Geger di Balik Kursi FIFA: Mantan Pelatih Jepang Mundur, Malaysia-Indonesia Jadi Sorotan
Inforiau – 28 Oktober 2026 | Dunia sepak bola Asia kembali menjadi perbincangan hangat menyusul serangkaian peristiwa yang menyentuh langsung kebijakan dan integritas fifa +. Dari Tokyo hingga Kuala Lumpur dan Jakarta, dinamika organisasi tertinggi sepak bola dunia itu memunculkan reaksi keras, mulai dari pengunduran diri seorang tokoh senior hingga sanksi pendaftaran pemain yang menimpa sejumlah klub di Asia Tenggara. Isu fifa + bukan lagi sekadar soal pertandingan di lapangan, melainkan menyangkut tata kelola, kepercayaan, dan masa depan kompetisi di kawasan.
Kabar mengejutkan datang dari Jepang. Mantan pelatih timnas Jepang, Takeshi Okada, resmi melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA). Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan. Okada menyatakan bahwa perkembangan yang terjadi di tubuh FIFA dan seputar Piala Dunia tahun ini telah menyimpang dari keyakinan pribadinya sebagai seorang olahragawan. Baginya, olahraga harus menjunjung tinggi integritas dan nilai sosial, dan ia merasa tidak dapat menerima serangkaian langkah yang diambil dalam lingkup fifa + belakangan ini.
Pengunduran diri Okada terjadi hanya sepekan setelah Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, menyatakan dukungan terhadap pencalonan kembali Gianni Infantino sebagai presiden FIFA. Dukungan itu disampaikan dalam kongres luar biasa AFC di Tokyo. Sikap tersebut menandai pergeseran tajam, karena tiga bulan sebelumnya AFC justru menuding FIFA telah melakukan pelanggaran kepercayaan mendasar terkait usulan FIFA Forward Enterprise (FFE) yang akhirnya ditinggalkan. Usulan itu rencananya menjual sebagian saham kompetisi FIFA, sebuah langkah yang menuai kontroversi.
Dalam pernyataannya, Okada mengakui ada alasan praktis untuk menyelaraskan diri dengan sikap AFC, mengingat hubungan dengan konfederasi dan dampaknya terhadap sepak bola Jepang. Namun, ia menegaskan bahwa nilai-nilai pribadinya tidak bisa dikompromikan. Infantino sendiri, yang memimpin FIFA sejak 2016, tengah mengejar masa jabatan baru pada pemilihan Maret mendatang setelah meminta maaf atas kegagalan proyek investasi swasta tersebut. Dukungan dari Asia, salah satu blok pemilih terbesar dalam fifa +, disebut-sebut sangat krusial bagi kelangsungan kepemimpinannya.
Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, sorotan tertuju pada sanksi pendaftaran pemain yang dijatuhkan FIFA. Berdasarkan penelusuran basis data federasi dunia tersebut, Malaysia menempati posisi teratas di Asia Tenggara dengan 33 kasus larangan pendaftaran pemain yang melibatkan 11 klub. Indonesia menyusul di urutan kedua dengan 21 kasus, disusul Thailand (9), Filipina (6), Vietnam (2), dan Myanmar (1). Negara-negara Asia Tenggara lainnya tidak mencatat kasus dalam pendataan kali ini.
Di Malaysia, Kelantan Red Warrior menjadi klub dengan kasus terbanyak, yakni sembilan kasus, disusul Kedah Darul Aman (6), Kelantan The Real Warriors (4), Kelantan FC dan PDRM FC (masing-masing 3), serta Perlis FA dan Gombak FC (masing-masing 2). Empat klub lainnya, yaitu Perak FC, Terengganu FC, Kuala Lumpur City, dan PT Athletic, masing-masing mencatat satu kasus. Menariknya, sanksi yang menimpa Kelantan Red Warrior diduga bersumber dari sengketa gaji Kelantan FC, klub yang telah berhenti berkompetisi di liga Malaysia. Dua klub disebut memiliki keterkaitan badan hukum, sehingga memicu perdebatan soal tanggung jawab pembayaran utang. Akibatnya, Kelantan Red Warrior kesulitan memperkuat skuad dan kini terpuruk di dasar klasemen Liga Malaysia tanpa meraih poin dari enam pertandingan.
Di Indonesia, 21 kasus larangan pendaftaran hanya melibatkan enam klub. PSBS Biak mendominasi dengan 15 kasus, disusul Semen Padang (2), serta Kalteng Putra, Sriwijaya FC, Persiba Balikpapan, dan Persiwa Wamena yang masing-masing mencatat satu kasus. Larangan ini merupakan tindakan disipliner yang mencegah klub mendaftarkan pemain baru, baik domestik maupun internasional, meskipun pemain yang sudah terdaftar sah tetap dapat bermain. Kebijakan tersebut menjadi pengingat keras bahwa kepatuhan terhadap regulasi fifa + tidak bisa ditawar, terutama menyangkut kewajiban finansial klub terhadap pemain dan staf.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan betapa kompleksnya lanskap sepak bola Asia saat ini. Di satu sisi, ada dinamika politik organisasi di level tertinggi yang mempertaruhkan integritas dan kepemimpinan fifa +. Di sisi lain, di level klub, sanksi pendaftaran pemain menjadi cermin lemahnya tata kelola dan disiplin finansial. Keduanya saling terkait dan menuntut perhatian serius dari para pemangku kepentingan, mulai dari federasi nasional hingga konfederasi.
Bagi penggemar sepak bola di Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan Indonesia, dampak sanksi ini terasa langsung pada performa tim di lapangan. Klub yang tidak bisa mendaftarkan pemain baru akan kesulitan bersaing, terlebih jika mereka tengah berjuang menghindari degradasi atau mengejar gelar. Sementara itu, keputusan Okada menjadi sinyal bahwa tidak semua tokoh sepak bola Asia nyaman dengan arah kebijakan FIFA saat ini. Ia memilih mundur demi mempertahankan prinsip, meski menyadari konsekuensi praktisnya.
Ke depan, mata dunia akan tertuju pada pemilihan presiden FIFA pada Maret mendatang. Dukungan dari blok Asia akan menjadi faktor penentu, dan sikap AFC yang kini berpihak pada Infantino menjadi babak baru dalam hubungan federasi kawasan dengan induk organisasi. Di saat yang sama, klub-klub di Malaysia dan Indonesia dituntut segera menyelesaikan persoalan internal mereka agar larangan pendaftaran pemain dapat dicabut dan kompetisi berjalan lebih sehat. Tanpa pembenahan tata kelola, sanksi serupa berpotensi terus berulang dan merugikan ekosistem sepak bola nasional.
Pada akhirnya, kisah Okada dan deretan sanksi klub di Asia Tenggara adalah cermin bahwa sepak bola modern tidak bisa dilepaskan dari tuntutan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Regulasi fifa + yang ketat memang kerap menyakitkan, tetapi di situlah letak upaya menjaga marwah olahraga. Kini bola berada di tangan para pengambil keputusan: apakah akan merespons dengan perbaikan nyata, atau membiarkan persoalan yang sama terus berulang dari musim ke musim.
