Michael Sianipar Ingin Kawal Futsal RI ke Piala Dunia 2028, Perubahan Kepengurusan Harus Berlandaskan AD/ART

Inforiau – 14 November 2026 | Jakarta – Dinamika di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI) kembali mencuat. Isu Ingin Kawal Futsal RI ke Piala Dunia 2028 Michael Sianipar Perubahan Kepengurusan Harus Berlandaskan AD ART menjadi sorotan setelah Michael Sianipar menyatakan sikap tegasnya. Menurutnya, setiap perubahan kepengurusan di FFI, termasuk penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua, wajib mengikuti mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi. Ia menilai penunjukan Plt Ketua FFI di luar mekanisme tersebut ilegal dan menyatakan siap melaporkan pihak yang menerbitkan surat penunjukan itu.

Sikap tersebut bukan sekadar persoalan internal organisasi. Bagi Sianipar, kepatuhan terhadap AD/ART menjadi fondasi penting agar federasi olahraga dapat bekerja secara profesional, akuntabel, dan memiliki legitimasi yang kuat. Ia menekankan bahwa perubahan kepengurusan tidak boleh dilakukan secara sepihak atau melalui jalur yang tidak diatur organisasi. Sebab, keputusan yang lahir di luar mekanisme resmi berpotensi menimbulkan konflik, memecah dukungan, dan mengganggu konsentrasi pembinaan prestasi.

Ambisi membawa timnas futsal Indonesia ke Piala Dunia 2028 membutuhkan stabilitas kepengurusan. Menurut Sianipar, tanpa tata kelola yang benar, program jangka panjang seperti pembinaan usia muda, seleksi pelatih, pemusatan latihan, dan persiapan kompetisi internasional bisa berjalan tidak optimal. Ia ingin memastikan upaya menuju Piala Dunia 2028 tidak sekadar menjadi wacana, tetapi didukung oleh struktur organisasi yang sah, transparan, dan mampu bekerja secara konsisten.

Dalam pandangannya, penunjukan Plt Ketua FFI mesti merujuk pada aturan organisasi. Jika AD/ART mengatur bahwa perubahan kepengurusan dilakukan melalui forum tertentu, maka forum itulah yang harus ditempuh. Surat penunjukan tidak dapat menjadi dasar untuk melewati mekanisme yang sudah disepakati para anggota. Karena itu, ia mempersoalkan legalitas surat yang digunakan untuk menempatkan Plt Ketua FFI dan menyatakan kesiapannya menempuh jalur pelaporan.

Langkah pelaporan yang disiapkan Sianipar menunjukkan bahwa persoalan ini dapat berkembang menjadi sengketa organisasi. Namun, ia menegaskan bahwa sikapnya bukan untuk memperkeruh situasi. Tujuannya adalah mengembalikan proses kepengurusan pada koridor AD/ART agar federasi memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengambil keputusan. Dengan begitu, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengurus daerah, klub, pemain, pelatih, hingga suporter, memiliki kepastian terhadap arah organisasi.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam persoalan ini antara lain:

Legalitas penunjukan Plt Ketua FFI harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai AD/ART.
Perubahan kepengurusan seharusnya melalui mekanisme resmi, bukan jalur sepihak.
Stabilitas organisasi diperlukan agar program menuju Piala Dunia 2028 tidak terganggu.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci menjaga kepercayaan klub, sponsor, dan pemerintah.

Bagi Sianipar, persoalan ini juga menyangkut masa depan futsal nasional. Ia ingin futsal Indonesia tidak hanya memiliki target tinggi, tetapi juga ditopang oleh sistem kepemimpinan yang bersih dan sesuai aturan. Target ke Piala Dunia 2028 akan sulit dicapai jika organisasi terus dilanda polemik kepengurusan. Sebaliknya, jika federasi mampu menata diri secara profesional, pembinaan prestasi dapat berjalan lebih terarah.

Konflik kepengurusan kerap menjadi hambatan utama dalam pengembangan cabang olahraga. Ketika legitimasi kepemimpinan dipertanyakan, program pembinaan bisa kehilangan arah, komunikasi dengan stakeholder terganggu, dan potensi atlet tidak terkelola maksimal. Karena itu, penyelesaian melalui AD/ART menjadi jalan yang lebih sehat dibandingkan membiarkan polemik berlarut-larut. Penyelesaian organisasi harus mengedepankan musyawarah, transparansi, dan kepatuhan pada aturan yang berlaku.

Dalam konteks persiapan menuju Piala Dunia 2028, sinergi antara federasi, pemerintah, klub, dan sekolah sepak bola menjadi kunci. Futsal Indonesia membutuhkan ekosistem yang stabil, mulai dari kompetisi usia muda, pembinaan pelatih, hingga dukungan fasilitas. Jika perubahan kepengurusan dilakukan tanpa dasar AD/ART, kepercayaan publik terhadap federasi bisa menurun. Dampaknya tidak hanya pada citra organisasi, tetapi juga pada kesinambungan program pembinaan atlet.

Michael Sianipar menegaskan bahwa dirinya tetap ingin mengawal futsal RI ke Piala Dunia 2028. Namun, ia mengingatkan bahwa target besar harus dibarengi dengan tata kelola organisasi yang benar. Perubahan kepengurusan, termasuk penunjukan Plt Ketua FFI, harus berlandaskan AD/ART. Ia pun siap menempuh langkah hukum jika penunjukan tersebut dinilai menyalahi aturan. Sikap ini menjadi penegasan bahwa prestasi tidak bisa dipisahkan dari proses organisasi yang sah.

Dengan demikian, polemik di FFI seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola federasi. Penyelesaian yang mengedepankan AD/ART akan membantu menciptakan kepemimpinan yang sah, program yang berkelanjutan, dan kepercayaan publik yang lebih kuat. Bagi Sianipar, jalan menuju Piala Dunia 2028 bukan hanya soal kemampuan tim di lapangan, tetapi juga soal kesiapan organisasi di belakangnya. Jika aturan dihormati, target besar futsal Indonesia memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk diwujudkan.

Editor: Ahmad Syafwan