Harga Tiket Kapal Lintas Pulau di Meranti Dibatasi 10 Persen, Usulan 15 Persen Ditolak
Inforiau – 09 November 2026 | SELATPANJANG — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan sikap tegas terhadap rencana kenaikan tarif armada laut PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line) dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet). Langkah Tolak Usulan 15 Persen Pemkab Meranti Batasi Kenaikan Harga Tiket Kapal Lintas Pulau Maksimal 10 Persen menjadi keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi penyesuaian tarif angkutan penumpang laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026).
Dalam forum itu, kedua operator beralasan penyesuaian tarif mendesak akibat membengkaknya biaya operasional. Mereka menyebut kenaikan harga BBM industri, harga suku cadang kapal, upah kru, biaya kepelabuhanan, hingga kebutuhan investasi armada baru sebagai faktor utama.
Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, memaparkan landasan hukum dan batas kewenangan penetapan tarif. Ia merujuk Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2006, Keputusan Gubernur Riau, serta Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti yang diterbitkan pada 2022.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menilai persoalan perlu dilihat secara berimbang. “Perusahaan pelayaran perlu menjaga keberlangsungan usaha agar pelayanan transportasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari beban tarif yang terlalu tinggi,” tegasnya.
Sebagai jalan tengah, Pemkab Kepulauan Meranti hanya memberi ruang toleransi kenaikan tarif maksimal 10 persen. Angka itu khusus berlaku untuk jaringan trayek pelayaran lintas wilayah di luar kewenangan operasional pemerintah kabupaten. Untuk rute lokal antarpulau di dalam wilayah Meranti, seperti Selatpanjang–Tanjung Samak, Muzamil meminta operator tidak menaikkan tarif sama sekali.
Wacana ini mendapat sorotan legislatif. Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi, menolak kenaikan karena daya beli warga dinilai belum stabil. Sekretaris Komisi II, Jani Pasaribu, dan anggota Al Amin meminta operator membuka rincian komponen biaya operasional secara transparan sebelum menuntut harga baru.
Pemkab Kepulauan Meranti merekomendasikan usulan penyesuaian tarif dibawa ke mekanisme legislatif tingkat DPRD untuk dibahas lebih terperinci. Rapat koordinasi turut dihadiri Pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan setempat, Sekretaris Daerah Sudandri, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin.
Keputusan membatasi kenaikan maksimal 10 persen menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha operator dan perlindungan daya beli masyarakat. Namun, pembahasan bersama DPRD tetap menjadi kunci agar kebijakan tarif transparan, terukur, dan tidak memberatkan warga yang bergantung pada transportasi laut.
Editor: Alwira Fanzary
About the Author
