BRK Syariah Hadirkan Solusi Digital untuk Pembayaran Tiket Penyeberangan di Bengkalis
Inforiau – 18 November 2026 | PEKANBARU—Langkah BRK Syariah Hadirkan Solusi Digital untuk Pembayaran Tiket Penyeberangan diwujudkan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam digitalisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan. Penandatanganan perjanjian kerja sama layanan penerimaan pembayaran retribusi itu berlangsung di Ruang Sharia Digital Center Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, dan menjadi bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian layanan penerimaan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan, bersamaan dengan perpanjangan nota kesepahaman tentang jasa layanan perbankan antara BRK Syariah dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kegiatan itu dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus, Pemimpin Divisi Dana dan Jasa BRK Syariah Edi Wardana, Branch Manager BRK Syariah Bengkalis Nety Supiaty, serta para pemimpin cabang pembantu dan pemimpin kedai di wilayah Bengkalis.
Bupati Bengkalis Kasmarni menyambut baik kerja sama itu. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran retribusi kepelabuhanan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penerapan sistem pembayaran berbasis digital bukan sekadar perubahan metode transaksi, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap kerja sama itu dapat segera diimplementasikan dan menjadi awal pengembangan berbagai layanan digital lainnya. Ke depan, peluang kolaborasi juga terbuka bagi organisasi perangkat daerah lain untuk memanfaatkan layanan perbankan digital BRK Syariah. Harapan itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin terbiasa bertransaksi melalui kanal digital.
Dukungan BRK Syariah untuk Penerimaan Daerah
Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus mengatakan bahwa BRK Syariah mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mempercepat digitalisasi layanan publik, khususnya pada sektor penerimaan daerah. Sebagai bank pembangunan daerah, BRK Syariah berkomitmen terus menghadirkan solusi dan inovasi layanan perbankan yang dapat mendukung kebutuhan pemerintah daerah.
- Pembayaran retribusi kepelabuhanan lebih cepat dan tercatat secara digital.
- Masyarakat memperoleh kemudahan karena tidak perlu membawa uang tunai.
- Pemerintah daerah lebih mudah melakukan rekonsiliasi penerimaan.
- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah meningkat.
Salah satu inovasi yang telah dikembangkan BRK Syariah adalah QRIS split payment untuk pembayaran pajak daerah. Melalui skema itu, komponen pajak dapat secara otomatis dipisahkan dan disalurkan ke rekening kas daerah ketika masyarakat melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Inovasi ini telah diimplementasikan di Kota Tanjungpinang dan diharapkan dapat diperluas ke daerah lainnya di Riau dan Kepulauan Riau.
Helwin menambahkan, BRK Syariah terbuka untuk terus mengembangkan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui berbagai solusi layanan perbankan digital lainnya, baik dalam mendukung penerimaan daerah maupun transaksi keuangan pemerintah daerah. Sinergi itu diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas penerimaan daerah, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah dan efisien bagi masyarakat.
Bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan, kehadiran sistem pembayaran digital dapat memperpendek waktu antrean dan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai. Namun, keberhasilan implementasi tetap memerlukan sosialisasi yang intensif, kesiapan infrastruktur, dan pengawasan agar seluruh transaksi tercatat dengan benar. Dukungan berbagai pihak menjadi kunci agar layanan digital tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan.
Dengan langkah ini, digitalisasi pembayaran tiket penyeberangan dan retribusi kepelabuhanan bukan hanya soal teknologi, melainkan bagian dari reformasi layanan publik dan penguatan fiskal daerah. Jika berjalan konsisten, Kabupaten Bengkalis dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan pembayaran digital dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. (Editor: Abuzar Samad)
