RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas, Siap Disahkan di Paripurna DPR
Inforiau – 18 November 2026 | JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya menuntaskan pembahasan tingkat I. Komisi III DPR bersama pemerintah sepakat membawa hasil pembahasan itu ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, rapat tingkat pertama telah memfinalkan rancangan aturan tersebut. “Pada hari ini kami telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” kata politikus Partai Gerindra itu di hadapan wartawan.
Menurut Dasco, hasil pembahasan tingkat I selanjutnya dibawa ke rapat paripurna terdekat. “Dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” ujarnya.
Perjalanan Panjang lewat 87 Kali RDPU
Pembahasan regulasi ini terbilang marathon. Komisi III DPR menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, organisasi, dan berbagai pihak terkait. Rangkaian RDPU itu dimulai sejak September 2025 dan tetap berjalan meski DPR memasuki masa reses.
“Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco ya demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Naskah RUU sendiri disepakati melalui 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) pada 5 November 2026. Dengan capaian itu, DPR menargetkan pengesahan rampung pada November 2026, lebih cepat dari target awal Desember.
Enam Pokok Materi dan Perampasan Tanpa Putusan Pidana
Dalam rapat kerja pembicaraan tingkat I, pemerintah menyampaikan persetujuan atas nama Presiden dan Menteri Hukum. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memaparkan enam pokok materi yang diatur dalam RUU tersebut, mulai dari ruang lingkup hingga pengawasan.
- Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas pada perekonomian masyarakat.
- Jenis aset hasil tindak pidana yang dapat dirampas oleh negara.
- Hukum acara perampasan aset melalui dua pendekatan, yakni berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) dan tanpa didasarkan pada putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
- Pengelolaan aset dan pengawasan pelaksanaan perampasan melalui badan khusus yang dibentuk Presiden.
- Penguatan pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset secara berkala serta akuntabel.
Pembahasan turut merinci sepuluh pokok yang menjadi perhatian, antara lain jaminan perlindungan hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, dan akuntabilitas. Kewenangan dalam hukum acara tanpa tuntutan pidana juga dibagi secara jelas, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
RUU ini juga menegaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lain tetap berlaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, mekanisme perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Korban Investasi Bodong Bisa Langsung Dapat Ganti Rugi
Habiburokhman menilai aturan ini berpotensi menjadi instrumen pemulihan kerugian korban kejahatan keuangan, terutama korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal. Selama ini, menurut dia, korban kerap kesulitan memperoleh kembali uangnya karena hasil kejahatan lebih dulu diserahkan ke negara, bahkan tak jarang tidak sampai sama sekali.
“Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi massal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut,” kata Ketua Panja RUU Perampasan Aset itu.
Ketentuan pengembalian aset kepada korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat banyak memang menjadi salah satu poin yang disepakati dalam pembahasan. Aspirasi tersebut muncul dalam forum-forum serapan pendapat yang digelar Komisi III.
Menepis Kekhawatiran Penyalahgunaan Wewenang
Isu lain yang menyertai pembahasan adalah kekhawatiran bahwa kewenangan merampas aset bisa disalahgunakan aparat penegak hukum. Habiburokhman memastikan sejumlah ketentuan perlindungan telah disiapkan, termasuk jaminan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
“Terkait kekhawatiran masyarakat dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum, sudah kita proteksi semua, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” ujarnya.
Kehadiran undang-undang ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam rezim pemulihan aset global. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang antara lain mendorong negara peserta membangun mekanisme perampasan hasil kejahatan, termasuk aset yang disembunyikan di luar yurisdiksi.
Jika disahkan pada paripurna mendatang, RUU ini akan menjadi landasan hukum pertama yang secara khusus mengatur perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia, sekaligus menguji efektivitas badan pengelola aset yang nantinya dibentuk Presiden. Pengawasan berkala dan transparansi pengelolaan aset akan menjadi kunci agar aturan ini tidak sekadar menjadi kewenangan baru di atas kertas.
Editor: Sukri Mustakim
