Mengaku Dipukul Guru Tanpa Alasan Jelas, Dua Siswa di Pekanbaru Jalani Visum

Inforiau – 14 November 2026 | PEKANBARU— Kasus yang membuat dua siswa Sekolah Dasar (SD) Sinros Dharma Bakti di Pekanbaru harus menjalani visum itu berawal dari pengakuan mereka yang mengaku dipukul guru tanpa alasan jelas. Dalam peristiwa yang kemudian dikenal dengan narasi ‘Mengaku Dipukul Guru Tanpa Alasan Jelas Dua Siswa di Pekanbaru Ini Sampai Harus Menjalani Visum’, dua siswa berinisial K dan G menuturkan mengalami dugaan kekerasan fisik serta perundungan di lingkungan sekolah. Keduanya duduk di kelas 4B dan disebut mengalami pemukulan pada bagian dada hingga kepala.

Kepada keluarga, K menceritakan insiden terjadi saat siswa mengikuti kegiatan baris-berbaris. Meski sudah berada di dalam barisan, ia mengaku tiba-tiba mendapat pukulan di bagian dada dan rambutnya ditarik ketika sedang melihat ke arah parit bersama G. ‘Aku sudah baris, dia pukul dadaku. Aku tidak ada salah apa-apa,’ ujar K saat menceritakan kembali kejadian yang dialaminya.

K bukan hanya mengaku dipukul saat baris-berbaris. Ia juga menyebut bagian dadanya dicubit oleh oknum pengajar yang dipanggil LAF ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Menurut pengakuannya, cubitan itu terjadi saat ia belum sempat menjawab pertanyaan soal yang diajukan guru tersebut. Sementara itu, G mengaku dipukul sebanyak lima kali oleh oknum guru di sekolah. Pukulan yang mengenai kepala, dada, dan perut itu, menurut G, terjadi saat ia sedang melihat teman-temannya bermain. Hingga kini, bagian dadanya masih terasa sakit.

Informasi yang dihimpun menyebut dugaan pemukulan dilakukan oleh oknum guru mata pelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia berinisial SM, serta oknum guru lainnya. Namun, tuduhan tersebut masih berupa pengakuan korban dan belum melalui pembuktian hukum. Prinsip praduga tak bersalah tetap perlu dikedepankan sambil menunggu proses pemeriksaan dari pihak sekolah dan aparat berwenang.

Menindaklanjuti keluhan fisik kedua anak, keluarga membawa K dan G ke fasilitas kesehatan untuk menjalani pemeriksaan visum bersama dokter. Upaya itu dilakukan agar kondisi korban terdokumentasi secara medis dan bisa menjadi bahan klarifikasi lebih lanjut. Pihak keluarga juga mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan langsung dari pimpinan sekolah. Namun, keinginan mereka bertemu kepala sekolah disebut belum mendapat respons.

Kepala SD Sinros Dharma Bakti, Itasiadati, dikabarkan ingin menyelesaikan persoalan ini melalui pemeriksaan USG atau visum terlebih dahulu. Sampai berita ini ditulis, keluarga masih mendampingi anak-anak korban di fasilitas kesehatan selama proses visum. Sikap sekolah yang menunggu hasil medis dapat dipahami sebagai bagian dari upaya klarifikasi, tetapi keluarga berharap ada komunikasi yang lebih terbuka agar kekhawatiran orang tua tidak semakin membesar.

Dugaan kekerasan di sekolah ini menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dijawab:

Bagaimana kronologi pasti peristiwa menurut saksi-saksi di sekolah?
Apakah ada prosedur internal yang dijalankan sebelum insiden berulang?
Bagaimana bentuk pendampingan psikologis bagi K dan G?
Kapan sekolah dan pihak terkait memberikan penjelasan resmi kepada keluarga?

Kasus ini juga mengingatkan pentingnya lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Guru memiliki kewenangan mendidik, tetapi tindakan fisik yang tidak proporsional tidak dapat dibenarkan dalam sistem pendidikan mana pun. Anak-anak berhak mendapat perlindungan, pendampingan, dan ruang untuk menceritakan apa yang dialami tanpa rasa takut.

Dari sisi prosedur, visum menjadi salah satu langkah untuk memperoleh keterangan medis mengenai luka atau keluhan yang dialami korban. Hasil visum bukan satu-satunya alat bukti, tetapi dapat membantu proses pemeriksaan lebih lanjut. Karena itu, semua pihak diharapkan menahan diri dari kesimpulan prematur dan menyerahkan prosesnya kepada mekanisme yang berlaku.

Bagi sekolah, peristiwa ini menjadi ujian transparansi. Komunikasi dengan keluarga korban, pemeriksaan internal, serta koordinasi dengan dinas pendidikan dan aparat berwenang akan menentukan apakah persoalan dapat diselesaikan secara adil. Jika dugaan kekerasan terbukti, sanksi dan pembinaan harus dijalankan sesuai aturan; jika tidak, klarifikasi tetap perlu disampaikan secara terbuka agar reputasi sekolah dan hak semua pihak terlindungi.

Pada akhirnya, kasus dua siswa SD Sinros Dharma Bakti di Pekanbaru ini bukan sekadar soal visum. Ia menyangkut kepercayaan orang tua terhadap sekolah, perlindungan anak, dan akuntabilitas tenaga pendidik. Keluarga K dan G berhak mendapatkan penjelasan yang jelas, sementara sekolah juga berhak menjalani proses pemeriksaan secara adil. Yang paling utama adalah memastikan anak-anak merasa aman kembali ke sekolah dan tidak mengalami perlakuan serupa di kemudian hari.

Editor: Sukri Mustakim