Ruben Onsu Hadirkan Fitri Salhuteru di Sidang Hak Asuh, Tegaskan Bukan Rekayasa
Inforiau – 18 November 2026 | Jakarta – Ruben Onsu kembali menjadi sorotan dalam sidang hak asuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Dalam agenda persidangan tersebut, ia menghadirkan Fitri Salhuteru sebagai saksi. Penegasan bahwa Ruben Onsu Hadirkan Fitri Salhuteru di Sidang Hak Asuh Bukan Rekayasa menjadi salah satu poin yang mencuat, terutama karena kehadiran saksi di ruang sidang kerap dinilai publik sebagai bagian dari strategi pencitraan.
Kehadiran Fitri Salhuteru tidak berlangsung di ruang kosong. Sidang hak asuh adalah forum hukum yang menuntut pembuktian berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Setiap saksi yang diajukan harus memiliki relevansi dengan pokok perkara, bukan sekadar nama yang dikenal publik. Karena itu, pihak Ruben Onsu menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan keterangan yang dibutuhkan majelis hakim.
Bukan Rekayasa, tetapi Strategi Pembuktian
Isu rekayasa muncul karena persidangan yang melibatkan figur publik selalu memiliki lapisan perhatian lebih. Media sosial, pemberitaan, dan opini publik sering kali berjalan lebih cepat daripada proses hukum. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran seorang saksi bisa dengan mudah dibaca sebagai manuver. Namun, penilaian terhadap sah atau tidaknya sebuah saksi tetap berada di tangan majelis hakim.
Dalam hukum acara perdata, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri. Keterangan saksi tidak berdiri sendiri. Hakim akan menguji konsistensi, keterkaitan dengan pokok perkara, serta apakah keterangan itu memiliki nilai pembuktian. Jika saksi dinilai tidak relevan, bobot keterangannya bisa melemah. Sebaliknya, saksi yang mampu menjelaskan fakta secara runtut dapat membantu hakim memahami duduk perkara.
Oleh sebab itu, pernyataan bahwa Ruben Onsu menghadirkan Fitri Salhuteru di sidang hak asuh bukan rekayasa perlu dibaca dalam kerangka proses hukum. Publik tidak melihat seluruh pertimbangan tim kuasa hukum, agenda persidangan, maupun materi yang diajukan. Yang tampak di permukaan hanyalah kehadiran seorang figur. Padahal, di dalam persidangan, setiap langkah memiliki konsekuensi hukum dan harus dipertanggungjawabkan.
Kredibilitas Saksi Diuji di Persidangan
Majelis hakim tidak akan langsung menerima keterangan saksi tanpa pemeriksaan. Saksi akan diminta menjelaskan pengetahuannya, sumber informasinya, serta kaitannya dengan perkara. Jika keterangan bersifat umum, hakim dapat menilai bahwa keterangan tersebut tidak cukup kuat. Jika keterangan bersifat spesifik dan didukung fakta lain, nilai pembuktiannya dapat berbeda.
Dalam perkara hak asuh, keterangan saksi sering kali bersinggungan dengan pola pengasuhan, komunikasi antarorang tua, lingkungan tempat anak tumbuh, dan kebiasaan sehari-hari. Semua itu bukan hal yang bisa dinilai hanya dari satu peristiwa. Hakim perlu melihat gambaran yang lebih utuh. Karena itu, kehadiran saksi yang dianggap mengetahui konteks tertentu dapat menjadi bagian dari upaya melengkapi gambaran tersebut.
Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua saksi otomatis memiliki pengetahuan langsung. Ada saksi yang memberi keterangan berdasarkan pengalaman, ada pula yang hanya mengetahui dari cerita pihak lain. Dalam praktik persidangan, perbedaan itu berpengaruh. Hakim akan lebih berhati-hati terhadap keterangan yang bersumber dari pihak ketiga. Di sinilah kredibilitas dan kapasitas saksi menjadi kunci.
Fokus Utama Tetap Kepentingan Anak
Perkara hak asuh bukan pertarungan popularitas. Di atas semua sorotan terhadap Ruben Onsu dan Fitri Salhuteru, ada kepentingan anak yang harus menjadi pertimbangan utama. Putusan hak asuh tidak seharusnya dibangun dari narasi media sosial, tetapi dari bukti, keterangan saksi, dan penilaian hakim terhadap kondisi yang paling baik bagi anak.
Karena itu, publik semestinya menahan diri dari kesimpulan terlalu cepat. Persidangan masih berjalan dan masih ada agenda lanjutan. Kehadiran Fitri Salhuteru sebagai saksi merupakan satu bagian dari rangkaian proses yang lebih panjang. Menilai seluruh perkara hanya dari satu momen sidang berisiko menghasilkan pemahaman yang tidak utuh.
Di sisi lain, pihak Ruben Onsu memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan menghadirkan saksi yang diyakini relevan. Selama proses itu berjalan sesuai hukum acara, kehadiran saksi tidak dapat serta-merta disebut sebagai rekayasa. Sebaliknya, pihak yang menilai adanya rekayasa juga perlu mendasarkan kritik pada fakta persidangan, bukan pada dugaan atau framing media sosial.
Yang terpenting, persidangan ini menjadi pengingat bahwa perkara hak asuh menyangkut kehidupan anak dalam jangka panjang. Keterangan saksi, strategi hukum, dan pernyataan publik sebaiknya tidak menutupi tujuan utama, yaitu mencari solusi terbaik bagi anak. Hakim memiliki ruang untuk menilai seluruh bukti secara objektif, termasuk menimbang keterangan Fitri Salhuteru sesuai kapasitasnya.
Dengan demikian, penegasan bahwa Ruben Onsu Hadirkan Fitri Salhuteru di Sidang Hak Asuh Bukan Rekayasa bukan sekadar bantahan terhadap anggapan publik. Pernyataan itu menjadi bagian dari upaya menjelaskan bahwa proses hukum memiliki mekanisme pembuktian sendiri. Kehadiran saksi akan diuji, keterangan akan dinilai, dan putusan akan diambil berdasarkan pertimbangan hakim.
Hingga kini, perhatian publik masih tertuju pada kelanjutan sidang hak asuh di PN Jakarta Selatan. Terlepas dari sorotan terhadap kedua nama besar tersebut, jalannya persidangan tetap harus dihormati. Fakta di ruang sidang, bukan narasi di luar pengadilan, yang seharusnya menjadi dasar penilaian. Semua pihak berhak mendapatkan proses hukum yang adil, termasuk dalam perkara yang menyangkut hak asuh anak.
Editor: Sukri Mustakim
