Mendagri Dorong Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital, Akurasi Data Jadi Kunci
Inforiau – 07 November 2026 | Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya percepatan pembaruan data perlindungan sosial di daerah. Dalam arahannya, “Mendagri minta pemda percepat registrasi Perlinsos Digital” menjadi fokus utama agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan transparan.
Perlinsos Digital merupakan upaya pemerintah mengintegrasikan data perlindungan sosial ke dalam satu sistem digital. Dengan begitu, proses verifikasi dan validasi dapat berjalan lebih cepat. Pemerintah daerah memiliki peran penting karena merekalah yang mendata warga di lapangan dan memastikan setiap perubahan data tercatat.
Peran aktif pemerintah daerah
Mendagri meminta kepala daerah tidak menunggu instruksi lanjutan. Registrasi harus dipercepat, terutama di wilayah dengan jumlah penerima bantuan besar. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar warga memahami pentingnya pembaruan data dan tidak ragu melapor jika ada perubahan status ekonomi.
- Segera memperbarui data penerima manfaat di tingkat desa dan kelurahan.
- Meningkatkan koordinasi antara dinas sosial, camat, dan kepala desa.
- Memastikan verifikasi lapangan berjalan akurat dan bebas dari kepentingan politik.
Selain mempercepat registrasi, pemerintah daerah diminta menjaga kualitas data. Data yang bersih akan memudahkan pemerintah pusat mengevaluasi program dan mengalokasikan anggaran secara adil. Jika registrasi berjalan lambat, program bantuan bisa tertunda dan kepercayaan publik menurun.
Percepatan registrasi Perlinsos Digital juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola data sosial. Dukungan teknologi, pelatihan aparatur, dan pengawasan berlapis diperlukan agar sistem benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Dengan arahan tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efisien, akurat, dan akuntabel. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam mendata warga dan memperbarui informasi secara berkala.
Editor: Ahmad Syafwan
