Jenderal Hoegeng dan M Yusuf Jadi Pahlawan Nasional, Prabowo Singgung Jenderal Dibeli
Inforiau – 18 November 2026 | JAKARTA – Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan Jenderal M Yusuf resmi menyandang gelar Pahlawan Nasional dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Bagi Hoegeng, penghargaan itu mengukuhkan reputasinya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima yang menolak kompromi dengan korupsi. Bagi M Yusuf, mantan Panglima ABRI asal Sulawesi Selatan, gelar tersebut datang setelah delapan tahun diusulkan, sejak 2018, dan baru dikabulkan pada 2026. Penerimaan gelar secara simbolis diwakili para ahli waris kedua tokoh.
Dua nama itu memang lama menjadi rujukan dalam pembahasan tentang kepemimpinan di Indonesia. Hoegeng dikenal sebagai ikon polisi jujur dan sederhana, sedangkan M Yusuf menorehkan jejak panjang di dunia militer sejak masa perang kemerdekaan.
Hoegeng dan Pembenahan di Tubuh Polri
Hoegeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 14 Oktober 1921. Ia menempuh pendidikan di HIS pada usia enam tahun, melanjutkan ke MULO pada 1934, lalu AMS Westers Klasiek pada 1937 dan Rechts Hoge School Batavia pada 1940. Pada masa pendudukan Jepang, ia sempat mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada 1942 dan Koto Keisatsu Ka I-Kai pada 1943.
Setelah Indonesia merdeka, kariernya di kepolisian menanjak. Pada 1952 ia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya, lalu Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi Sumatera Utara di Medan pada 1956. Tiga tahun berselang ia mengikuti pendidikan Brimob, kemudian menjadi staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara, Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara pada 1965, dan Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada 1966. Pada 5 Mei 1968, Hoegeng diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara dan menjabat hingga 1971.
Di bawah kepemimpinannya, struktur organisasi Mabes Polri dibenahi sehingga dinilai lebih dinamis dan komunikatif. Polri juga aktif dalam peta organisasi International Criminal Police Organization, antara lain ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau Interpol di Jakarta. Yang paling melekat, tentu, adalah sikapnya menolak budaya pemberian hadiah atau upeti yang kala itu masih lazim. Karena itu Presiden keempat Abdurrahman Wahid pernah berkelakar, “Hanya ada 3 polisi jujur di negara ini: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng.”
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menjadikan keteladanan Hoegeng sebagai salah satu landasan utama arah kepemimpinan Polri 2026–2029. “Seorang polisi tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Polisi harus hadir, dekat, mendengarkan, memahami, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Kedekatan dengan masyarakat harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata,” kata Isir di Jakarta.
Jejak M Yusuf dari Bone hingga Pucuk Pimpinan ABRI
Nama lengkap M Yusuf adalah Andi Muhammad Jusuf Amir. Ia lahir di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1928, sebagai keturunan bangsawan Bugis yang ditandai gelar “Andi”. Ayahnya, Andi Tappu Amir Arung Kajuara, adalah Raja Kajuara, sedangkan ibunya bernama Petta Bunga. Keduanya merupakan cicit Raja Kesultanan Bone ke-24 La Mappatunru To Appasessu. Ia menikah dengan Elly Saelan, saudara kandung Emmy Saelan, dan dikaruniai seorang anak bernama Jaury Jusuf Putra yang meninggal pada usia belia.
Masa kecil hingga remajanya dihabiskan di Kabupaten Bone. Pendidikan dasarnya ditempuh di Hollandsch Inlandsche School di Watampone. Pada usia 17 tahun ia bergabung dengan pemuda pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda, dan pada akhir 1945 memutuskan berlayar ke Pulau Jawa dengan menumpang kapal Pinisi dari Makassar. Perjalanan itu menjadi pintu masuk karier militernya yang kelak mengantar dirinya ke posisi Panglima ABRI.
Peringatan Prabowo soal Jenderal yang Dibeli
Isu mengenai jenderal kembali mencuat tak lama setelah penganugerahan itu. Berbicara pada acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Presiden Prabowo Subianto menyoroti upaya menggoyang para pemimpin, dari menteri hingga presiden. “Saya harus melihat pemimpin-pemimpin kita mau disogok, mau dibeli, menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli, geleng-geleng kepala saya. Apakah ini negara saya?” ujarnya.
Prabowo menyebut ada pihak yang berusaha melemahkannya ketika ia tidak patuh, termasuk dengan menggelar demonstrasi dan kerusuhan. “Mereka akan bikin demonstrasi, akan bikin kerusuhan, orang-orang ini, saya katakan, terus terang saja, disangka saya gentar? Saya tidak akan gentar,” tegasnya. Ia menegaskan setia pada sumpah kepada rakyat Indonesia, ingin memperbaiki sistem yang dianggap keliru, menyelamatkan kekayaan bangsa, serta menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia.
Kabar Pengamanan Sejumlah Jenderal Polri
Di lingkungan Polri, kabar mengenai pengamanan sejumlah jenderal beredar pada awal November 2026. Informasi yang beredar menyebut beberapa petinggi kepolisian sempat dikawal satuan khusus menuju ruang pemeriksaan Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Salah satu figur yang disebut sempat diamankan menyandang pangkat bintang empat dan kini mengemban tugas di posisi sipil pemerintahan, sementara sejumlah jenderal bintang tiga juga turut disebut. Menurut informasi tersebut, jenderal bintang empat berinisial L sudah dilepas. Sumber yang menyampaikan informasi itu menyebut ada beberapa hal yang ingin diverifikasi, terutama menyangkut keamanan, tetapi enggan merinci materinya.
Rangkaian itu terjadi sekitar sebulan setelah Jenderal Suyudi Ario Seto dilantik di Istana Negara menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian dipercaya Presiden Prabowo menduduki posisi sipil strategis sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Sejak hari pertama memegang komando, Suyudi menegaskan langkah awalnya adalah konsolidasi internal menyeluruh untuk menakar kesinambungan program korps. Masa transisi itu memang sejak awal diniatkan sebagai fase penataan ulang organisasi.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hoegeng dan M Yusuf menempatkan integritas sebagai ukuran utama dalam menilai kepemimpinan. Hoegeng menolak upeti ketika budaya itu masih kuat, sementara M Yusuf melewati perjalanan panjang dari kampung halaman di Bone sampai pucuk pimpinan militer. Di saat yang sama, perdebatan tentang netralitas dan integritas para jenderal belum surut, seperti terlihat dari peringatan Presiden di Palu dan kabar pemeriksaan internal di Mabes Polri.
