Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Panam, Data Jalan Jadi Penghambat

Inforiau – 11 November 2026 | Kendala Data Jalan Tersendat Pemprov Riau Kebut Pembebasan 166 Persil Lahan Flyover Panam Pekanbaru menjadi persoalan yang harus segera diurai. Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa percepatan pembebasan lahan menjadi kunci agar proyek jalan layang di persimpangan Panam, Kota Pekanbaru, bisa segera berjalan tanpa hambatan administrasi berkepanjangan. Warga yang selama ini terjebak kemacetan di kawasan tersebut memang masih harus bersabar, tetapi pemerintah menyatakan tengah memacu penyelesaian sejumlah dokumen teknis yang selama ini menahan proses ganti rugi.

Langkah itu dibahas dalam rapat evaluasi pengadaan tanah yang dipimpin Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Rapat Gubernur Riau, Selasa, 10 November 2026. Rapat melibatkan sejumlah institusi kunci, antara lain jajaran Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, serta Tim Pelaksana Pengadaan Tanah atau TP2T. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi atas sumbatan administrasi yang membuat pembayaran ganti rugi belum bisa direalisasikan sepenuhnya.

SF Hariyanto menyatakan bahwa evaluasi dilakukan agar seluruh kendala yang sudah teridentifikasi dapat segera diselesaikan. Menurutnya, pemerintah tidak ingin proses pembebasan lahan berlarut-larut karena berdampak langsung pada masyarakat terdampak dan kelancaran pembangunan infrastruktur. Fokus utama saat ini adalah mempercepat realisasi pembayaran ganti rugi kepada warga yang berhak, sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Baru 92 Persil Siap Dibebaskan

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, membeberkan kondisi riil pemetaan di lapangan. Dari total 166 persil lahan yang masuk area pembangunan, baru 92 persil yang statusnya siap dibebaskan. Sisanya masih tertahan karena belum adanya peta bidang yang sah, sehingga proses penetapan dan pembayaran ganti rugi belum dapat dilanjutkan.

Status Lahan	Jumlah Persil
Siap dibebaskan	92
Masih tertahan	74
Total teridentifikasi	166

Data tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah tidak hanya menyangkut kesepakatan harga dengan warga, tetapi juga kelengkapan administrasi jalan. Tanpa dokumen yang sah, tim pengadaan tanah kesulitan menentukan batas pasti area yang masuk Ruang Milik Jalan atau Rumija. Padahal, kepastian batas jalan menjadi dasar untuk menetapkan bidang mana yang berhak memperoleh ganti rugi.

Leger Jalan Belum Tersedia di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya

Zulfahmi menjelaskan bahwa titik macet administrasi berpusat di arah Simpang Garuda Sakti dan Kubang Raya. Di lokasi itu, pemerintah belum mengantongi dokumen buku registrasi jalan atau leger jalan. Akibatnya, pengukuran Rumija belum bisa dilakukan secara pasti. Kondisi tersebut berbeda dengan ruas Jalan HR Soebrantas yang pendataan asetnya sudah tuntas dan dapat diukur lebih cepat.

Persoalan teknisnya, kata Zulfahmi, di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya belum ada data leger jalan, sehingga pihaknya belum bisa mengukur Rumija. Sementara itu, di HR Soebrantas data tersebut sudah tersedia dan proses pengukuran dapat dilakukan. Perbedaan kelengkapan dokumen inilah yang membuat laju pembebasan lahan tidak merata.

Sebagai jalan keluar, Dinas PUPR Riau terus menjalin koordinasi intensif dengan Kepala BPJN Riau, Tulak. Kedua pihak bersepakat menyusun surat keterangan khusus yang nantinya difungsikan sebagai alas hak penentuan batas area jalan. Surat keterangan itu diharapkan menjadi pegangan sementara bagi tim pengadaan tanah untuk melanjutkan pengukuran dan penetapan bidang yang terdampak.

Selain itu, pemerintah meminta BPN memberikan kesempatan untuk melengkapi bahan dan dokumen yang kurang. Menurut Zulfahmi, koordinasi dengan BPJN dan BPN menjadi bagian penting agar proses pembebasan lahan tidak berhenti hanya karena persoalan administratif. Pemerintah berupaya memastikan setiap bidang yang memenuhi syarat dapat segera diproses, sementara bidang yang masih bermasalah terus diselesaikan secara bertahap.

Dampak bagi Warga dan Proyek Flyover

Keterlambatan pembebasan lahan berpotensi memperpanjang waktu tunggu warga yang setiap hari melewati persimpangan Panam. Kawasan tersebut dikenal memiliki volume lalu lintas tinggi, terutama pada jam sibuk. Kehadiran flyover diharapkan mampu mengurangi kepadatan dan mempersingkat waktu perjalanan, tetapi manfaat itu baru bisa dirasakan setelah seluruh tahapan proyek berjalan sesuai jadwal.

Bagi warga terdampak, kepastian pembebasan lahan juga menyangkut hak ekonomi mereka. Proses ganti rugi yang jelas dan transparan akan membantu masyarakat merencanakan kehidupan setelah lahan mereka digunakan untuk kepentingan umum. Karena itu, penyelesaian data jalan bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik lahan.

Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini. Rapat evaluasi yang melibatkan Pengadilan Tinggi, BPJN, BPN, dan TP2T diharapkan menghasilkan langkah konkret, bukan hanya kesepahaman di atas kertas. Dengan begitu, percepatan pembebasan 166 persil lahan dapat berjalan lebih terukur dan proyek Flyover Panam Pekanbaru dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Editor: Abuzar Samad