Bupati Bone Buka Rakor Penataan Kawasan Hutan, Dorong Kepastian Lahan dan Kesejahteraan Masyarakat
Inforiau – 21 Oktober 2026 | Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Kawasan Hutan di Aula Lateya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Selasa (20/10/2026). Rakor ini menjadi upaya memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan persoalan kawasan hutan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah yang diambil bupati bone ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan lahan yang selama ini menjadi kendala bagi warga sekitar hutan.
Kegiatan tersebut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si., sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), seluruh camat se-Kabupaten Bone, serta pemangku kepentingan terkait. Pertemuan ini membahas penataan kawasan hutan, termasuk persoalan batas wilayah dan kejelasan status lahan yang membutuhkan penanganan terkoordinasi.
Dalam arahannya, Bupati Bone menegaskan bahwa penataan kawasan hutan diharapkan mampu memberikan kepastian status lahan sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya warga yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Karena itu, penyelesaian persoalan harus dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik setiap wilayah. Bupati juga menekankan pentingnya identifikasi dan pendataan yang akurat terhadap kondisi lahan serta aset desa, termasuk kantor desa dan fasilitas lainnya. Pemerintah desa diharapkan melakukan pendataan secara tertib agar berbagai persoalan terkait status dan batas lahan dapat diketahui sejak awal dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bone mendorong sinergi antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi terkait untuk merumuskan langkah penyelesaian yang tepat. Penataan kawasan hutan yang terarah diharapkan memberikan kepastian hukum, mendukung pemanfaatan ruang sesuai aturan, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone. Bupati Bone juga mengingatkan bahwa persoalan lahan sering menjadi sumber konflik, sehingga perlu pendekatan yang holistik dan partisipatif.
Selain itu, bupati bone menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, penataan kawasan hutan tidak hanya soal administrasi, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara legal dan berkelanjutan. Ia berharap melalui rakor ini, semua pihak dapat duduk bersama mencari solusi terbaik, terutama bagi warga yang telah lama menggarap lahan di kawasan hutan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bone menyampaikan bahwa saat ini terdapat beberapa titik yang menjadi prioritas penataan, terutama yang berbatasan langsung dengan permukiman dan lahan pertanian warga. Pendataan akan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah desa dan kecamatan, sehingga data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rakor ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim koordinasi yang akan bekerja secara intensif dalam menyelesaikan persoalan kawasan hutan. Tim ini akan melibatkan berbagai OPD terkait, seperti Dinas Kehutanan, Bappeda, Dinas Pertanahan, serta Bagian Hukum Setda. Mereka akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dengan target penyelesaian yang terukur.
Bupati Bone berharap agar seluruh camat dan kepala desa dapat aktif berperan dalam proses pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan penataan kawasan hutan sangat bergantung pada dukungan semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.
Dengan adanya rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bone optimis dapat menyelesaikan persoalan kawasan hutan secara bertahap. Penataan yang baik akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, terutama yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, kepastian hukum atas lahan akan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di daerah.
Sebagai penutup, bupati bone menegaskan bahwa penataan kawasan hutan adalah bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal proses ini agar berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kabupaten Bone.
About the Author
