Michael Sianipar Tegaskan Ketua Umum FFI Tak Bisa Diganti Sepihak, PSSI Harus Gelar KLB
Inforiau – 17 November 2026 | Jakarta – Polemik kepemimpinan di Federasi Futsal Indonesia (FFI) kembali mencuat. Dalam pernyataan yang beredar, Michael Sianipar Tegaskan Ketua Umum FFI Tak Bisa Diganti Sepihak PSSI Harus Gelar KLB sebagai sikap resmi yang menolak segala bentuk pergantian pucuk pimpinan di luar mekanisme organisasi. Pernyataan ini muncul di tengah wacana perubahan kepengurusan yang dinilai berpotensi menabrak aturan organisasi.
Mekanisme Organisasi Harus Dihormati
Michael menekankan bahwa FFI memiliki statuta dan aturan rumah tangga yang mengatur setiap keputusan strategis, termasuk pergantian ketua umum. Dalam kerangka itu, PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional diminta tidak mengambil langkah di luar koridor hukum organisasi. Jika memang ada persoalan kepemimpinan yang perlu diselesaikan, mekanisme yang tersedia adalah Kongres Luar Biasa (KLB).
Ia menilai KLB merupakan forum paling sah untuk menguji dukungan, menyelesaikan perbedaan pendapat, dan mengambil keputusan secara kolektif. Dengan KLB, seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi sesuai haknya. Sebaliknya, pergantian sepihak hanya akan memicu konflik berkepanjangan karena tidak memiliki dasar legitimasi yang kuat.
PSSI Diminta Menjaga Koridor Hukum
Dalam pandangan Michael, PSSI seharusnya menjadi contoh dalam menjaga tata kelola organisasi. Induk organisasi tidak boleh terlihat mendukung langkah yang justru bertentangan dengan statuta. Jika PSSI ingin melakukan perubahan, jalur yang ditempuh harus jelas, terukur, dan sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama.
Ia juga mengingatkan bahwa keputusan organisasi yang diambil secara tergesa-gesa berpotensi menimbulkan gugatan, intervensi, dan ketidakpastian hukum. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pengurus, tetapi juga oleh atlet, pelatih, klub, dan pecinta futsal di Tanah Air. Stabilitas organisasi menjadi syarat penting agar pembinaan prestasi tetap berjalan.
Langkah yang Seharusnya Ditempuh
Merujuk pada prinsip organisasi, Michael menyebut ada sejumlah tahapan yang semestinya dilalui sebelum pergantian ketua umum dilakukan. Tahapan itu tidak bisa dilewati begitu saja karena menyangkut hak anggota dan keberlangsungan organisasi.
- Menampung aspirasi anggota dan pengurus secara tertulis.
- Membahas persoalan dalam forum resmi sesuai AD/ART.
- Menetapkan agenda KLB oleh organ yang berwenang.
- Memastikan kuorum, tata tertib, dan hak suara berjalan adil.
- Mengesahkan hasil KLB melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Dengan prosedur seperti itu, keputusan yang diambil akan memiliki dasar kuat dan diterima oleh seluruh pihak. Michael menegaskan bahwa dirinya tidak menolak evaluasi atau regenerasi, tetapi menolak cara-cara yang melanggar aturan. Evaluasi kepemimpinan, menurutnya, tetap harus dilakukan melalui forum yang demokratis dan konstitusional.
Dampak bagi Pembinaan Futsal
Konflik kepemimpinan yang berkepanjangan dikhawatirkan mengganggu program pembinaan usia muda, kompetisi, dan persiapan tim nasional. Karena itu, Michael mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog dan menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Kepentingan futsal nasional harus berada di atas kepentingan kelompok.
Ia berharap PSSI dan FFI dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Jika memang diperlukan perubahan kepengurusan, KLB menjadi jalan yang paling terhormat. Dengan begitu, proses pergantian tidak menimbulkan perpecahan dan tetap menghormati hak anggota.
Pernyataan Michael Sianipar ini menjadi pengingat bahwa organisasi olahraga tidak boleh dikelola dengan pendekatan kekuasaan semata. Legitimasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap statuta adalah fondasi yang harus dijaga. Tanpa itu, prestasi yang ingin diraih justru akan berhenti di tengah jalan.
Pada akhirnya, persoalan FFI bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi ketua umum. Persoalan ini menyangkut cara organisasi menghormati aturannya sendiri. Jika KLB menjadi kesepakatan, seluruh proses harus dijalankan secara terbuka dan akuntabel. Dengan demikian, kepemimpinan yang lahir dari mekanisme sah akan lebih kuat dan dipercaya oleh publik.
Editor: Apriyanto
