Defisit APBN 2026 di Ujung Tanduk: Ancaman MSCI, Rupiah Rp18.000, dan Lonjakan Subsidi Energi
Inforiau – 21 Oktober 2026 | Pemerintah terus berjibaku menjaga stabilitas fiskal di tengah gelombang tekanan eksternal yang kian deras. Bayang-bayang defisit APBN 2026 yang melebar menjadi sorotan utama setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui adanya risiko dampak dari penilaian terbaru Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), hingga potensi lonjakan subsidi energi akibat gejolak harga minyak dunia. Dalam outlook pertengahan tahun, pemerintah memproyeksikan defisit fiskal melebar dari target Rp689,1 triliun (2,68% PDB) menjadi Rp734,3 triliun (2,85% PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit APBN tetap pada level 2,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir tahun. “Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85% dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun,” ujar Suahasil di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, pemerintah berencana meningkatkan belanja negara pada kuartal IV 2026 hingga mencapai Rp1.300 triliun, atau lebih tinggi Rp100 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Suahasil, peningkatan belanja ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. “Belanjanya akan mencapai Rp1.300 triliun di kuartal IV, dan ini lebih tinggi dari tahun lalu. Dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi berarti dorongan dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan ada efek positif ini yang kita cari,” bebernya.
Namun, di sisi lain, nilai tukar rupiah kembali menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan Rabu (21/10/2026), rupiah ditutup melemah 30 poin ke posisi Rp18.022 per dolar AS, setelah Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% dalam tiga pertemuan beruntun. Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menyebut pelemahan ini terjadi usai kebijakan bank sentral tersebut. Pelemahan rupiah turut memperbesar tekanan terhadap defisit APBN, terutama karena meningkatnya kebutuhan devisa untuk impor migas.
Ancaman lain datang dari sektor energi. Ekonom Wahyu memproyeksikan lonjakan belanja subsidi dan kompensasi energi berisiko mencapai Rp144,5 triliun hingga Rp178,5 triliun akibat kenaikan harga minyak dunia hingga US$17 per barel dari asumsi ICP APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Sementara itu, tambahan pendapatan negara diperkirakan hanya berada di rentang Rp59,5 triliun hingga Rp85 triliun. Ketimpangan tersebut berpotensi menciptakan beban defisit bersih baru bagi APBN sebesar Rp59,5 triliun hingga Rp93,5 triliun.
“Pemerintah akan dihadapkan pada dua pilihan sulit yang sama-sama berisiko: menambah penerbitan Surat Berharga Negara [SBN] di tengah era suku bunga tinggi yang memperbesar beban bunga utang, atau menaikkan harga BBM bersubsidi yang berisiko memicu inflasi daya beli masyarakat,” ujar Wahyu. Ia memprediksi disrupsi pasar energi global ini tidak akan mereda dalam waktu singkat, melainkan berpotensi berlanjut hingga 2027.
Di tengah tekanan tersebut, Kemenkeu tetap optimistis defisit APBN 2026 akan tetap di bawah batas 3% terhadap PDB. Proyeksi ini dirancang dengan peningkatan imbal hasil surat utang pemerintah tenor 10 tahun dari target APBN 6,9% ke kisaran sampai 7,1%. Sejumlah asumsi makro juga masih dalam sasaran, seperti pertumbuhan ekonomi 5,4%–5,6% dan inflasi 2,5±1%.
Terlepas dari dinamika fiskal nasional, pasar komoditas global juga menyoroti potensi defisit struktural tembaga mulai sekitar tahun 2028. Chief Financial Officer BHP, Vandita Pant, memperkirakan dibutuhkan tambahan pasokan 8 juta hingga 10 juta ton pada pertengahan dekade mendatang untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, setara dengan 8 hingga 10 tambang seukuran Escondida di Chili. Permintaan tembaga global diproyeksikan meningkat dari sekitar 34 juta ton pada 2026 menjadi lebih dari 50 juta ton per tahun pada 2050, didorong urbanisasi, industrialisasi, digitalisasi, AI, serta transisi energi.
Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah dituntut untuk tetap disiplin fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas APBN di mata investor global, sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari guncangan eksternal yang tak terhindarkan.
About the Author
