Pasokan Gas Nasional Dirombak: Industri Jabar-Lampung Teriak, Qatar Justru Beli dari AS
Inforiau – 24 Oktober 2026 | Kebijakan energi Indonesia memasuki babak baru yang penuh dinamika. Di tengah upaya memastikan pasokan gas dalam negeri yang memadai, pemerintah resmi memangkas ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 BBTUD mulai Sabtu, 24 Oktober 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung program hilirisasi industri petrokimia yang membutuhkan bahan baku gas secara masif. Namun, di sisi lain, sejumlah industri di Jawa Barat dan Lampung justru mengeluhkan kebutuhan tambahan pasokan gas yang belum terpenuhi sepenuhnya.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengonfirmasi pengurangan alokasi pengiriman gas tersebut dari dua jalur pasokan utama. “Mulai besok (Sabtu 24/10), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (23/10) malam. Singapura menjadi satu-satunya tujuan dalam penyesuaian ekspor ini karena jalur pipa yang ada memang hanya menuju ke negara tersebut.
Langkah SKK Migas sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Usai sidang kabinet, Bahlil memberi sinyal tidak akan memperpanjang kontrak pengiriman gas ke negara tetangga. “Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” tegas Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM. Saat ini sekitar 70 persen produksi gas nasional dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri, sedangkan 30 persen sisanya diekspor. Porsi tersebut akan dikaji ulang agar pasokan gas untuk industri dalam negeri semakin optimal.
Di sisi hulu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti kebutuhan tambahan pasokan gas untuk kawasan industri di Jawa bagian barat dan Lampung. Menurut Sarmuji, juru bicara Kemenperin, langkah pengutamaan gas bumi untuk kebutuhan domestik sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. “Kemenperin mendukung arahan Presiden untuk mengutamakan kepentingan nasional, termasuk gagasan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi agar gas bumi diutamakan bagi kebutuhan dalam negeri. Kami akan berkoordinasi agar industri mendapat porsi pasokan gas yang memadai, terutama di Jawa bagian barat dan Lampung yang saat ini paling membutuhkan,” kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).
Data Kemenperin mencatat realisasi pasokan gas dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di wilayah Jawa Bagian Barat berada di kisaran 65,69 persen pada 2025. “Masih ada ruang yang perlu diisi. Karena itu, setiap tambahan pasokan gas di dalam negeri adalah peluang untuk memperkuat daya saing industri, menjaga utilisasi pabrik, dan melindungi lapangan kerja,” ujarnya. Gas bumi memiliki peran penting bagi industri nasional, baik sebagai sumber energi maupun bahan baku. Industri pupuk dan petrokimia menggunakan gas sebagai bahan baku utama, sedangkan industri keramik, kaca, dan baja membutuhkan pasokan energi yang stabil dengan harga kompetitif.
Pengutamaan gas bumi untuk kebutuhan domestik sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang mengarahkan pengurangan ekspor gas bumi secara bertahap dan peningkatan alokasi untuk kebutuhan dalam negeri. Sarmuji menambahkan, penguatan pasokan gas dalam negeri adalah proses bertahap. Kemenperin akan terus bekerja bersama Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Kementerian ESDM, dan para pemangku kepentingan untuk menjaga kepastian pasokan dan harga gas bagi industri yang sudah beroperasi saat ini. “Hilirisasi membutuhkan industri yang kuat, dan industri yang kuat membutuhkan energi serta bahan baku yang terjamin. Di situlah Kemenperin akan mengambil peran,” pungkasnya.
Dampak pemangkasan ekspor ke Singapura pun menjadi sorotan. Analis energi Victor Nian, pendiri sekaligus ketua Centre for Strategic Energy and Resources, menilai Singapura sebagai pihak yang paling rentan terhadap kemungkinan tidak diperpanjangnya kontrak gas alam, mengingat kesepakatan negara tersebut dengan Indonesia akan berakhir pada penghujung tahun 2028. Namun, menurut Nian, Singapura telah mendiversifikasi pasokannya melalui impor gas alam cair (LNG) dari pasar global. “Oleh karena itu, hilangnya pasokan melalui pipa dari Indonesia kemungkinan besar hanya akan memicu kenaikan biaya energi, alih-alih menyebabkan krisis pasokan,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Singapura merupakan importir gas alam terbesar dari Indonesia pada tahun lalu dengan volume mencapai 3,22 juta ton, disusul Thailand dan Filipina yang masing-masing mengimpor 291.000 ton dan 138.000 ton. Pada 2024, konsumsi gas alam Singapura mencapai sekitar 0,512 kuadriliun British thermal unit (BTU), sementara Indonesia memasok 145,3 miliar kaki kubik (Bcf) gas melalui jaringan pipa pada tahun yang sama. Pengurangan 31 BBTUD jika berlangsung setahun penuh setara dengan sekitar 11,3 Bcf per tahun, atau sekitar 7,8 persen dari volume ekspor gas Indonesia ke Singapura pada 2024. Gas juga menjadi penopang utama sistem kelistrikan Singapura, di mana sekitar 95 persen listrik negara itu dihasilkan menggunakan gas alam impor.
Sementara itu, pasar energi global ikut bergejolak akibat perang Iran. Qatar, yang sebelumnya merupakan eksportir gas alam cair terbesar dunia, kini justru membeli pasokan dari Amerika Serikat. QatarEnergy mencapai kesepakatan dengan Cheniere Energy untuk membeli 4 juta metrik ton LNG per tahun hingga 2054. Harga pembelian menggunakan acuan Henry Hub AS ditambah biaya tetap. “Kami menantikan untuk memasok QatarEnergy secara andal dari Sabine Pass dan Corpus Christi hingga paruh kedua abad ini,” kata CEO Cheniere, Jack Fusco. Pengiriman diperkirakan baru dimulai pada 2030-an.
Perubahan drastis ini terjadi setelah Iran mengebom fasilitas produksi utama Qatar di Ras Laffan pada 2 Maret, yang merusak parah dua jalur produksi dan melumpuhkan sekitar 17 persen kapasitas ekspor LNG negara itu. Ekspor Qatar anjlok dari 7,62 juta metrik ton pada Januari menjadi hanya 780 ribu metrik ton usai serangan, sebelum perlahan pulih ke 1,65 juta metrik ton pada September. Menteri Energi Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi, menyebut perbaikan kerusakan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. Qatar telah menyatakan kondisi force majeure setiap bulan sejak serangan Maret tersebut.
Di tengah dinamika global dan domestik, Indonesia berkomitmen memperkuat pasokan gas untuk industri dalam negeri. Pemangkasan ekspor ke Singapura menjadi sinyal tegas bahwa kebutuhan domestik menjadi prioritas. Namun, tantangan tetap ada, terutama memastikan tambahan pasokan gas benar-benar mengalir ke kawasan industri yang membutuhkan seperti Jawa Barat dan Lampung. Koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak di sektor industri maupun hubungan dagang dengan negara tetangga. Dengan perencanaan yang matang, pengurangan ekspor gas diharapkan mampu mendorong hilirisasi dan memperkuat daya saing industri nasional, sekaligus menjaga ketahanan energi Indonesia di masa depan.
About the Author
