Sufmi Dasco Ahmad Sebut DPR Belum Bahas Pemakzulan Gibran, Tunggu Paripurna dan Putusan Lengkap MA

Inforiau – 10 November 2026 | Sufmi Dasco Ahmad memastikan Dewan Perwakilan Rakyat hingga saat ini belum membahas secara resmi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan pimpinan dewan belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang biasanya melibatkan perwakilan fraksi-fraksi, sehingga belum ada keputusan apa pun ihwal desakan tersebut.

“Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Menurut politikus Partai Gerindra itu, DPR telah menerima beragam aspirasi masyarakat, termasuk dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan anggota dewan lintas fraksi yang ingin menyampaikan sikap melalui mekanisme yang tersedia di parlemen. Namun, ia menegaskan seluruh proses tersebut baru dapat berjalan setelah masa persidangan resmi dibuka.

Menunggu Pembukaan Masa Sidang

DPR RI dijadwalkan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (10/11/2026). Dasco menyebut pembukaan masa sidang menjadi pintu masuk bagi bergeraknya proses-proses lain di DPR, termasuk pembahasan aspirasi terkait Wakil Presiden.

“Permuka pembukaan masa sidang sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” ujarnya dalam keterangan yang disiarkan salah satu televisi nasional.

Ia menambahkan, DPR akan menyikapi aspirasi tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan tata tertib. Meski demikian, Dasco belum dapat memastikan langkah konkret yang akan diambil dewan, termasuk apakah usulan itu akan berujung pada penggunaan hak angket, hak menyatakan pendapat, atau justru tidak berlanjut.

“Kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI. Oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini,” tuturnya.

Putusan MK dan MA Jadi Pertimbangan

Polemik yang mencuat bermula dari perdebatan soal legitimasi ijazah sekolah menengah atas Gibran Rakabuming Raka. DPR disebut masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) turut mengeluarkan pertimbangan atas perkara tersebut.

Sejumlah fraksi dinilai ingin terlebih dahulu mencermati substansi putusan sebelum menentukan sikap politik. Sikap itu, menurut Dasco, menjadi bagian dari kehati-hatian DPR agar setiap langkah yang diambil memiliki dasar konstitusional yang kuat dan tidak menimbulkan kegaduhan baru di ruang publik.

DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Bamus terkait usulan pemakzulan Gibran.
Pimpinan dewan menunggu putusan lengkap Mahkamah Agung atas perkara ijazah.
Seluruh proses baru bergulir setelah masa persidangan resmi dibuka.
Mekanisme pembahasan akan mengikuti peraturan tata tertib DPR.

Dorongan dari Partai dan Organisasi Masyarakat

Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid sebelumnya menyatakan partainya sedang menjajaki komunikasi dengan partai lain untuk menindaklanjuti polemik tersebut melalui hak konstitusional DPR. Menurutnya, putusan MK dan MA harus ditindaklanjuti secara politik oleh parlemen, dengan dua opsi yang tengah dikaji, yakni hak angket atau hak menyatakan pendapat.

“Prinsipnya, kami mendengarkan aspirasi publik, mempertimbangkan hasil putusan MK dan juga putusan MA,” kata Kholid.

Di sisi lain, Dasco juga menyoroti beredarnya kabar yang menyebut dirinya akan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan menilai penyebarannya sebagai upaya mengalihkan perhatian publik dari isu lain, termasuk kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dasco menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus penyadapan itu kepada Polri.

Jejak Kepemimpinan di Organisasi Alumni

Selain aktif di parlemen, Sufmi Dasco Ahmad juga dikenal dalam organisasi alumni perguruan tinggi. Ia dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Pancasila (KAUP) untuk periode 2022-2026 dalam acara di Jakarta. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen menjadikan KAUP sebagai organisasi yang berperan aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan jejaring antaralumni.

Dasco juga mendorong pengurus memberikan kontribusi nyata bagi almamater serta mengabdi kepada masyarakat melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan. “KAUP harus menjadi wadah yang efektif dalam mempererat tali silaturahmi antaralumni sekaligus berkontribusi nyata bagi almamater dan masyarakat luas,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, DPR belum menjadwalkan agenda khusus terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden. Pimpinan dewan memilih menunggu dinamika di ruang sidang paripurna perdana sebelum menentukan arah pembahasan. Sikap tersebut menegaskan bahwa keputusan politik di Senayan tidak akan diambil secara terburu-buru, melainkan melalui tahapan mekanisme yang berlaku. Bagi publik, perkembangan setelah pembukaan masa sidang pada 10 November 2026 akan menjadi penanda penting apakah desakan pemakzulan itu berlanjut menjadi agenda resmi parlemen atau berhenti sebagai aspirasi yang tidak ditindaklanjuti.