Perda Penanaman Modal Riau Dorong Hilirisasi Riau, Kekayaan Alam Tak Lagi Hanya Dikeruk

Inforiau – 10 November 2026 | Perda Penanaman Modal Riau Disiapkan Kekayaan Alam Tak Boleh Lagi Hanya Dikeruk Industri Harus Dibangun di Daerah menjadi sorotan dalam penyusunan regulasi investasi di Provinsi Riau. DPRD Riau melalui Panitia Khusus Ranperda Penanaman Modal dan Investasi tengah merancang arah kebijakan yang tidak hanya mengejar masuknya modal, tetapi juga memastikan kekayaan alam diolah di daerah sendiri. Langkah ini diharapkan mengubah pola pembangunan ekonomi yang selama puluhan tahun menjadikan Riau sebagai pemasok bahan mentah.

Ketua Pansus Ranperda Penanaman Modal Abdullah menegaskan bahwa sumber daya alam Riau belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selama puluhan tahun menjadi salah satu daerah penghasil minyak bumi, kelapa sawit, dan kelapa terbesar di Indonesia, Riau dinilai belum maksimal menikmati manfaat ekonomi dari pengolahan komoditas tersebut. Karena itu, Hilirisasi Riau menjadi gagasan utama yang didorong dalam perda ini. Regulasi tersebut diharapkan mewajibkan pengembangan industri hilirisasi terhadap komoditas unggulan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan lingkungan.

Abdullah mencontohkan kelapa sawit yang memiliki potensi turunan sangat besar. Pengolahan minyak sawit atau crude palm oil tidak seharusnya berhenti pada produk minyak goreng. Menurutnya, terdapat sekitar 131 jenis produk turunan CPO yang berpotensi dikembangkan, antara lain:

Sabun dan produk kebersihan
Kosmetik dan perawatan tubuh
Bahan baku industri makanan
Produk oleokimia

Potensi serupa juga dimiliki komoditas kelapa. Hampir seluruh bagian kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari sabut, tempurung, daging, hingga air kelapa. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan melalui industri pengolahan di Riau.

Dalam pandangan Abdullah, Riau memiliki dua keunggulan sekaligus, yakni kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis di kawasan Selat Malaka. Ia membandingkan Riau dengan Batam yang mampu berkembang pesat karena memanfaatkan keunggulan lokasi dekat Singapura dan Malaysia. Meski tidak memiliki sumber bahan baku alam sebesar Riau, Batam mampu mendatangkan bahan baku dari berbagai daerah untuk diolah menjadi produk industri. Sementara Riau, menurutnya, memiliki bahan baku dan lokasi strategis yang seharusnya menjadi modal besar untuk membangun industri pengolahan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperkuat perekonomian daerah.

Selain hilirisasi, pengelolaan potensi pelabuhan menjadi perhatian dalam gagasan besar penanaman modal tersebut. Selat Malaka disebut sebagai salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia dengan sekitar 71 ribu kapal melintas setiap bulan. Abdullah mempertanyakan seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar diterima daerah dari aktivitas pelayaran dan kepelabuhanan di sekitar Dumai dan Pulau Rupat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih serius mengambil peran melalui Badan Usaha Milik Daerah, termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta. BUMD dinilai tidak boleh hanya menjadi penonton ketika aktivitas ekonomi berskala besar berlangsung di wilayah Riau.

Keberhasilan investasi, lanjut Abdullah, tidak semestinya hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Pembangunan industri pengolahan di Riau diyakini dapat membuka lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran yang disebut berada di kisaran 4,9 persen, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketika industri tumbuh dan masyarakat memperoleh pekerjaan, aktivitas ekonomi meningkat. Perusahaan membayar pajak, pekerja memiliki penghasilan, dan penerimaan daerah berpotensi semakin kuat. Dengan PAD yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih luas untuk membangun infrastruktur, memperbaiki jalan dan jembatan, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga membantu masyarakat kurang mampu.

Lebih jauh, ia berpandangan kekayaan alam Riau semestinya dapat menjadi sumber pembiayaan pendidikan bagi generasi muda. Menurutnya, dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, mahasiswa di Riau seharusnya bisa mendapatkan pendidikan secara gratis. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil. Perjuangan mendapatkan DBH memang penting karena porsi yang diterima daerah dinilai masih terbatas, tetapi Riau harus mulai membangun sumber penerimaan ekonomi sendiri melalui penguatan investasi, hilirisasi industri, dan optimalisasi pengelolaan potensi daerah.

Dengan demikian, tantangan utama bukan sekadar menghadirkan regulasi baru, melainkan memastikan perda tersebut mampu mengubah pola pembangunan ekonomi Riau dari daerah penghasil bahan mentah menjadi pusat industri pengolahan, perdagangan, dan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kekayaan alam yang terus dikeruk tanpa diikuti hilirisasi hanya akan membuat Riau menjadi pemasok bahan baku, sementara nilai tambah, lapangan kerja, dan keuntungan industri lebih banyak dinikmati daerah lain. Hilirisasi Riau melalui Perda Penanaman Modal diharapkan menjadi jalan bagi daerah untuk menikmati kekayaan alamnya secara lebih adil dan berkelanjutan.

Editor: Abuzar Samad