Febrie Adriansyah Didakwa Pemerasan Rp55 Miliar dan TPPU, Saksi Ungkap Larangan Campur Tangan Kasus Harvey Moeis
Inforiau – 12 November 2026 | Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terus menggelar sidang lanjutan untuk kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Dalam persidangan yang berlangsung, sejumlah saksi mengungkapkan detail menarik tentang keterlibatan tersangka dalam berbagai kasus hukum bernilai fantastis.
Pengusaha Ferry Yanto Hongkiriwang, yang dikenal sebagai Ferry Boboho, memberikan kesaksian penting di persidangan. Ferry menceritakan bahwa ia mendirikan Law Firm Prime Solution Associate untuk menangani berbagai perkara hukum. Dalam kapasitasnya tersebut, Ferry sempat melaporkan beberapa penanganan kasus kepada Febrie Adriansyah, termasuk kasus korupsi yang melibatkan Tan Kian terkait PT Asuransi Jiwasraya, kasus korupsi proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo dengan terdakwa Jemy Sutjiawan, serta kasus korupsi tata kelola timah yang menyeret Harvey Moeis.
Ketika jaksa menggali lebih dalam mengenai kasus Harvey Moeis, Ferry mengungkapkan hal yang mengejutkan. Menurut Ferry, ketika ia mencoba untuk melaporkan atau berkonsultasi tentang kasus korupsi tata kelola timah tersebut kepada Febrie Adriansyah, mantan Jampidsus tersebut melarangnya. “Harvey Moeis dulu saya pernah cerita, tapi Om Febrie bilang, ‘Kamu enggak usah ikut campur urusan hukum itu’,” ungkap Ferry dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 2 November 2026.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung mendakwa Febrie Adriansyah melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian sebesar SGD5 juta atau setara dengan Rp55 miliar. Dakwaan tersebut terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, Febrie juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan nilai lebih dari Rp350 miliar, belum termasuk aset berupa tanah dan bangunan yang diduga diterimanya.
Dalam sidang-sidang berikutnya, JPU menghadirkan berbagai saksi dari sektor swasta untuk memperkuat dakwaannya. Salah satunya adalah Eky Pratama, Legal Manager PT Sinar Mas Agro Resources and Technology, yang mengungkapkan bahwa perusahaannya mengeluarkan honorarium mencapai Rp3 miliar kepada kantor hukum Don Ritto. Biaya tersebut dibagi dalam dua termin, yakni Rp1 miliar untuk pendampingan di tahap penyelidikan dan Rp2 miliar ketika kasus naik ke tingkat penyidikan dalam perkara dugaan korupsi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Saksi lainnya, Rijani T Bondan, pensiunan LPEI, menjelaskan bahwa nilai kontrak fee pendampingan hukum dengan DR Law Firm yang digunakan LPEI sebesar Rp7.925 miliar. Kontrak tersebut berlaku dari tanggal 28 April hingga 28 September 2021. Sementara itu, Tan Hendy Taizar, Vice President PT Inti Sumber Baja Sakti, mengungkapkan nilai kesepakatan kontrak dengan DR Law Firm senilai Rp6,5 miliar, terdiri dari Rp1,5 miliar untuk tahap penyidikan dan Rp5 miliar untuk pendampingan di persidangan dalam kasus korupsi impor baja.
Menanggapi keterangan keempat saksi yang dihadirkan dalam sidang tanggal 4 November 2026, Febrie Adriansyah mengaku tidak mengenal mereka sebelumnya. “Yang Mulia, saya dengan empat saksi ini baru pertama ini bertemu. Sebelumnya juga saya tidak pernah kenal, tidak pernah berhubungan, tidak pernah telepon, dan baru sekali ini ketemu,” ujar Febrie di depan hakim. Tersangka juga menekankan bahwa proses penanganan perkara saat ia menjadi Direktur Investigasi dan Penuntutan (Dirdik) atau Jampidsus berjalan secara profesional sesuai prosedur yang berlaku.
Febrie menambahkan bahwa perlawanan dari kasasi hingga peninjauan kembali dalam berbagai kasus dilakukan tanpa mempertimbangkan siapa advokatnya. Ia juga mengungkapkan bahwa ia lebih dekat dengan pengacara Patra M Zen dibandingkan Don Ritto karena lebih banyak terlibat dalam diskusi-diskusi hukum. Patra saat ini merupakan salah satu pengacara yang mendampingi Febrie dalam perkara dugaan pemerasan dan TPPU ini.
Pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko, memberikan perspektif kritis terhadap kasus ini. Menurut Yanuar, polemik yang berkembang harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif. Yanuar berpendapat bahwa transaksi antara pihak perusahaan swasta dan DR Law Firm murni berjalan di atas rel keperdataan kontrak profesional. “Kalau kita telisik dari fakta persidangan yang terbuka, sama sekali tidak ada kaitan antara aliran dana itu dengan upaya pemerasan,” kata Yanuar pada Selasa, 10 November 2026.
Pengamat tersebut juga merinci ketiadaan unsur pemerasan dengan meninjau aturan hukum pidana nasional yang berlaku. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, delik pemerasan diatur sangat ketat dengan unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif. Hal ini menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan Febrie Adriansyah memerlukan pembuktian yang sangat solid dari pihak JPU.
Kasus yang melibatkan mantan Jampidsus ini mencerminkan kompleksitas sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Persidangan yang masih berlanjut akan menentukan apakah dakwaan JPU terhadap Febrie Adriansyah dapat terbukti secara meyakinkan di mata pengadilan. Setiap kesaksian yang dihadirkan menjadi kunci dalam membangun narasi hukum yang akan menentukan nasib hukum mantan pejabat Kejaksaan Agung tersebut.
About the Author
