pandangan mengenai hukum nasional dan hukum Uni Eropa. MK Polandia kerap memutuskan bahwa peraturan perundang-undangan nasional lebih diutamakan dibanding hukum Uni Eropa, sementara Brussel menuding pengadilan tertinggi Polandia terlalu dekat dengan kekuatan politik nasionalis yang berkuasa sebelumnya.

Krisis Kelembagaan yang Belum Berujung

Hingga kini, situasi di sekitar gedung MK masih dijaga ketat aparat keamanan. Pengerahan polisi dilakukan setelah pihak berwenang menerima laporan mengenai potensi ancaman terhadap hakim dan pegawai pengadilan serta risiko gangguan keamanan.

Krisis kelembagaan di Polandia ini menjadi ujian berat bagi pemerintahan Tusk dalam upayanya memulihkan supremasi hukum, sekaligus memperlihatkan betapa dalamnya perpecahan politik yang membelah masyarakat. Kubu pemerintah menilai langkah penangguhan sebagai bagian dari koreksi hukum, sementara oposisi dan pendukung pengadilan menilainya sebagai bentuk pengambilalihan kekuasaan yang melanggar konstitusi.

Dengan presiden yang kini berada langsung di garis depan, serta menteri kehakiman yang terus mendorong pencabutan kekebalan hukum para hakim, konflik ini diprediksi masih akan bergulir panjang. Publik Polandia pun menanti bagaimana lembaga-lembaga negara akan menyelesaikan sengketa kewenangan yang kian tajam, tanpa mengorbankan stabilitas demokrasi dan kepercayaan terhadap sistem peradilan negara tersebut.