DPR Mulai Masa Sidang, Desakan Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran Menguat

Inforiau – 10 November 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menggelar masa persidangan pada Selasa, 10 November 2026, setelah reses. Pembukaan sidang langsung diwarnai dua isu besar: polemik latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan temuan 377 dugaan pelanggaran Tes Kemampuan Akademik (TKA). Di ruang parlemen, desakan agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terus menguat. Lebih dari 50 anggota DPR lintas fraksi dikabarkan telah menandatangani usulan tersebut, dan suratnya sudah diserahkan ke pimpinan dewan. “Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani Ali Sera, salah satu pengusul. Menurutnya, dukungan datang dari mayoritas fraksi dan jumlahnya masih bertambah. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut aspirasi itu akan menjadi salah satu bahasan dalam masa sidang.

Polemik bermula dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan pada 2019. Putusan itu memicu respons politik, termasuk wacana penggunaan hak angket hingga HMP. Berdasarkan UU MD3, HMP diajukan minimal 25 anggota DPR dan harus disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga anggota. Jika diterima, DPR membentuk panitia khusus yang terdiri dari seluruh fraksi untuk menyampaikan laporan.

Di sisi lain, Komisi X DPR menyoroti temuan Kemendikdasmen terkait 377 dugaan pelanggaran TKA jenjang SMA/SMK/sederajat. Anggota Komisi X Ferdiansyah menilai pelibatan masyarakat dalam pengawasan masih kurang. “Apabila terjadi kecurangan, yang dirugikan adalah siswa dan sekolah itu sendiri,” ujarnya. Anggota Komisi X Habib Syarief mendesak Kemendikdasmen membuka hasil investigasi secara transparan, termasuk 14 kasus kategori berat, dan memberi sanksi tegas kepada pihak yang terbukti merusak integritas evaluasi pendidikan nasional.

Dinamika di Senayan menunjukkan DPR menghadapi ujian kredibilitas: menindaklanjuti aspirasi konstitusional soal ijazah wapres sekaligus menjaga integritas pendidikan. Publik menunggu apakah HMP benar-benar dibahas dalam paripurna atau hanya menjadi manuver politik. Yang jelas, transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci agar kepercayaan terhadap DPR dan penyelenggara pendidikan tidak terus tergerus.

Editor: Sukri Mustakim