Bursa Cawapres Pengganti Gibran Memanas, Prabowo Tentukan Dua Nama Usai Lawatan ke Luar Negeri

JAKARTA – Sejumlah nama mulai muncul dalam bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka. Kursi Wakil Presiden RI kosong sejak Gibran menyatakan berhenti pada Kamis (12/11/2026), dan Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran dirinya. Konstitusi memberi Prabowo kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Latar Belakang Pengunduran Diri

Gibran mundur tanpa menyebut alasan spesifik. Ia menyatakan keputusannya bukan karena polemik ijazah SMA. Sebelumnya, pada awal November muncul dorongan pemakzulan di DPR setelah keabsahan dokumen pendidikan Gibran sebagai syarat pencalonan wakil presiden 2024–2029 dipersoalkan.

Gibran sempat menemui Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi, dua hari sebelum pengunduran dirinya diumumkan. Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung keputusan tersebut.

Jadwal di MPR

MPR bergerak cepat. Pada Jumat (13/11/2026), pimpinan MPR menggelar rapat gabungan bersama seluruh fraksi dan kelompok DPD. Rapat memutuskan untuk menyurati Presiden agar segera menyerahkan dua nama calon, sekaligus membentuk tim verifikasi.

Sidang paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026. Konstitusi membatasi proses ini paling lama 60 hari, dan MPR hanya dapat memilih dari dua nama yang diajukan Presiden.

MPR juga menegaskan tidak ada aturan undang-undang yang mewajibkan calon pengganti berasal dari partai politik. Dengan begitu, Prabowo terbuka mengusulkan tokoh nonpartai.

Prabowo: Setelah Pulang dari Lawatan

Prabowo menyampaikan rencananya saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Ia akan terlebih dahulu menghadiri KTT ASEAN di Manila, lalu KTT APEC di Shenzhen, China, pada 18–19 November. Setelah itu, barulah ia akan mencari pengganti wakil presiden.

Prabowo juga menyebut keputusan itu membutuhkan petunjuk Tuhan. “Harus dapat bisikan dari yang di atas, yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Sebelum berangkat, Prabowo telah bertemu para petinggi partai koalisi di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) sore. Ia disebut memberi waktu sekitar satu pekan kepada partai koalisi untuk membahas usulan nama.

Nama-Nama yang Beredar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh partai yang menurutnya potensial:

Puan Maharani (PDI-P)
Bahlil Lahadalia (Golkar)
Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)
Sugiono (Gerindra)
Ahmad Muzani (Gerindra)
Muhaimin Iskandar (PKB)
Zulkifli Hasan (PAN)
Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat)

Meski menyebut delapan nama, Doli menegaskan Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo.

Di luar daftar itu, nama Pramono Anung (PDI-P) juga disebut-sebut. Ada pula Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, yang dalam survei Lembaga Riset Publik untuk klaster pimpinan lembaga negara menempati posisi kedua dengan elektabilitas 17,8 persen. Di media sosial, nama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga ramai diperbincangkan.

Sikap Partai dan Tokoh

Sebagian besar partai menyatakan menyerahkan keputusan kepada Presiden, meski dengan penekanan berbeda.

Sikap PKB soal nama Muhaimin Iskandar terdengar beragam. Ketua Kelompok Fraksi Muhammad Khozin membantah partainya mengusulkan Cak Imin. Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Syaiful Huda membenarkan ada aspirasi agar Cak Imin dipertimbangkan.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan konstitusi memberi mandat kepada Prabowo untuk mengusulkan dua nama. Ia juga menyebut sikap politik partai menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Demokrat dan NasDem menyatakan tidak akan mengajukan nama. Dari PKS, Ketua DPP Mardani Ali Sera berpendapat siapa pun wakil presiden yang dipilih sebaiknya kuat di bidang ekonomi. Di internal Gerindra, DPD Gerindra Sumatera Barat menyatakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad.

Para tokoh yang namanya disebut cenderung menahan diri. Ahmad Muzani, yang juga Ketua MPR, memilih tidak menanggapi bursa cawapres karena ingin fokus mengawal proses pemilihan di MPR. Sultan Bachtiar Najamudin juga menegaskan keputusan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

Kesimpulan

Siapa cawapres pengganti Gibran belum diputuskan. Berbagai nama beredar, terutama dari partai koalisi pemerintahan, tetapi penentuannya ada di tangan Prabowo. Ia berencana memutuskan setelah kembali dari Manila dan Shenzhen. Dua nama yang diusulkan Presiden akan diverifikasi MPR sebelum sidang paripurna pada 2 Desember 2026, yang akan memilih wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Editor: Sukri Mustakim