Gardu Prabowo se-Indonesia Dorong Sandiaga Uno Jadi Calon Wapres Pendamping Prabowo
Inforiau – 19 November 2026 | JAKARTA – Aspirasi bertajuk “Gardu Prabowo se-Indonesia dan Daerah Usulkan Sandiaga Uno Sebagai Calon Wakil Presiden” mengemuka setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gardu Prabowo dari berbagai wilayah menyampaikan dokumen tertulis kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN). Dokumen itu diterima langsung oleh Wakil Ketua Umum DPN Gardu Prabowo Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), Asaldin Gea, pada Rabu (18/11/2026). Usulan tersebut menempatkan nama Sandiaga Salahuddin Uno sebagai salah satu kandidat yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Asaldin menyatakan bahwa dorongan itu merupakan aspirasi yang tumbuh dari internal organisasi di berbagai daerah. Menurutnya, rekam jejak Sandiaga di sektor pemerintahan, politik, dan dunia usaha menjadi pertimbangan utama Gardu Prabowo. Ia menilai pengalaman tersebut relevan dengan kebutuhan kepemimpinan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi dan pemerintahan.
“Sandiaga Uno memiliki pengalaman di dunia politik sekaligus dunia usaha. Ia juga pernah berjuang bersama Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Rekam jejak tersebut menjadi salah satu alasan kami mendorong namanya untuk dipertimbangkan sebagai pendamping Presiden Prabowo,” ujar Asaldin.
Dalam catatan organisasi, Sandiaga bukan nama baru di pentas politik dan pemerintahan. Ia dikenal sebagai pelaku usaha sebelum aktif di kancah politik nasional. Sandiaga juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2018 serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020–2024. Pada Pilpres 2019, ia maju mendampingi Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, bersaing dengan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.
Bagi Gardu Prabowo, kombinasi pengalaman usaha dan pemerintahan menjadi nilai tambah. Organisasi relawan itu menilai pemahaman terhadap tantangan pembangunan nasional penting bagi seorang wakil presiden. Karena itu, usulan yang disampaikan DPD se-Indonesia dianggap sebagai penyaluran harapan kader, bukan sekadar pernyataan simbolik.
Ketua DPD Gardu Prabowo Provinsi Riau, Rocky Ramadani, menyatakan dukungan terhadap pernyataan pengurus pusat. Ia menuturkan bahwa penyampaian dokumen tertulis dari kepengurusan daerah se-Indonesia merupakan bentuk penyaluran aspirasi kader. Menurut Rocky, pengalaman Sandiaga di bidang usaha dan pemerintahan patut menjadi bahan pertimbangan dalam dinamika kepemimpinan nasional.
“Ini merupakan aspirasi dari daerah yang disampaikan secara tertulis kepada DPN. Kami berharap pandangan dan usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pak Presiden dalam menentukan wapres pengganti Gibran,” tandas Rocky.
Usulan tersebut muncul di tengah dinamika politik nasional yang menempatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Gardu Prabowo secara terbuka menyebut Sandiaga sebagai calon pengganti Gibran. Meski demikian, posisi wakil presiden tidak ditentukan oleh organisasi relawan, melainkan melalui mekanisme konstitusional, pertimbangan Presiden, serta komunikasi politik dengan partai pendukung. Karena itu, aspirasi Gardu Prabowo perlu dibaca sebagai masukan politik, bukan keputusan final.
Pengamat menilai, dorongan terhadap Sandiaga mencerminkan keinginan sebagian relawan agar pemerintahan memiliki figur yang kuat di sisi ekonomi dan pemerintahan. Namun, proses pencalonan wakil presiden tetap membutuhkan pembahasan matang, termasuk aspek legalitas, stabilitas koalisi, dan penerimaan publik. Dalam konteks ini, suara daerah melalui Gardu Prabowo menjadi salah satu kanal aspirasi yang patut dicermati, tanpa menghilangkan peran lembaga negara dan partai politik.
Dengan demikian, langkah Gardu Prabowo se-Indonesia dan daerah mengusulkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden menjadi sinyal politik yang menarik. Usulan itu menegaskan pentingnya sosok dengan pengalaman usaha, pemerintahan, dan politik dalam kepemimpinan nasional. Namun, keputusan akhir tetap berada pada mekanisme yang sah dan kewenangan Presiden bersama kekuatan politik pendukung. Publik menantikan bagaimana aspirasi ini ditindaklanjuti tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan dan agenda pembangunan nasional.
Editor: Sukri Mustakim
