Harga Beras Melonjak, dari Dapur Warga hingga Surplus Sumut: Siapa yang Menanggung Beban?

Inforiau – 23 Oktober 2026 | Isu beras kembali mencuat ke permukaan seiring lonjakan harga yang dirasakan langsung oleh masyarakat di pasar tradisional dan warung kelontong. Beras kemasan 5 kilogram kini menyentuh harga Rp74.500 dan kian sulit ditemukan, sementara harga beras premium merangkak naik 0,28 persen menjadi Rp17.900 per kilogram. Kenaikan ini memicu riak kecemasan yang paling awal terasa dari ruang dapur, jauh sebelum angka resminya masuk ke program berita.

Pemerintah pun mengambil langkah darurat dengan menambah 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) medium untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Kebijakan ini diambil menyusul menipisnya sisa kuota sebelumnya dari 828 ribu ton menjadi kisaran 80 ribu ton saja di tengah hantaman kemarau panjang yang berkepanjangan.

Beban Terberat di Pundak Warga Berpenghasilan Rendah

Persoalan beras bukan sekadar kalkulasi stok di gudang pusat, melainkan soal kecepatan dampak rambatannya di tingkat konsumen akhir. Bagi kelas menengah ke atas, kenaikan beberapa ribu rupiah mungkin hanya mengubah sedikit catatan anggaran bulanan. Namun bagi kelompok rentan, lonjakan tersebut seketika mengubah menu makan hari itu.

Ekonom Ernst Engel pada 1857 merumuskan bahwa semakin kecil pendapatan suatu rumah tangga, semakin besar porsi pengeluaran yang dialokasikan untuk pangan. Berpijak pada hukum tersebut, lonjakan harga beras selalu menghantam lebih keras kepada warga berpenghasilan rendah, terutama pekerja informal dengan sistem upah harian yang tidak memiliki bantalan ekonomi.

Keterbatasan modal harian memaksa mereka terjebak dalam siklus belanja eceran: membeli beras liter demi liter di warung madura atau warung kelontong terdekat dengan harga akumulatif yang justru sering kali lebih mahal. Sebagai solusi alternatif, pemerintah menargetkan penjualan beras SPHP di kisaran Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram melalui 10 kanal resmi Bulog, dengan kemasan yang per 20 Oktober 2026 berganti nama menjadi Beras Kita Medium.

Guna menghindari distorsi pasar, pemerintah memberlakukan pembatasan ketat: konsumen hanya boleh membeli maksimal lima kemasan ukuran 5 kilogram atau dua kemasan ukuran 2 kilogram, serta larangan tegas menjual kembali beras bersubsidi tersebut. Pembatasan volume ini secara teoritis tepat untuk memastikan pemerataan jatah dan menekan potensi penimbunan oleh spekulan.

Bansos Beras untuk 33 Juta Keluarga

Di sisi lain, pemerintah menyiapkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi setiap keluarga penerima manfaat (KPM) melalui program Kopdes Merah Putih. Program ini dialokasikan untuk kuartal IV 2026, menyasar 33.244.408 KPM dengan dukungan anggaran APBN sekitar Rp17,5 triliun. Penyalurannya direncanakan sekaligus, sehingga setiap keluarga menerima total 30 kilogram beras untuk periode tiga bulan.

Calon penerima harus memenuhi sejumlah syarat, antara lain:

• Terdaftar dalam desil 1–4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
• Memiliki surat undangan resmi dari Dinas Sosial kabupaten/kota setempat yang dilengkapi kode batang.
• Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sumut Catat Surplus Beras 27.633 Ton

Di tengah tekanan harga nasional, sejumlah daerah justru mencatat kinerja positif. Neraca beras Sumatera Utara pada Oktober 2026 mencatat surplus 27.633 ton. Produksi beras mencapai sekitar 144.066 ton, melampaui kebutuhan masyarakat sebesar 116.433 ton.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut, Fariz Haholongan Hutagalung, menyampaikan data tersebut dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan. Untuk meningkatkan produktivitas, Pemprov Sumut menjalankan intervensi melalui Program Strategis Daerah (PSD) yang membangun kawasan pertanian terpadu untuk padi, jagung, cabai merah, bawang merah, sapi potong, serta rumah produksi kelapa dan kopi.

Menariknya, beras juga memiliki manfaat lain di luar konsumsi pangan. Air cucian atau rebusan beras mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Berbagai riset menunjukkan air beras dapat menyuburkan selada, tomat, sawi, hingga tanaman hias seperti anggrek dan lidah mertua, dengan catatan penggunaannya perlu diencerkan dan dibatasi setiap satu hingga dua minggu sekali.

Pada akhirnya, indikator ketahanan pangan sejati tidak boleh hanya diukur dari penuhnya kapasitas komoditas di gudang logistik negara, melainkan dari seberapa adil, murah, dan mudahnya sebongkah nasi dapat sampai ke piring setiap warga negara tanpa terkecuali. Harga beras boleh jadi angka statistik yang bergerak dinamis, namun di tingkat mikro, angka tersebut adalah penentu ketenangan psikologis dan rasa aman sebuah keluarga di atas meja makan.

About the Author

Sukri Mustakim

Administrator

View All Posts