Empat Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal Diumumkan, Mantan Kapolri Listyo Sigit Diduga Jadi Penentu Target
Jakarta – Polri resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal. Salah satu pihak yang diduga disadap adalah Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan peran keempat tersangka dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Suyudi, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) berada di ujung rantai perintah. Saat masih menjabat Kapolri, Listyo diduga menentukan siapa saja yang akan disadap. Perintah itu ia sampaikan langsung atau lewat WhatsApp kepada AS. Ia juga diduga menjadi penerima akhir hasil penyadapan. Penyidik mengaitkan perannya dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Tersangka kedua adalah Irjen Slamet Uliandi (SU), yang menjabat Kadiv TIK Polri dari 2021 hingga Oktober 2026. Sebagai anggota dewan pengarah Monitoring Center Polri, Slamet diduga menyetujui penyadapan. Ia juga diduga meneruskan laporan harian dan laporan analisis dari Kabagmon kepada Listyo.
Tersangka ketiga, Irjen Eko Hadi Santoso (EH), menjabat Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025. Eko diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet, yang menyebut perintah itu berasal dari Listyo. Eko kemudian diduga menyetujuinya lewat WhatsApp tanpa ada permintaan tertulis dari penyidik.
Tersangka keempat adalah Ahrie Sonta (AS), mantan Kabagmon Polri yang juga pernah menjadi Plt. Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Ahrie diduga menerima perintah langsung dari Listyo. Ia lalu meneruskannya kepada operator untuk menyadap tanpa permintaan penyidik dan melaporkan hasilnya kembali kepada Listyo. Ia juga diduga memerintahkan seseorang berinisial TK untuk melakukan pengintaian.
Ahrie juga diduga berusaha menghilangkan jejak. Ia disebut memerintahkan penghapusan rekaman suara dan log penyadapan, serta pembubaran grup WhatsApp yang dipakai untuk menyampaikan perintah.
Sejauh ini Polri belum mengungkap pasal yang disangkakan, status penahanan para tersangka, maupun daftar lengkap target selain Presiden Prabowo.
