Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP, 338.536 Hektare Hutan Riau Kembali ke Negara
Inforiau – 21 November 2026 | JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau. Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 dan disampaikan ke publik pada Jumat (20/11/2026). Areal kerja yang terdampak mencapai 338.536 hektare, sehingga kawasan hutan seluas itu kini kembali berada dalam penguasaan negara.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa langkah penertiban merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola hutan agar kembali sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Menurutnya, keputusan itu diambil setelah Satgas menemukan sejumlah indikasi pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di areal konsesi perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan tersebut.
Empat Temuan yang Menjerat Perusahaan
Pemerintah mendasarkan pencabutan izin pada sejumlah temuan pelanggaran di dalam areal kerja perusahaan. Temuan itu mencakup:
- Kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang di dalam areal konsesi.
- Keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare.
- Bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare.
- Kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Selain empat persoalan itu, Satgas PKH menemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera. Tesso Nilo selama ini dikenal sebagai salah satu bentang alam penting bagi gajah Sumatera, satwa yang berstatus kritis akibat penyusutan habitat dan meningkatnya konflik dengan manusia. Gangguan pada kawasan penyangga berpotensi mempersempit ruang jelajah satwa tersebut dan memperbesar risiko konflik di sekitar kawasan.
Kegiatan Dihentikan, Kewajiban Pemulihan Tetap Berlaku
Dengan pencabutan PBPH, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku dan tidak gugur bersama izin yang dicabut.
Penertiban di lapangan ditandai dengan pemasangan sejumlah plang serta spanduk peringatan dan larangan di sejumlah kawasan yang sebelumnya masuk konsesi perusahaan. Pemasangan tanda itu menjadi penanda fisik bahwa aktivitas operasional tidak lagi diizinkan di areal tersebut.
Perusahaan Milik Sukanto Tanoto
PT RAPP merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle (RGE) dan termasuk entitas APRIL Group. RGE didirikan oleh pengusaha Sukanto Tanoto, yang membangun bisnisnya dari usaha pemasok suku cadang di Medan sebelum merambah sektor kehutanan, bubur kertas dan kertas, minyak kelapa sawit, serta energi. Cikal bakal kelompok usaha ini dimulai pada 1973 melalui bisnis kayu lapis, lalu berkembang ke industri pulp dan kertas antara lain lewat pendirian APRIL Group dan PT RAPP di Pangkalan Kerinci, Riau, pada awal 1990-an.
Kelompok usaha itu kini beroperasi di sejumlah negara, termasuk China, Brasil, dan Kanada, dengan kantor holding di Singapura. PT RAPP sendiri telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade.
Respons PT RAPP
PT RAPP menyatakan telah menerima informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanannya di Provinsi Riau melalui pemberitaan media. Perusahaan mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi beserta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.
“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” demikian pernyataan resmi perusahaan.
Perusahaan menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional. “Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami,” tulis RAPP dalam keterangan tertulisnya.
PT RAPP juga menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut.
Nasib Puluhan Ribu Pekerja
Perusahaan menyebut PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa. Studi dampak ekonomi yang pernah dilakukan memperkirakan aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Perusahaan juga memaparkan kontribusinya terhadap pertumbuhan Pangkalan Kerinci. Kawasan itu disebut berkembang dari komunitas beranggotakan sekitar 200 orang pada 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini, dan diperkirakan sekitar 20 persen di antaranya memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan. Pada 2016 hingga 2025, PT RAPP mengklaim berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau, serta menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten dalam sepuluh tahun terakhir.
PT Gemilang Sawit Lestari Juga Ditertibkan
Penertiban Satgas PKH tidak hanya menyasar PT RAPP. Di Kabupaten Kuantan Singingi, Satgas menindak PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL). Satgas menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan itu melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare. Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.
Ujian bagi Perbaikan Tata Kelola Hutan
Bagi publik Riau, keputusan terhadap PT RAPP menjadi ujian atas janji perbaikan tata kelola hutan. Di satu sisi, negara menegaskan bahwa izin bukan sekadar hak mengelola, melainkan disertai kewajiban menjaga kawasan. Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan pemulihan kawasan benar-benar berjalan dan dampak sosial-ekonomi bagi puluhan ribu pekerja serta warga sekitar tetap tertangani.
