Muhajirin Tantang Karmila Sari Buktikan Klaim Rp1,4 Miliar, Minta Transparansi
Inforiau – 18 November 2026 | Polemik pernyataan Anggota DPR RI Karmila Sari kembali memanas setelah isu Diklaim Terima Rp1 4 Miliar Muhajirin Tantang Karmila Sari Buktikan Muhajirin yang Mana mencuat di Rokan Hilir dan Riau. Muhajirin Siringo Ringo membantah keras klaim bahwa dirinya dan keluarganya menerima bantuan senilai Rp1,4 miliar melalui program revitalisasi sekolah. Ia menegaskan tidak pernah menerima aliran dana sebesar itu dan meminta Karmila Sari membuktikan pernyataannya secara terbuka.
Bantahan itu disampaikan Muhajirin menanggapi pemberitaan media online yang mengangkat dugaan ijazah SMEA palsu Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Dalam pemberitaan tersebut, Karmila Sari disebut menyatakan telah membantu Muhajirin dan keluarganya melalui program revitalisasi sekolah senilai Rp1,4 miliar. Muhajirin mengaku kaget karena pernyataan itu dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ia ketahui.
Muhajirin menegaskan dirinya dan keluarga tidak pernah menerima bantuan Rp1,4 miliar dari Karmila Sari. Menurutnya, informasi tersebut berpotensi menyesatkan publik jika tidak diklarifikasi. Ia juga meminta agar masyarakat tidak langsung mempercayai angka yang disebutkan tanpa bukti administratif dan penerima manfaat yang jelas.
Bantuan Rp400 Juta untuk Sekolah Abang Kandung
Dalam klarifikasinya, Muhajirin tidak menampik bahwa sekolah milik abang kandungnya pernah mendapatkan bantuan revitalisasi. Nilai bantuan yang ia ketahui sekitar Rp400 juta. Namun, ia mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang mengusulkan, memperjuangkan, atau menetapkan bantuan tersebut.
Ia menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Karmila Sari untuk meminta bantuan revitalisasi sekolah abangnya. Muhajirin juga mengaku telah menanyakan langsung kepada abang kandungnya apakah bantuan itu memiliki kaitan dengan kritik yang selama ini ia sampaikan terhadap dugaan ijazah Bupati Rokan Hilir. Menurutnya, jawaban abangnya menegaskan tidak ada kaitan antara bantuan dan kritik tersebut.
Meski demikian, Muhajirin menyampaikan terima kasih apabila bantuan revitalisasi sekitar Rp400 juta itu benar-benar merupakan hasil perjuangan aspirasi Karmila Sari sebagai anggota DPR RI. Ia menilai bantuan untuk dunia pendidikan patut diapresiasi. Namun, ia meminta agar nilai Rp400 juta untuk sekolah abangnya tidak dicampur dengan klaim Rp1,4 miliar untuk dirinya dan keluarga.
Tantangan Bukti dan Transparansi
Muhajirin menantang Karmila Sari memperjelas pernyataannya di hadapan publik. Menurutnya, klaim bantuan bernilai fantastis bukan persoalan sepele karena dapat menimbulkan persepsi bahwa dirinya memperoleh keuntungan pribadi atau keluarga melalui hubungan tertentu dengan Karmila Sari.
Ia mengajukan sejumlah pertanyaan yang menurutnya harus dijawab secara terbuka:
- Muhajirin yang mana yang dimaksud menerima bantuan Rp1,4 miliar?
- Kapan bantuan tersebut disalurkan?
- Melalui program apa bantuan diberikan?
- Sekolah mana yang menerima bantuan?
- Berapa nilai masing-masing bantuan yang disalurkan?
Muhajirin juga mempertanyakan apakah pernyataan tersebut berkaitan dengan polemik kritik terhadap dugaan ijazah Bupati Rokan Hilir. Ia tidak ingin publik menangkap kesan bahwa setelah seseorang mengkritik Bupati Rohil, kemudian muncul klaim bantuan Rp1,4 miliar. Menurutnya, jika bantuan itu benar, mekanisme, kriteria penerima, dasar pengusulan, dan proses penetapan sekolah penerima harus dijelaskan kepada masyarakat.
Lebih jauh, ia menyerukan kepada insan pers, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat Rokan Hilir serta Riau untuk ikut mempertanyakan transparansi penyaluran program revitalisasi sekolah yang dikaitkan dengan aspirasi Karmila Sari. Ia menegaskan program pemerintah yang diperjuangkan melalui aspirasi wakil rakyat harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia pendidikan, bukan menjadi alat membangun narasi personal atau kepentingan tertentu.
Respons atas Tudingan Suka Meminta Uang
Muhajirin juga menanggapi pernyataan Karmila Sari dalam pemberitaan tersebut yang antara lain menyebut sulit berdebat dengan orang yang suka meminta uang, meminta pihak lain menjaga kondusivitas Rokan Hilir, dan menyinggung kontribusi bagi daerah. Muhajirin mengaku heran dan mempertanyakan dasar pernyataan itu.
Ia menegaskan tidak pernah meminta uang kepada Karmila Sari. Menurutnya, transaksi keuangan yang pernah terjadi pada tahun 2024 adalah pembayaran iklan pencalonan Karmila Sari sebagai anggota legislatif di media miliknya. Muhajirin menilai pembayaran itu merupakan transaksi profesional pemasangan iklan media, bukan pemberian uang karena dirinya meminta-minta.
Jika pembayaran iklan kemudian dianggap sebagai pemberian uang kepada dirinya, Muhajirin mempertanyakan apakah kewajiban pembayaran iklan kepada media lain juga akan dipersoalkan. Ia menyayangkan pernyataan yang menurutnya merendahkan kapasitas dan karakter seseorang tanpa disertai pembuktian. Menurutnya, pejabat publik yang menyampaikan pernyataan kepada media sebaiknya berlandaskan fakta dan tidak menyerang karakter pengkritik.
Kondusivitas dan Identitas Warga Rohil
Terkait imbauan menjaga kondusivitas Rokan Hilir, Muhajirin mengingatkan kembali pertemuan dan kesepakatan dengan Bupati Rohil pada 22 Januari 2026. Dalam pertemuan itu, menurutnya, ada komitmen bersama untuk menciptakan kesejukan dan mendukung pembangunan Rokan Hilir. Namun, ia mengaku kecewa karena polemik Pemilihan Penghulu atau Pilpeng kembali memanaskan situasi.
Muhajirin menyatakan telah berulang kali menyampaikan kepada Bupati dan beberapa keluarganya agar tidak cawe-cawé dalam urusan Pilpeng. Ia mengingatkan persoalan itu tidak main-main karena menyangkut hal yang berkaitan dengan kitab suci Al-Qur’an. Menurutnya, peringatan tersebut belum mendapat perhatian sebagaimana diharapkan.
Ia menegaskan bukan pihak yang menginginkan kegaduhan. Selama ini, ia mengaku berupaya menjaga komunikasi dan memberikan ruang penyelesaian secara baik. Menurutnya, kondusivitas merupakan tanggung jawab bersama, termasuk kepala daerah dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh, bukan hanya dibebankan kepada satu pihak.
Muhajirin juga menanggapi pernyataan yang mempertanyakan keasliannya sebagai warga Rokan Hilir. Ia menyatakan sejak usia enam tahun sudah menjadi warga Rokan Hilir. Istrinya asli Panipahan dan identitas kependudukan keluarganya juga tercatat sebagai warga Rokan Hilir. Karena itu, ia mempersilakan pihak yang meragukan melihat rekam jejak dan identitas keluarganya.
Tetap Mengkritik Dugaan Ijazah
Menutup pernyataannya, Muhajirin kembali menegaskan tidak pernah menerima Rp1,4 miliar sebagaimana diklaim Karmila Sari. Ia juga menegaskan tidak pernah menjadikan bantuan revitalisasi sekolah milik abang kandungnya sebagai alasan untuk menghentikan kritik terhadap dugaan ijazah Bupati Rokan Hilir.
Ia meminta Karmila Sari memberikan penjelasan terbuka disertai bukti administrasi mengenai klaim bantuan Rp1,4 miliar agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Menurutnya, jika benar ada bantuan Rp1,4 miliar untuk Muhajirin dan keluarga, maka bukti dan penerimanya harus ditunjukkan. Jika yang ada hanya Rp400 juta untuk sekolah abangnya, hal itu juga perlu dijelaskan secara terang kepada publik.
Muhajirin menegaskan sampai hari ini dirinya masih berdiri pada perjuangan mempertanyakan dugaan ijazah Bupati Rohil. Ia tidak ingin opini dibangun seolah-olah dirinya telah mendapatkan sesuatu lalu berhenti bersuara. Persoalan ini, menurutnya, bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pernyataan pejabat serta penggunaan program pendidikan.
Editor: Alwira Fanzary
